Home » Politik » Radikalisme » Absurditas Khilafah Islamiyah
Hizbut Tahrir Indonesia dalam sebuah demonstrasi (Foto: Tempo.co)
Hizbut Tahrir Indonesia dalam sebuah demonstrasi (Foto: Tempo.co)

Absurditas Khilafah Islamiyah

4/5 (2)

Beberapa waktu yang lalu, saya diundang sebagai pembicara dalam seminar nasional yang bertajuk, “Khilafah Islamiyah, Masih Relevankah?” kerja barengHizbut Tahrir Indonesia (HTI) & BEM Fak. Adab UIN Jakarta. Seperti sudah diduga, para pembicara yang datang dari HTI (diwakili oleh Abu Zaid dan Hafidz Abdurrahman) tampil menggebu untuk meyakinkan audiens bahwa mendirikan khilafah islamiyah sungguh amat mendesak.

Bagi mereka, khilafah adalah panacea bagi penyelesaian problem-problem kemanusiaan. Abu Zaid, seorang insinyur yang jebolan IPB itu terus merapalkan sejumlah ayat Alquran dan hadis untuk melegitimasi pandangan dan ideologinya tersebut. Para jemaah HTI yang (di)hadir(kan) dalam forum seminar kerap menganggukkan kepala sebagai pertanda setuju atas pokok-pokok pikiran Ustadz Abu Zaid dan Hafidz tersebut.

Paparan mereka mengenai urgensi mendirikan khilafah, pada hemat saya, tidak cukup meyakinkan bahkan gampang dipatahkan justru dengan argumen-argumen yang sederhana. Saya katakan bahwa khilafah islamiyah bukan hanya sekedar tidak realistis, melainkan sangat absurd untuk diselenggarakan.Pertama, amat tidak mudah mencari rumusan khilafah yang disepakati oleh seluruh umat Islam yang menyebar di sejumlah kawasan dunia.

Konsep khilafah yang diusung oleh teman-teman HTI adalah hanya salah satu rumusan dari Taqiyuddin al-Nabhani, yang belum tentu diamini oleh para ulama yang lain. Dalam konteks Indonesia, agak sulit dibayangkan bagaimana umat Islam bisa satu kata untuk menerima satu konsep mengenai khilafah.

Eksperimentasi khilafah model siapa? Abu bakar, Umar, Utsman, Ali, atau yang lainnya? Cukup pelik memang menghadirkan konsep khilafah dalam konteks sekarang, sehingga jauh hari NU dan Muhammadiyah telah bersuara bahwa Indonesia dengan Pancasilanya adalah bentuk negara bangsa yang final. Khilafah tidak pernah dipertimbangkan oleh kedua ormas Islam terbesar itu.

Kedua, jika khilafah merupakan lanskap atau wadah untuk memformalisasikan syariat Islam, maka pertanyaan sederhananya adalah syariat Islam yang mana? Syariat dalam tafsir siapa? Sebagaimana dikatakan Ibn ‘Aqil, bukankah syariat itu amat beragam, sekalipun agama tetap satu? Al-din wahid wa al-syari’atu mukhtalifah.

Memformalisasikan satu bentuk syariat tentu akan menghancurkan syariat Islam yang lain. Alasan ini kiranya yang menyadarkan seorang tokoh sekelas Imam Malik ketika menolak tawaran khalifah saat itu untuk menjadikan al-Muwaththa`, salah satu karyanya, menjadi konstitusi negara (daulah).

Ketiga, khilafah tidak memiliki kisah sukses yang memadai. Sejarah telah banyak menunjukkan perihal kegagalan demi kegagalan penyelenggaraan khilafah. Betapa dari empat khulafa` rasyidun, tiga di antaranya (Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib) mati terbunuh justru ketika konsep khilafah itu diterapkan.

Peperangan onta (waq’ah al-jamal) yang melibatkan Ali ibn Abi Thalib (menantu sekaligus sepupu Nabi) dan Siti Aisyah (istri Muhammad SAW) telah menelan korban nyawa yang tidak sedikit. Inkuisisi (mihnah) dengan menghukum para intelektual muslim brilian juga terjadi dalam dunia khilafah. Ini adalah bukti kuat bahwa khilafah bukanlah konsep yang ideal. Ia telah gagal justru pada saat uji cobanya yang pertama.

Dengan hujah-hujah ini, maka di akhir sesi saya katakan agar teman-teman HTI belajar realistis untuk menerima Indonesia sebagai konsep negara bangsa yang final. Berjuanglah melalui lembaga negara ini, dan tidak usah bermimpi untuk menghadirkan khilafah yang terbukti telah gagal.

Khilafah bukan rukun iman yang harus dipercaya dan bukan pula rukun Islam yang mesti dilaksanakan. Tidaklah kafir, seorang muslim yang tidak mempercayai dan tidak melaksanakan khilafah. Maka, jangan pernah ragu untuk meninggalkannya.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.