Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Home » Politik » Radikalisme » Luthfi Assyaukanie: “Ideologisasi Islam Kini Sedang Bergerilya”
Luthfi Assyaukanie

Luthfi Assyaukanie: “Ideologisasi Islam Kini Sedang Bergerilya”

4/5 (2)

IslamLib - Perkembangan pemikiran politik Islam dalam sejarah Indonesia sebetulnya tidak berlangsung statis. Namun gejala amnesia sejarah selalu membuatnya kelihatan berulang-ulang dan berjalan di tempat. Isu-isu yang dianggap usang sejak zaman kemerdekaan, kini bisa kembali populer.

Proses ideologisasi Islam yang mempromosikan gagasan-gagasan usang, kini kembali bergerilya. Demikian perbincangan Novriantoni Kahar dari Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan Luthfi Assyaukanie, penggagas Jaringan Islam Liberal yang baru menuntaskan studi doktoralnya di Melbourne University, Australia, Kamis (19/1) lalu.

 

Mas Luthfi, bisa diceritakan sekelumit sejarah akar-akar liberalisme Islam?

Istilah liberalisme Islam merupakan identifikasi atau penamaan atas fenomena pembaruan pemikiran di dunia Islam. Fenomena ini merupakan bagian dari gerakan pembaruan Islam yang sudah berlangsung sejak awal abad ke-19. Namun istilah liberalisme Islam baru muncul pada awal-awal tahun 1950-an, terutama ketika sarjana Barat mengkaji dinamika pemikiran Islam.

Seingat saya, orang pertama yang menggunakan istilah Islamic liberalism adalah Wilfred Cantwell Smith, seorang Islamolog dari Kanada. Di dalam bukunya, Islam in Modern History, dia seperti kebingungan melihat begitu variatifnya gerakan pemikiran Islam sejak abad ke-19. Namun secara umum, dia menangkap adanya semangat liberalisme; semangat yang membebaskan di dalam gerakan pembaharuan Islam itu sendiri.

Kalau di Indonesia, dari mana asalnya gagasan-gagasan liberal Islam itu?

Kata liberal secara umum berarti bebas. Lawan dari kata itu biasanya literal, atau menafsirkan sesuatu secara letterlijk atau apa adanya. Dalam konteks pemikiran politik Islam Indonesia, liberal atau literalnya sebuah pemikiran, antara lain dapat dilihat dari gagasan tentang tata pemerintahan atauyang biasa disebutpolity. Dalam menanggapi isu itu, setidaknya terdapat dua kelompok.

Pertama mereka yang menafsirkan tata pemerintahan secara literal (seperti yang tertulis dalam kitab suci, Red), meski sebetulnya mereka tidak juga sepenuhnya literal, karena tidak ada gagasan negara Islam di dalam Alqur’an ataupun teks klasik Islam. Gagasan negara Islam merupakan konsekuensi lanjutan saja dari pelbagai kajian terhadap doktrin Islam klasik.

Gagasan negara Islam juga merupakan perluasan atau alternatif dari gagasan khilafah Islam yang sudah mengalami kemunduran sejak tahun 1925. Sejak saat itu, telah muncul gagasan nation-state atau negara-bangsa, dan gagasan pan-Islamisme yang sebelumnya berkembang terasa sudah tak layak untuk dipertahankan. Sebagai gantinya, orang mulai bicara Islamic state atau negara Islam.

Nah, kelompok-kelompok yang tidak liberal, secara umum mendukung gagasan negara Islam. Itu artinya, mereka berpikir secara literal atau tidak bebas dalam mencari gagasan tentang tata pemerintahan terbaik. Mereka selalu terikat oleh doktrin-doktrin lama.

Sementara kelomok kedua, atau yang liberal, berusaha menafsirkan doktrin-doktrin Islam klasik dengan semangat yang membebaskan; semangat baru yang sesuai dengan tuntutan zaman, khususnya menyangkut tata pemerintahan yang terbaik.

Seperti apa pertarungan gagasan politik Islam antara yang liberal dan literal di zaman pra-kemerdekaan Indonesia?

Para sejarawan biasanya merujuk perdebatan di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk menunjukkan sengitnya pertarungan itu. Tapi sesungguhnya, konflik dan perdebatan antara kelompok Islam dengan kelompok sekuler—yang biasa disebut Islamic nationalist dan secular nationalist—sudah terjadi sebelum era kemerdekaan. Misalnya di tahun 1927, ketika nama Sukarno mulai mencuat di pentas perpolitikan nasional.

Sukarno adalah salah seorang pendukung penting gerakan secular nationalismatau nasionalisme sekuler. Sementara tokoh-tokoh Islam seperti H. Agus Salim, Mohammad Natsir, dan juga Ahmad Hasan, adalah orang-orang yang menolak gagasan nasionalisme. Inti perdebatan mereka ketika itu adalah isu nasionalime.

Karena itu, menjelang kemerdekaan, bentuk respon atas isu nasionalisme mengkristalkan pengkotakan antara mereka yang nasionalis-Islam dengan yang nasionalis-sekuler. Mereka lalu terkelompok menjadi kubu yang menginginkan Pancasila dan yang menginginkan Islam sebagai dasar negara. Itulah puncak perdebatan mereka.

Tapi yang menarik bagi saya, setelah zaman kemerdekaan, tidak ada tokoh muslim Indonesia yang mengangan-angankan ide khilafah. Ini patut dicatat, karena sebelum masa kemerdekaan, ide khilafah memang tidak pernah populer di pentas perpolitikan Islam Indonesia.

Beberapa tokoh Islam bahkan sempat menertawakan gagasan khilafah. Kenyataan ini berbeda dengan di Timur Tengah dan anak benua India. Di India, ada khilafat movement, tapi di Indonesia tidak ada gagasan seperti itu. Kalau pun ada, gaungnya tidak sekeras di Timur Tengah.

Negara seperti apa yang dibayangkan oleh para pendiri bangsa ini sebelum Indonesia terbentuk?

Karena ada latar belakang sejarah seperti itu, saya menyimpulkan bahwa setelah kemerdekaan, model negara atau tata pemerintahan yang diinginkan kaum muslim atau para pemimpin Islam saat itu adalah negara demokratis. Artinya, konsep demokrasi sesungguhnya sudah bisa diterima ketika itu. Persoalannya hanya menyangkut what kind of democracy do we need,demokrasi macam apa yang kita inginkan?

Di sinilah pertarungan ide kembali terjadi. Waktu itu, ada yang mengajukan konsep Islamic democracy atau demokrasi Islam. Dengan demikian, perdebatannya sudah melangkah ke soal model negara. Tokoh-tokoh seperti Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegawa, dan Mohammad Roem, menginginkan negara demokratis yang Islamis.

Seperti konsepnya al-Maududi tentang teo-demokrasi?

Orang-orang Masyumi, bahkan para pendukung Masyumi ketika itu, sebetulnya menolak penyamaan Masyumi dengan Jamaat-e-Islami al-Maududi di Pakistan. Salah seorang pendukung Masyumi saat ini, Yusril Ihza Mahendra, dalam disertasinya berusaha membedakan antara Jamaat-e-Islami dengan Masyumi. Baginya, ultimate goal atau tujuan akhirJamaat-e-Islami adalah negara teokratis, sementara Masyumi menginginkan democracy-state atau negara demokrasi.

Hanya saja, persoalannya waktu itu, demokrasi adalah konsep baru bagi kaum muslim. Karena itu, masih banyak keragu-raguan dalam menerimanya. Mereka berpikir demokrasi yang diinginkan haruslah tetap diberi kata sifat: Islami.

Saya kira, keharusan adanya cap Islam itu cukup menarik dalam perkembangan pemikiran politik Islam Indonesia. Islamic democratic-state atau konsep negara Islam yang demokratis, secara harfiah telah disebutkan pula oleh Natsir dalam salah satu pidatonya di Majlis Konstituante.

Di situ dia mengatakan: “Kita tidak menginginkan negara demokrasi model Barat, model Rusia atau lainnya; tidak juga demokrasi sosialis ataupun demokrasi liberal. Tapi kita menginginkan demokrasi yang Islamis.” Itulah yang lebih kurang disebutkan Natsir.

Pelabelan Islam di belakang demokrasi itu sebetulnya redundant. Demokrasi-Islam, menurut mereka adalah demokrasi itu sendiri; bukan kontradiksi, tapi semacam penekanan. Yang diinginkan adalah sistem demokrasi yang disemangati oleh nilai-nilai atau nafas Islam.

Tapi kita tahu, kubu nasionalis-sekuler akhirnya memenangi pertarungan konsep negara. Indonesia akhirnya menjadi negara-bangsa yang dapat disebut sekuler, meski secara retoris selalu disebut tidak sekuler dan tidak Islam, atau bukan-bukan?

Di sinilah relevannya menarik istilah liberal ke dalam konteks pemikiran politik Islam ketika itu. Orang-orang nasionalis-sekuler masa itu, menurut saya, sudah liberal dalam pengertian yang luas. Buat mereka, soal nama tidak begitu penting, seperti beberapa kali diucapkan Sukarno: “Anda boleh memasukkan nilai-nilai Islam tanpa perlu menyebut ini dari Islam!”

Kalau kita melihat tulisan-tulisan atau pidato-pidato Sukarno, dalam konteks sekarang kita dapat mengatakannya sebagai sosok yang Islamis. Sebab, dia juga merujuk hadis atau sumber-sumber Islam demi menjustifikasi gagasan nasionalisme atau demokrasi.

Hanya saja, dia tidak berminat menjadikan Islam sebagai sesuatu yang formal dalam tataran negara. Orang-orang yang sudah terlatih belajar berdemokrasi seperti Sukarno atau Supomo, paham betul bahwa menarik label suatu agama ke dalam konteks politik yang netral, secara prinsip akan bermasalah.

Ketika bicara soal demokrasi, di situ sudah diandaikan adanya banyak agama dan kultur. Karenanya, ketika kerangka tertentu disematkan atau suatu agama ditarik-tarik ke dalamnya, itu akan jadi problem tersendiri. Saya kira, mereka memahami betul pangkal soal itu.

Beberapa gerakan Islam baru, kini meneriakkan tuntutan negara Islam atau khilfah Islam. Apakah ini semacam gejala amnesia sejarah?

Kalau melihat fenomena 5 tahun belakangan, atau persisnya sejak reformasi, memang tampak adanya upaya-upaya untuk menghidupkan gagasan-gagasan politik Islam lama. Menjelang pemilu 1999, ada beberapa partai yang mengklaim sebagai pewaris ideologis Masyumi. Ini jelas merefleksikan keinginan untuk menghidupkan kembali gagasan-gagasan Masyumi. Namun saya kira, semangat itu wajar muncul dan sah-sah saja.

Tapi yang dilupakan banyak orang, perkembangan pemikiran politik Islam Indonesia sudah bergerak sedemikian dinamis, sehingga ada beberapa gagasan atau konsep yang di tahun 1950-an sangat populer dan didukung banyak orang, lambat laun ditolak, bahkan oleh tokoh-tokoh Islam yang berlatarbelakang sama dengan mereka yang dulu mengusungnya. Misalnya gagasan negara Islam yang di tahun 1950-an, hampir didukung oleh seluruh orang Indonesia yang berlatar belakang santri.

Kalau dulu kalangan santri mendukungnya, mengapa Indonesia tidak mendeklarasikan negara Islam saja? Apakah kalangan santri kalah-tarung di pentas perpolitikan nasional?

Dibilang kalah, tidak juga. Terlebih kalau dilihat dari perolehan suara kalangan santri dalam pemilu tahun 1955. Di tahun 1950-an, gagasan negara Islam didukung hampir seluruh kalangan santri. Namun, dukungan itu tetap tidak cukup untuk memenangkan pertarungan demokrasi di tingkat pemilu.

Pada pemilu 1955, partai-partai yang berbasis kalangan santri memperolah 43 % suara. Kalau dilihat dari semangat yang menggebu-nggebu untuk memperjuangkan negara Islam tapi tidak terwujud, memang dapat saja dinilai sebagai kekalahan. Tapi dibandingkan sekarang, perolehan suara kaum santri di masa lalu memang sudah cukup besar. Perolehan suara partai-partai Islam setelah reformasi terbukti menurun secara drastis.

Tapi perkembangan yang lebih menarik bagi saya, gagasan negara Islam, sejak tahun 1980-an sudah dikritik oleh tokoh-tokoh Islam sendiri. Kita ingat, di tahun 1982, Amien Rais, pemimpin Muhamadiyah ketika itu, termasuk orang pertama yang secara terbuka menolak gagasan negara Islam; sesuatu yang tidak dikatakan langsung tapi didukung by implication oleh almarhum Nurcholis Madjid. Padahal, Amien Rais saat itu dikenal sebagai aktivis yang cukup Islamis. Gejala ini, bagi saya menunjukkan adanya perkembangan pemikiran politik Islam itu sendiri.

Bagaimana dengan perubahan paradigma berpikir dari perjuangan Islam-struktual menuju yang lebih kultural dan subtantif?

Nuansa seperti itu sebetulnya juga sudah ada pada perdebatan di masa-masa pra-kemerdekaan, terutama dari kelompok nasionalis-sekuler. Mereka-mereka lebih mengedepankan nilai-nilai keislaman ketimbang Islam secara formal. Bahkan, Sukarno pernah menyatakan, “Tangkaplah api Islam, bukan abunya!” Selain itu, ada juga yang mengajurkan perlunya mengamalkan politik garam, bukan politik gincu.

Jadi secara umum, perdebatan apakah kita harus mengedepankan Islam yang subtantif atau bukan, sudah sejak lama terjadi. Hanya saja, belakangan mereka yang berpikir lebih substantif tampak makin membesar dalam peta pemikiran politik Islam di Indonesia.

Tapi kini, kalangan yang berpikiran formalistis tampak kembali menguat.Apakah bandulnya sudah berayun ke belakang lagi sejak reformasi?

Kita tidak bisa berbicara soal menguat atau tidaknya tanpa ada data atau bukti. Data atau bukti paling kongkret adalah hasil pemilu dan pertemuan-pertemuan di MPR. Bukti-bukti menunjukkan, baik pada pemilu 1999 maupun 2004, partai-partai yang mendukung ideologi Islam telah terbukti kalah dan hanya mendapat suara yang relatif kecil.

Di tahun 2002, kita menyaksikan begitu besarnya penolakan atas tuntutan pengembalian Piagam Jakarta di ruang sidang MPR. Jadi, pada tingkat pusat, dukungan atas ideologisasi Islam sudah bisa dikatakan menyurut.

Namun, tetap ada langkah-langkah berikutnya. Seiring proses demokratisasi, gagasan otonomi daerah menguat. Karena gagal di tingkat pusat, para pendukung ideologisasi Islam bergerilnya dari bawah. Ketika ideologi Islam gagal diperjuangkan di tingkat pusat, mereka menyebar ke tingkat-tingkat daerah.

Salah satunya berwujud pelbagai tuntutan formalisasi syariat Islam seperti di Aceh. Padahal, di Aceh sendiri dukungan atas formalisasi syariat Islam tidak juga seragam. Ada banyak kelompok yang melakukan perlawanan.

Tahun lalu saya berkunjung ke Aceh dan bertemu dengan sejumlah tokoh yang sebetulnya juga bingung menyikapi isu formalisasi syariat. Aceh memang semacam dilema. Pada satu sisi, secara historis Aceh merupakan negara Islam dalam pengertian yang netral dan umum.

Sebelum Indonesia terbentuk, di sana sudah ada kerajaan Islam yang sudah sangat tua. Ketika kingdom itu menjadistate, Aceh diharapkan akan menjadi Islamic mini-state. Saya kira, semangat formalisasi syariat itu lebih banyak untuk menjaga kesinambungan sejarah Aceh.

Apa kritik Anda terhadap wacana politik Islam yang dominan selama ini?

Secara umum, saya melihat adanya dinamika dan perubahan-perubahan cukup fundamental dalam sejarah pemikiran politik Islam di Indonesia. Dalam rentang waktu 50 tahun terakhir, selalu ada pasang-surut gagasan. Ide-ide yang di tahun 1950-an cukup populer, kini bisa tidak populer lagi.

Saya kira, perkembangan itu bukan hanya menyangkut soal ideologi, tapi juga utopia besar yang hendak diusung. Para pemikir politik Islam memang sudah punya angan-angan tentang model tatanan pemerintahan tertentu. Dan itu sudah terpatri di dalam mindset mereka. Karena itu, seluruh penjelasan tentang ideologi yang mereka anut akan berpusat pada utopia yang mereka angan-angankan itu.

Artinya, sedari awal sudah ada anggapan kalau bernegara atau berkhilafah Islam, urusan negara pasti akan beres?

Menurut saya, lebih dari itu. Utopia itu merupakan payung dari semua gagasan-gagasan ideologis. Turunannya adalah perdebatan tentang konsep negara Islam, pandangan boleh-tidaknya presiden dari non-muslim atau perempuan, dan isu-isu lain. Itulah turunan-turunan dari pemikiran politik Islam yang dipayungi sebuah tata pemerintahan atau apa yang saya sebut utopia tadi.

Menurut Anda, apa yang kurang dari pemikiran politik Islam selama ini?

Secara umum, sejarah Islam modern adalah sejarah bagaimana kaum muslim merespon gagasan-gagasan politik yang datang dari Barat. Saya melihat, sejauh ini ada perkembangan yang begitu dinamis di dalam pemikiran politik Islam, sehingga sudah dapat menerima gagasan-gagasan yang datang dari Barat.

Tapi dalam tingkat yang praktis, memang ada semacam simulacraatau rasa takut dan waswas dalammenerapkan gagasan-gagasan yang datang dari Barat itu, seperti isu demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan lain-lain. Karena itu, dalam laporan-laporan badan internasional, negeri-negeri muslim selalu mendapat rangking terburuk dalam bidang-bidang tersebut.

Namun, demokrasi memang sebuah proses panjang yang sulit untuk diterapkan secara penuh. Karena itu, di negara-negara Barat sendiri selalu ada indeks yang setiap tahun mengukur naik-turunnya peringkat demokrasi mereka. Misalnya, sebuah pemerintahan yang indeks freedom atau kebebasannya turun, biasanya juga akan mengurangi nilai demokrasinya. Kita mungkin juga perlu bersabat untuk sampai ke situ.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.