Home » Politik » Radikalisme » Martin van Bruinessen: “Intoleransi Juga Mengalami Demokratisasi”
Martin Van Bruinessen (Foto: uu.nl)
Martin Van Bruinessen (Foto: uu.nl)

Martin van Bruinessen: “Intoleransi Juga Mengalami Demokratisasi”

Tolong nilai artikel ini di akhir tulisan.

IslamLib – Perubahan situasi sosial-politik di Indonesia sejak Reformasi 1998, telah ikut mewarnai corak keberagamaan masyarakat Indonesia. Apa saja bentuk-bentuk perubahan itu? Berikut penuturan Indonesianis dari Belanda, Martin van Bruinessen, kepada Novriantoni dan M. Guntur Romli dari Jaringan Islam Liberal (JIL), Kamis, (20/4) lalu.

 

Pak Martin, kini arus radikal Islam tampak semakin menguat di Indonesia. Apakah muslim moderat itu hanya mitos belaka?

Saya pernah menulis pengantar atas tulisan antropolog Amerika, Robert W. Hefner, yang berjudul The End of Smiling Islam, tentang Islam Indonesia. Di situ, Bob (panggilan akrab Hefner, Red) dengan penuh harap menulis peran cendekiawan muslim sebagai motor proses demokratisasi di Indonesia. Tapi setelah runtuhnya kekuasaan Soeharto, kita melihat situasinya berubah.

Pertama, perjuangan politik tampak makin meningkat, dan toleransi yang selama ini terlihat, tampak seperti sesuatu yang dibuat oleh sistem politik yang otoriter. Budaya toleransi tampaknya bukan keyakinan dari dalam masyarakat Indonesia, tapi karena akomodasi keinginan penguasa.

Sekarang, sepertinya tak ada lagi penguasa yang sangat berkepentingan akan keharmonisan dan kerukunan semua unsur masyarakat, bahkan tampak membiarkan saja semua terjadi. Penyebabnya mungkin takut legitimasi keislamannya tidak dianggap cukup kuat.

Itulah yang kita lihat pada masa pemerintahan mantan presiden Megawati dan sedikit pada presiden sekarang. Mereka seakan-akan merasa legitimasi keislamannya tidak memadai, sehingga tidak berani melawan arus radikal yang paling vokal. Dan karena ada yang bisa membawa 5000-an orang ke jalan, walau hakikatnya tetap minoritas kecil, itu tetap punya dampak luar biasa terhadap perilaku keagamaan masyarakat.

Dari situ, saya merasa orang yang selama ini memfokuskan perhatian pada wacana Islam moderat, punya tugas lebih berat. Akar rumput masyarakat Islam, selama ini memang ditinggalkan oleh cendekiawan muslim Indonesia. Karena itu, mereka menjadi lahan garapan orang-orang yang definisi keislamannya sangat sederhana dan kaku.

Itu dapat dilihat dari buku-buku keislaman yang dijual murah di masjid-masjid. Versi Islam yang ditawarkan di situ sangat tidak sesuai dengan pemikiran yang menekankan keterbukaan dan toleransi yang dikembangkan di tingkat intelektual.

Dengan begitu, sepertinya ada dua wacana Islam yang tidak saling menyentuh di Indonesia. Pada zaman Soeharto, wacana yang dimuat di media massa adalah wacana yang—katakanlah—neo-modernis. Sementara di tingkat akar rumput, atau di dalam media, kecuali di Media Dakwah, wacana itu tidak begitu diliput.

Sekarang, wacana radikal Islam seakan-akan hegemonis dan orang lain tiba-tiba berpikir; waduh, jangan sampailah saya kehilangan massa. Karena itu, mereka mengadaptasi wacana mereka ke arah yang lebih radikal.

Apakah adaptasi wacana itu juga terjadi pada tingkat kepemimpinan puncak di NU dan Muhammadiyah?

Kalau kita melihat tokoh-tokoh Muhamadiyah dan NU sekarang, tampak tidak ada lagi tokoh besar yang dapat menciptakan wacana. Tidak ada lagi Amien Rais atau Gus Dur. Kini, yang ada hanya tokoh Islam yang takut kehilangan arus dan massa. Mau tidak mau, mereka ikut orang yang lebih vokal saja.

Karena itu, saya selalu membedakan antara dua jenis pemimpin. Pertama, yang berdiri dan berjalan di depan massanya, dan berusaha membawa mereka bersama dia. Inilah pemimpin yang betul-betul pemimpin. Dia kadang berani melawan arus. Indonesia pernah punya pemimpin seperti itu.

Amien Rais dan Gus Dur adalah pemimpin dari jenis itu. Tapi pemimpin jenis kedua hanya melihat ke mana arus massa bergerak. Dia hanya berusaha mengikuti massa, sekalipun tetap berdiri jauh dari massa. Tipe kedua ini terus melihat ke belakang; massa mau kemana, ya?

Itulah jenis pemimpin yang sekarang saya lihat di Muhamadiyah ataupun NU. Tidak ada lagi orang yang berani menentukan kompas atau mengutarakan renungan murni ke khalayak. Ke mana arus, ke situ mereka ikut. Itulah yang menyebabkan konservatisme semakin menguat. Semua itu mengambil bentuk dalam pengharaman segala hal yang sedikit saja berbeda, atau yang tidak cocok dengan ortodoksi.

Apakah itu yang menyebabkan kelompok-kelompok yang dianggap sesat semakin menderita di era reformasi?

Kecenderungan ini memang sejak dulu sudah ada. Kalau melihat sejarah MUI masa Soeharto, terlebih yang di daerah, mereka banyak sekali mengeluarkan fatwa mengenai gerakan sempalan. Mereka mengharamkan sekte-sekte dan lain sebagainya.

Tapi beda dengan sekarang, mereka yang dulu diaggap sempalan tetap diberi perhatian. Gerakan-gerakan sempalan itu, dulu sering dilindungi aparat. Ketika itu, aparat sama sekali independen dan MUI juga di bawah kontrol aparat.

Sekarang, MUI tidak lagi berfungsi sebagai penerjemah suara pemerintah kepada umat. Mantan Menag Munawir Syadzali pernah menjelaskan bahwa fungsi utama MUI adalah untuk menjelaskan kebijakan pemerintah dalam bahasa yang dapat dipahami umat. Itu dulu. MUI sekarang tampaknya juga mengalami swastanisasi, dan karena itu bukan suara pemerintah lagi.

Karena itu, Presiden SBY pun tak bisa lagi memakai MUI dengan titah ”harus menghalalkan Indomie” atau ”membenarkan SDSB”, seperti dulu. Dulu, MUI berfungsi memberi pembenaran pada proyek Keluarga Berencana (KB). Tapi sekarang, itu tidak bisa lagi. Karena itu, MUI punya kecenderungan otomatis untuk mengembangkan ortodoksinya sendiri. Sekarang, pemerintah yang tampaknya mengikuti MUI daripada MUI yang mengikuti pemerintah.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.