Home » Politik » Radikalisme » Martin van Bruinessen: “Intoleransi Juga Mengalami Demokratisasi”
Martin Van Bruinessen (Foto: uu.nl)

Martin van Bruinessen: “Intoleransi Juga Mengalami Demokratisasi”

4/5 (1)

Apakah itu terkait dengan tiadanya visi kehidupan sosial-keagamaan yang jelas dari pemimpin puncak Indonesia seperti Presiden?

Setelah Soeharto jatuh, saya kira hanya Habibie yang sedikit punya visi dalam soal peran Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Namun visi Habibie sangat berbeda dengan Gus Dur. Tapi sekurang-kurangnya, mereka berdua sudah merenung. Gus Dur mungkin lebih banyak merenung daripada Habibie.

Sekarang, kita punya pemerintah yang harus memerintah masyarakat di tengah suara Islam yang makin kentara. Karena itu, pemerintah tampaknya coba mengakomodasinya karena tidak ingin dimusuhi kalangan agama. Karena takut, mereka mengambil sikap yang tidak jelas terhadap kasus Lia Aminudin, Jemaah Ahmadiyah, atau kasus-kasus lainnya.

Apakah MUI kini sudah menjadi super-body tersendiri? Kita ingat, Presiden SBY pernah menginginkan MUI sebagai ”pengawal akidah”.

Saya sulit mengomentari karena tidak tahu ungkapan itu. Jadi saya ceritakan saja hal-hal yang saya sudah renungi. Perlu diketahui, orang yang mewakili garis keras Islam kadang-kadang juga bergerak lebih berdasarkan kepentingan politis daripada keyakinan agama. Tapi suara mereka tetap aspirasi garis keras.

Mereka mampu membawa ribuan orang, memobilisasi massa, dan membuat tindakan yang agresif secara fisik. Namun kalangan mayoritas di sini selalu sangat akomodatif terhadap minoritas yang tidak toleran.

Saya yakin, mayoritas orang Indonesia tetaplah moderat. Tapi selama ini, kalangan mayoritas tidak mengambil langkah sedikitpun, lalu bersuara, ”Sekarang, cukup!” Padahal, ungkapan itu kini sudah pantas diucapkan. Kita harus melindungi hak-hak sipil Lia Aminudin, Jemaah Ahmadiyah, dan siapa saja yang akan dilarang hak-hak konstitusionalnya. Syiah tentu saja kini mulai merasa terancam.

Ini seperti paradoks dalam demokrasi Indonesia. Saat sedang menapaki proses konsolidasi demokrasi, organisasi-organisasi sosial-keagamaan justru mengalami puritanisasi. Apakah ini tidak berbahaya bagi proses demokratisasi?

Saya melihat proses demokratisasi yang memang aneh sekali di Indonesia. Dulu, yang namanya demokratisasi menjadi previlese kalangan elit kecil untuk proyek demokratisasi korupsi. Sekarang, di mana-mana orang bisa korupsi, bahkan orang LSM yang anti-korupsi pun bisa korupsi.

Dulu intoleransi itu bukan milik semua; hanya orang tertentu yang punya hak intoleran, sementara yang lain, mungkin intoleran, tapi tak bisa bertindak berdasar keyakinan mereka yang intoleran. Tapi kini, intoleransi juga mengalami demokratisasi.

Karena itu, orang yang intoleran pun bisa bertindak. Itu menurut saya hanya bisa dijawab dengan mobilisasi orang-orang yang toleran yang berani maju ke depan untuk melindungi mereka yang jadi korban intoleransi. Toleransi juga harus punya tentaranya.

Ada satu faktor penting yang belum saya sebut dalam proses demokratisasi Indonesia saat ini. Ketika pertama kali saya ke Indonesia di tahun 1980-an, kyai-kyai banyak yang bicara mengenai masa lalu, ketika politik masih jadi panglima. Ada sedikit nostalgia dan kritik untuk masa ketika politik menjadi panglima dan urusan umat sering ditinggalkan demi kepentingan politik. Tapi sekarang, kita kembali ke masa di mana politik di NU dan Muhamadiyah, pun jadi panglima.

Faktanya, bukan saja pemimpin organisasi, tapi generasi muda juga banyak yang terjun ke dunia politik daripada mengembangkan wacana dan mementingkan pemikiran. Kalau saya melihat generasi muda Muhammadiyah dan NU yang saya kenal tahun 1980-an sampai 1990-an, banyak dari mereka yang berminat pada perkembangan intelektual. Mereka mengembangkan wacana Islam yang lebih intelektualistis. Sekarang, mereka rata-rata lebih ke politik.

Pak Martin, tampaknya ada ketegangan serius di hampir semua dunia muslim antara semangat untuk berdemokrasi dengan penghargaan atas kebebasan. Karena itu, Fareed Zakaria menyebut, paling banter negara-negara muslim hanya akan menjadi negara demokratis yang tidak liberal. Komentar Anda?

Selain muslim, kita juga bisa bilang hal yang sama pada Hindu, Budha, dll. Yang dia maksud demokrasi yang ideal, tentulah model yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara. Tapi itu belum tentu model demokrasi yang bisa berkembang di dunia lain, walaupun di situ ada perkembangan ekonomi yang pesat.

Di bukunya itu, The Future of Freedom, dia juga memberi contoh Singapura sebagai negara yang mengalami perkembangan ekonomi pesat, dengan munculnya kelas-menengah yang sangat menonjol, tapi tidak punya tuntutan demokrasi sama sekali.

Kalau saya tak salah baca, yang unik dari negara-negara Amerika Utara dan Eropa Barat bukanlah demokrasi kotak suara yang sukses, tapi adanya konstitusi yang menghargai hak-hak sipil dan hak-hak individu. Di negeri ini, soal agama seseorang pun harus ditentukan oleh negara…

Ya. Tapi apakah ketiadaan konstitusi yang liberal itu khas tradisi Islam atau tradisi Indonesia? Saya kira, itu sangat Indonesia. Di Turki, kita tidak melihat gejala seperti itu. Saya rasa, sangat wajar bila Turki masuk ke masyarakat Uni Eropa, karena penghargaan mereka atas hak-hak sipil dan individu yang cukup besar.

Jadi, ini terkait dengan struktur masyarkat feodal yang masih bercokol di Indonesia?

Ada perdebatan di kalangan sejarawan apakah sebuah masyarakat feodal dapat menjadi masyarakat kapitalis atau sesuatu yang lain? Tapi kita melihat kasus Jepang sebagai salah satu masyarakat moderen yang masih tetap mempertahankan banyak ciri feodalistisnya.

Jepang saya rasa memberi contoh dari satu jenis kemodernan yang berbeda; satu alternatif dari kemodernan versi Eropa Barat dan pendidikan Amerika Utara. Singapura juga menarik. Walau tingkat ekonomi dan pendidikan rakyat begitu tinggi, kelihatannya sistem politiknya yang otoriter diterima begitu saja. Semua orang tampak senang.

Ya, tapi kita tahu, walau tradisionalis, dalam soal agama Jepang relatif toleran. Laporan internasional tentang kebebasan beragama 2006, menunjukkan ranking Jepang begitu tinggi dalam aspek penghargaan atas kebebasan beragama ditinjau dari regulasi pemerintah dan sikap masyarakatnya…

Di Jepang, agama memang tidak terlalu penting lagi bagi kebanyakan orang Jepang.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.