Home » Politik » Radikalisme » Martin van Bruinessen: “Intoleransi Juga Mengalami Demokratisasi”
Martin Van Bruinessen (Foto: uu.nl)

Martin van Bruinessen: “Intoleransi Juga Mengalami Demokratisasi”

4/5 (1)

IslamLib - Perubahan situasi sosial-politik di Indonesia sejak Reformasi 1998, telah ikut mewarnai corak keberagamaan masyarakat Indonesia. Apa saja bentuk-bentuk perubahan itu? Berikut penuturan Indonesianis dari Belanda, Martin van Bruinessen, kepada Novriantoni dan M. Guntur Romli dari Jaringan Islam Liberal (JIL), Kamis, (20/4) lalu.

 

Pak Martin, kini arus radikal Islam tampak semakin menguat di Indonesia. Apakah muslim moderat itu hanya mitos belaka?

Saya pernah menulis pengantar atas tulisan antropolog Amerika, Robert W. Hefner, yang berjudul The End of Smiling Islam, tentang Islam Indonesia. Di situ, Bob (panggilan akrab Hefner, Red) dengan penuh harap menulis peran cendekiawan muslim sebagai motor proses demokratisasi di Indonesia. Tapi setelah runtuhnya kekuasaan Soeharto, kita melihat situasinya berubah.

Pertama, perjuangan politik tampak makin meningkat, dan toleransi yang selama ini terlihat, tampak seperti sesuatu yang dibuat oleh sistem politik yang otoriter. Budaya toleransi tampaknya bukan keyakinan dari dalam masyarakat Indonesia, tapi karena akomodasi keinginan penguasa.

Sekarang, sepertinya tak ada lagi penguasa yang sangat berkepentingan akan keharmonisan dan kerukunan semua unsur masyarakat, bahkan tampak membiarkan saja semua terjadi. Penyebabnya mungkin takut legitimasi keislamannya tidak dianggap cukup kuat.

Itulah yang kita lihat pada masa pemerintahan mantan presiden Megawati dan sedikit pada presiden sekarang. Mereka seakan-akan merasa legitimasi keislamannya tidak memadai, sehingga tidak berani melawan arus radikal yang paling vokal. Dan karena ada yang bisa membawa 5000-an orang ke jalan, walau hakikatnya tetap minoritas kecil, itu tetap punya dampak luar biasa terhadap perilaku keagamaan masyarakat.

Dari situ, saya merasa orang yang selama ini memfokuskan perhatian pada wacana Islam moderat, punya tugas lebih berat. Akar rumput masyarakat Islam, selama ini memang ditinggalkan oleh cendekiawan muslim Indonesia. Karena itu, mereka menjadi lahan garapan orang-orang yang definisi keislamannya sangat sederhana dan kaku.

Itu dapat dilihat dari buku-buku keislaman yang dijual murah di masjid-masjid. Versi Islam yang ditawarkan di situ sangat tidak sesuai dengan pemikiran yang menekankan keterbukaan dan toleransi yang dikembangkan di tingkat intelektual.

Dengan begitu, sepertinya ada dua wacana Islam yang tidak saling menyentuh di Indonesia. Pada zaman Soeharto, wacana yang dimuat di media massa adalah wacana yang—katakanlah—neo-modernis. Sementara di tingkat akar rumput, atau di dalam media, kecuali di Media Dakwah, wacana itu tidak begitu diliput.

Sekarang, wacana radikal Islam seakan-akan hegemonis dan orang lain tiba-tiba berpikir; waduh, jangan sampailah saya kehilangan massa. Karena itu, mereka mengadaptasi wacana mereka ke arah yang lebih radikal.

Apakah adaptasi wacana itu juga terjadi pada tingkat kepemimpinan puncak di NU dan Muhammadiyah?

Kalau kita melihat tokoh-tokoh Muhamadiyah dan NU sekarang, tampak tidak ada lagi tokoh besar yang dapat menciptakan wacana. Tidak ada lagi Amien Rais atau Gus Dur. Kini, yang ada hanya tokoh Islam yang takut kehilangan arus dan massa. Mau tidak mau, mereka ikut orang yang lebih vokal saja.

Karena itu, saya selalu membedakan antara dua jenis pemimpin. Pertama, yang berdiri dan berjalan di depan massanya, dan berusaha membawa mereka bersama dia. Inilah pemimpin yang betul-betul pemimpin. Dia kadang berani melawan arus. Indonesia pernah punya pemimpin seperti itu.

Amien Rais dan Gus Dur adalah pemimpin dari jenis itu. Tapi pemimpin jenis kedua hanya melihat ke mana arus massa bergerak. Dia hanya berusaha mengikuti massa, sekalipun tetap berdiri jauh dari massa. Tipe kedua ini terus melihat ke belakang; massa mau kemana, ya?

Itulah jenis pemimpin yang sekarang saya lihat di Muhamadiyah ataupun NU. Tidak ada lagi orang yang berani menentukan kompas atau mengutarakan renungan murni ke khalayak. Ke mana arus, ke situ mereka ikut. Itulah yang menyebabkan konservatisme semakin menguat. Semua itu mengambil bentuk dalam pengharaman segala hal yang sedikit saja berbeda, atau yang tidak cocok dengan ortodoksi.

Apakah itu yang menyebabkan kelompok-kelompok yang dianggap sesat semakin menderita di era reformasi?

Kecenderungan ini memang sejak dulu sudah ada. Kalau melihat sejarah MUI masa Soeharto, terlebih yang di daerah, mereka banyak sekali mengeluarkan fatwa mengenai gerakan sempalan. Mereka mengharamkan sekte-sekte dan lain sebagainya.

Tapi beda dengan sekarang, mereka yang dulu diaggap sempalan tetap diberi perhatian. Gerakan-gerakan sempalan itu, dulu sering dilindungi aparat. Ketika itu, aparat sama sekali independen dan MUI juga di bawah kontrol aparat.

Sekarang, MUI tidak lagi berfungsi sebagai penerjemah suara pemerintah kepada umat. Mantan Menag Munawir Syadzali pernah menjelaskan bahwa fungsi utama MUI adalah untuk menjelaskan kebijakan pemerintah dalam bahasa yang dapat dipahami umat. Itu dulu. MUI sekarang tampaknya juga mengalami swastanisasi, dan karena itu bukan suara pemerintah lagi.

Karena itu, Presiden SBY pun tak bisa lagi memakai MUI dengan titah ”harus menghalalkan Indomie” atau ”membenarkan SDSB”, seperti dulu. Dulu, MUI berfungsi memberi pembenaran pada proyek Keluarga Berencana (KB). Tapi sekarang, itu tidak bisa lagi. Karena itu, MUI punya kecenderungan otomatis untuk mengembangkan ortodoksinya sendiri. Sekarang, pemerintah yang tampaknya mengikuti MUI daripada MUI yang mengikuti pemerintah.

Apakah itu terkait dengan tiadanya visi kehidupan sosial-keagamaan yang jelas dari pemimpin puncak Indonesia seperti Presiden?

Setelah Soeharto jatuh, saya kira hanya Habibie yang sedikit punya visi dalam soal peran Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Namun visi Habibie sangat berbeda dengan Gus Dur. Tapi sekurang-kurangnya, mereka berdua sudah merenung. Gus Dur mungkin lebih banyak merenung daripada Habibie.

Sekarang, kita punya pemerintah yang harus memerintah masyarakat di tengah suara Islam yang makin kentara. Karena itu, pemerintah tampaknya coba mengakomodasinya karena tidak ingin dimusuhi kalangan agama. Karena takut, mereka mengambil sikap yang tidak jelas terhadap kasus Lia Aminudin, Jemaah Ahmadiyah, atau kasus-kasus lainnya.

Apakah MUI kini sudah menjadi super-body tersendiri? Kita ingat, Presiden SBY pernah menginginkan MUI sebagai ”pengawal akidah”.

Saya sulit mengomentari karena tidak tahu ungkapan itu. Jadi saya ceritakan saja hal-hal yang saya sudah renungi. Perlu diketahui, orang yang mewakili garis keras Islam kadang-kadang juga bergerak lebih berdasarkan kepentingan politis daripada keyakinan agama. Tapi suara mereka tetap aspirasi garis keras.

Mereka mampu membawa ribuan orang, memobilisasi massa, dan membuat tindakan yang agresif secara fisik. Namun kalangan mayoritas di sini selalu sangat akomodatif terhadap minoritas yang tidak toleran.

Saya yakin, mayoritas orang Indonesia tetaplah moderat. Tapi selama ini, kalangan mayoritas tidak mengambil langkah sedikitpun, lalu bersuara, ”Sekarang, cukup!” Padahal, ungkapan itu kini sudah pantas diucapkan. Kita harus melindungi hak-hak sipil Lia Aminudin, Jemaah Ahmadiyah, dan siapa saja yang akan dilarang hak-hak konstitusionalnya. Syiah tentu saja kini mulai merasa terancam.

Ini seperti paradoks dalam demokrasi Indonesia. Saat sedang menapaki proses konsolidasi demokrasi, organisasi-organisasi sosial-keagamaan justru mengalami puritanisasi. Apakah ini tidak berbahaya bagi proses demokratisasi?

Saya melihat proses demokratisasi yang memang aneh sekali di Indonesia. Dulu, yang namanya demokratisasi menjadi previlese kalangan elit kecil untuk proyek demokratisasi korupsi. Sekarang, di mana-mana orang bisa korupsi, bahkan orang LSM yang anti-korupsi pun bisa korupsi.

Dulu intoleransi itu bukan milik semua; hanya orang tertentu yang punya hak intoleran, sementara yang lain, mungkin intoleran, tapi tak bisa bertindak berdasar keyakinan mereka yang intoleran. Tapi kini, intoleransi juga mengalami demokratisasi.

Karena itu, orang yang intoleran pun bisa bertindak. Itu menurut saya hanya bisa dijawab dengan mobilisasi orang-orang yang toleran yang berani maju ke depan untuk melindungi mereka yang jadi korban intoleransi. Toleransi juga harus punya tentaranya.

Ada satu faktor penting yang belum saya sebut dalam proses demokratisasi Indonesia saat ini. Ketika pertama kali saya ke Indonesia di tahun 1980-an, kyai-kyai banyak yang bicara mengenai masa lalu, ketika politik masih jadi panglima. Ada sedikit nostalgia dan kritik untuk masa ketika politik menjadi panglima dan urusan umat sering ditinggalkan demi kepentingan politik. Tapi sekarang, kita kembali ke masa di mana politik di NU dan Muhamadiyah, pun jadi panglima.

Faktanya, bukan saja pemimpin organisasi, tapi generasi muda juga banyak yang terjun ke dunia politik daripada mengembangkan wacana dan mementingkan pemikiran. Kalau saya melihat generasi muda Muhammadiyah dan NU yang saya kenal tahun 1980-an sampai 1990-an, banyak dari mereka yang berminat pada perkembangan intelektual. Mereka mengembangkan wacana Islam yang lebih intelektualistis. Sekarang, mereka rata-rata lebih ke politik.

Pak Martin, tampaknya ada ketegangan serius di hampir semua dunia muslim antara semangat untuk berdemokrasi dengan penghargaan atas kebebasan. Karena itu, Fareed Zakaria menyebut, paling banter negara-negara muslim hanya akan menjadi negara demokratis yang tidak liberal. Komentar Anda?

Selain muslim, kita juga bisa bilang hal yang sama pada Hindu, Budha, dll. Yang dia maksud demokrasi yang ideal, tentulah model yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara. Tapi itu belum tentu model demokrasi yang bisa berkembang di dunia lain, walaupun di situ ada perkembangan ekonomi yang pesat.

Di bukunya itu, The Future of Freedom, dia juga memberi contoh Singapura sebagai negara yang mengalami perkembangan ekonomi pesat, dengan munculnya kelas-menengah yang sangat menonjol, tapi tidak punya tuntutan demokrasi sama sekali.

Kalau saya tak salah baca, yang unik dari negara-negara Amerika Utara dan Eropa Barat bukanlah demokrasi kotak suara yang sukses, tapi adanya konstitusi yang menghargai hak-hak sipil dan hak-hak individu. Di negeri ini, soal agama seseorang pun harus ditentukan oleh negara...

Ya. Tapi apakah ketiadaan konstitusi yang liberal itu khas tradisi Islam atau tradisi Indonesia? Saya kira, itu sangat Indonesia. Di Turki, kita tidak melihat gejala seperti itu. Saya rasa, sangat wajar bila Turki masuk ke masyarakat Uni Eropa, karena penghargaan mereka atas hak-hak sipil dan individu yang cukup besar.

Jadi, ini terkait dengan struktur masyarkat feodal yang masih bercokol di Indonesia?

Ada perdebatan di kalangan sejarawan apakah sebuah masyarakat feodal dapat menjadi masyarakat kapitalis atau sesuatu yang lain? Tapi kita melihat kasus Jepang sebagai salah satu masyarakat moderen yang masih tetap mempertahankan banyak ciri feodalistisnya.

Jepang saya rasa memberi contoh dari satu jenis kemodernan yang berbeda; satu alternatif dari kemodernan versi Eropa Barat dan pendidikan Amerika Utara. Singapura juga menarik. Walau tingkat ekonomi dan pendidikan rakyat begitu tinggi, kelihatannya sistem politiknya yang otoriter diterima begitu saja. Semua orang tampak senang.

Ya, tapi kita tahu, walau tradisionalis, dalam soal agama Jepang relatif toleran. Laporan internasional tentang kebebasan beragama 2006, menunjukkan ranking Jepang begitu tinggi dalam aspek penghargaan atas kebebasan beragama ditinjau dari regulasi pemerintah dan sikap masyarakatnya...

Di Jepang, agama memang tidak terlalu penting lagi bagi kebanyakan orang Jepang.

Apakah untuk toleran, agama harus dianggap tidak terlalu penting?

Memang. Itu sama halnya kalau orang menganggap identitas etnisnya sangat-sangat penting. Kalau sudah begitu, mereka pasti tidak akan menghasilkan masyarakat yang toleran dalam hubungan antaretnis.

Apakah kelompok-kelompok teror di Indonesia kini punya akar sejarah dari masa lalu?

Saya kira, mungkin mereka bisa bergabung dengan gerakan yang sudah ada sejak dulu. Tapi bisa juga itu fenomena yang baru. Fron Pembela Islam (FPI) itu memang gerakan yang sedikit ideologis karena beberapa pemimpinnya pernah studi di luar negeri dan punya sikap islamisme yang kuat.

Namun gerakan anti-maksiat, sejak 1970-an juga sudah ada. Contohnya gerakan Komando Jihad. Tapi waktu itu, kelihatannya tidak ada akar ke bawahnya. Tapi semuanya masih berasal dari gerakan DI/TII. Untuk yang sekarang, mungkin masih dipengaruhi oleh situasi internasional. Jangan lupa, sekarang semua orang menonton TV.

Tapi, kalau kita analisa juga, ideologi salafi yang diwakili gerakan salafi seperti Laskar Jihad, tampaknya tidak memperjuangkan negara Islam seperti yang lain. Mereka juga tidak punya konsep tentang negara, karena syariat bagi mereka adalah apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia. Mereka tidak memerlukan negara. Dan yang paling menarik dari gerakan ini adalah kasus ketika mereka membunuh rekan mereka sendiri dalam kasus rajam.

Ini memang gejala swastanisasi syariat dan itu mungkin sesuai dengan doktrin pasar bebas. Bukan kebetulan kalau negara seperti Arab Saudi bisa lebih mudah mengakomodasi Amerika daripada negara yang menghadapi gerakan Islam yang lebih state-oriented.

Apakah radikalisme, fundamentalisme, bahkan terorisme, yang Indonesia hadapi saat ini produk dalam negeri atau racikan mancanegara?

Saya kira pertanyaannya salah. Tidak ada lagi saat ini sesuatu yang murni dalam negeri atau luar negeri. Pendidikan tinggi Indonesia sangat dipengaruhi kurikulum-kurikulum Amerika dan Eropa. Isi kurikulumnya sangat dipengaruhi oleh dunia luar.

Di pesantren dan madrasah, kurikulumnya dipengaruhi Arab Saudi dan Mesir. Ini tidak mungkin tak ada sentuhan luarnya. Jadi setiap gerakan, apakah itu kanan atau kiri, walau punya akar sejarah di dalam negeri, namun dalam perjalanannya tetap mengalami banyak pengaruh luar.

Anda melihat sendiri bagaimana pemikiran Cak Nur (almarhum Nurcholish Madjid) berkembang. Pemikiran Cak Nur itu diilhami oleh apa saja? Ketika dia masih memimpin HMI, masih ada pengaruh tradisi Masyumi yang kental. Tapi ketika ke Amerika dan juga sempat ke Timur Tengah, itu juga berdampak besar terhadap persepsi dia.

Di Amerika dia belajar dari Fazlur Rahman, dan berkenalan dengan sejarah teori Islam di Indonesia. Konsep kenegaraan Cak Nur sangat dipengaruhi oleh Marshal Hodgson yang menulisThe Venture of Islam.

Hodgson bicara mengenai Islamic civilization; kebudayaan yang struktur atasnya diberikan Islam, tapi di dalamnya ada banyak unsur non-Islam. Nah, yang membuat Indonesia satu negara, kata Cak Nur, memang Islam. Gerakan anti-penjajahan, katanya, dilancarkan orang-orang Islam, raja-raja, dan gerakan-gerakan tarikat.

Tapi kesenian yang khas Indonesia bukanlah gamelan. Apa kesenian yang di mana-mana dapat kita temukan, tidak di satu daerah saja tapi bersifat nasional dan menyeluruh? Ada kasidah, dan ada juga dangdut. Jelas, budaya yang mewarnai Islam termasuk hal-hal seperti itu. Persepsi ini diambil Cak Nur dari Amerika.

Ketika kembali dari Chicago, dia menerbitkan Khazanah Intelektual Islam, yang merupakan terjemahan karya-karya klasik Islam yang selama ini belum diketahui luas di Indonesia. Itu jelas pengaruh dari luar. Jadi, akar budaya Indonesia itu justru punya karakter terbuka terhadap pengaruh dari Barat.

Kalau begitu, mungkinkah kita bicara tentang Islam yang khas Indonesia, atau Timur Tengah? Pengamat seperti Azyumardi Azra suka sekali membedakan antara Islam Asteng yang dianggap lebih moderat, toleran, dll., dan Islam Timteng yang berwatak sebaliknya. Bagaimana menurut Anda?

Azyumardi juga melihat orang Arab-Indonesia muncul dalam setiap gerakan radikal Islam di Indonesia. Kita melihat banyak orang Arab yang ada di tingkat kepemimpinan pada gerakan-gerakan itu. Sebagai prosentase mungkin tidak banyak, tapi di kepemimpinan gerakan radikal Islam, mereka banyak.

Mereka merupakan saluran Arabisasi Islam Indonesia. Saya kira, saya setuju dengan persepsi Azyumardi itu, walau banyak juga orang Arab di sini yang sama sekali tidak radikal. Kita jangan pula kaku membedakan antara Arab dan pribumi.

Memang, Islam Indonesia atau Asia Tenggara itu dari dulu punya karakter yang lain dari Timur Tengah. Jawa saja lain dari Sumatera atau Sulawesi. Di Jawa, kita dapat melihat bahwa kebudayaan Jawa bisa menerima apa saja dari luar. Semua diterima, tapi kemudian juga dijawanisasi. Akumulasi Islam pesantren salafiah yang khas Indonesia itu sangat diwarnai oleh nilai-nilai dan gaya hidup Jawa. Dan akomodasinya memang khas.

Kalau bicara model-model Islam di pelbagai negara, model yang mana menurut Anda akan punya masa depan? Turki, yang lebih puritas seperti Saudi, atau yang agak sinkretis seperti Indonesia?

Mungkin jawaban ini berdasarkan sejarah hidup saya yang sangat pro-orang Turki. Persepsi saya tentang perkembangan Islam di sana mungkin terlalu positif. Kalau Islam Indonesia, kalian kan lebih tahu. Pengalaman Islam di Turki, saya lihat sangat penting untuk seluruh dunia.

Sebagai masyarakat, Turki sudah banyak berubah. Saya tahu banyak tentang partai Islam yang berkuasa di sana. Eksperimen Partai AKP sebagai satu model, adalah eksperimentasi pertama partai Islam yang memimpin negara dengan baik.

Contoh kedua yang menarik adalah Iran, karena mereka punya pengalaman revolusi yang betul-betul didukung rakyat, sehingga bisa mengusir raja. Rajanya dikudeta oleh organisasi rahasia, tetapi untungnya dapat mewariskan undang-undang dasar yang cukup demokratis karena mengambil contoh Revolusi Perancis. Mereka juga mengalami tahapan-tahapan yang dilalui oleh Revolusi Perancis. Mereka punya parlemen yang betul-betul bisa bicara. Setelah Revolusi Islam Iran (tahun 1979) itu, ada saja anggota parlemen perempuan yang bisa mengubah undang-undang keluarga.

Jadi, proses demokrasi perempuan di Iran yang bisa mengubah pelaksanaan syariat itu, menarik sekali bagi saya. Ini sangat hebat. Kita juga melihat keikutsertaan perempuan yang sangat hebat dalam pemilu di Iran.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.