Home » Politik » Saiful Mujani: “Ideologi Politik Islam Sudah Pudar”
Saiful Mujani
Saiful Mujani

Saiful Mujani: “Ideologi Politik Islam Sudah Pudar”

Tolong nilai artikel ini di akhir tulisan.

Survei membuktikan, dalam berpolitik, umat Islam Indonesia sekarang ini tidak mau dibuat rumit oleh persoalan agama. Nalar pragmatisme politik betul-betul berlangsung. Misalnya saja dalam bentuk persekutuan antar elite santri dan bukan santri. Pada level pemilih, sentimen-sentimen agama tidak lagi menjadi faktor penting yang menentukan pilihan mereka. Ini bisa terlihat jelas dalam pilpres putaran pertama kemarin.

Berikut bincang-bincang Ulil Abshar-Abdalla dari Jaringan Islam Liberal dengan Dr. Saiful Mujani, Direktur Riset Freedom Institute dan juga peneliti senior di Lembaga Survei Indonesia (LSI). Perbincangan dengan pengamat politik jebolan Ohio State University ini berlangsung Kamis (29/7). Berikut petikannya.

 

Bung Saiful, Anda sudah banyak melakukan riset dan survey tentang pemilu di Indonesia. Nah, apa kesimpulan Anda tentang perilaku pemilih muslim dalam pemilu kemarin?

Kalau mau disederhanakan, bagi pemilih muslim ternyata faktor agama tidak begitu penting dalam menentukan pilihan politik, baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden lalu. Dengan perkataan lain, faktor agama setidaknya tidak sepenting yang diharapkan oleh kelompok-kelompok tertentu.

Kalau dilihat dari perspektif politik modern, masyarakat muslim Indonesia saat ini sudah semakin modern, karena tidak membuat politik diperumit oleh persoalan agama. Soal politik berjalan sangat dinamis, tidak harus dicampuradukkan dengan hal-hal yang sifatnya permanen dan abadi; dan harusnya memang begitu dalam politik modern.

Menurut Anda, ini gejala yang positif?

Tergantung bagaimana kita melihatnya. Kalau dilihat dari sudut pandang orang yang modern, ini adalah sebuah evolusi budaya politik umat Islam yang semakin maju dan dewasa. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang kelompok yang tidak mau memisahkan antara agama dan politik, gejala ini adalah gejala kemunduran bagi umat Islam.

Dalam pemilu presiden yang lalu, yang menarik adalah lolosnya Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang notabene tidak diidentikkan atau tidak punya latar belakang historis yang kental dengan masyarakat atau organisasi Islam tertentu.

Mereka juga tidak dikenal sebagai tokoh Islam!

Ya, bukan tokoh Islam. Tapi anehnya, ternyata yang terbanyak dipilih oleh umat Islam adalah kedua tokoh itu. Dengan demikian, dalam pemilu presiden putaran kedua nanti, agama semakin menjadi bukan faktor untuk menentukan pilihan politik. Saya kira pilihan itu semakin dewasa, karena orang berpikir tentang aspek lain dalam menetukan pilihan kepada Megawati atau SBY; bukan semata karena faktor agama.

Kemarin sejumlah ormas Islam membuat pernyataan bahwa kedua kandidat yang lolos ke putaran kedua ini tidak memenuhi kriteria Islam, sehingga mereka akan memilih golput. Akankah pernyataan seperti ini berpengaruh terhadap pola pilih pemilih muslim nantinya?

Kalau itu benar dan terjadi dalam jumlah yang besar dan signifikan, itu akan membenarkan tesis orang-orang seperti Samuel Huntington yang selama ini berasumsi bahwa kalau ada demokrasi di Indonesia, dengan sistem demokrasi yang pluralistik, maka orang Islam akan teralienasi.

Bentuk alienasi politik itu bisa seperti memilih golput, atau tidak masuk dalam sistem yang sedang berlangsung. Mungkin, mereka menganggap itu bukan bagian dari Islam. Jadi, itulah yang membuat orang seperti Huntington percaya betul bahwa demokrasi tidak mungkin terjadi di negara-negara muslim.

Itu kalau pilihan golput itu betul-betul terjadi. Tapi kalau tidak terjadi, dengan sendirinya itu turut membantah tesis Huntington, dan menunjukkan bahwa kita betul-betul menjadishining example (contoh yang berkilau-kilau) dari demokrasi di dunia Islam.

Sebagaimana judul liputan The Economist ya?

Ya. Di sini perlu saya katakan bahwa orang-orang di luar Indonesia pada umumnya bangga betul dengan proses pemilu yang demokratis di Indonesia. Jimmy Carter, bekas Presiden Amerika itu, sampai menyempatkan diri untuk menulis kolom khusus tentang pemilu di Indonesia. Majalah The Economist lalu menjadikan pemilu Indonesia sebagai cover story.

Ini tak lain menunjukkan bahwa apresiasi dunia luar, dan menunjukkan adanya suatu perkembangan yang baru di dunia Islam, dan itu ditemukan di Indonesia. Makanya, perkembangan itu disebut sebagai shining example. Anehnya, kita yang di sini sepertinya kurang menyukuri apa yang sudah kita capai. Kita kurang menghargai apa yang sudah kita lakukan –yang oleh orang luar sangat dihargai.

Lantas, mengapa orang Indonesia sendiri sepertinya kurang menyadari hal itu sebagai sebuah prestasi?

Mungkin karena perumpamaan katak dalam tempurung. Untuk bisa menyukuri sebuah prestasi itu, biasanya baru bisa dilakukan kalau kita tahu yang lain dan lalu membandingkannya dengan kita. Sementara yang kita tahu hanya diri sendiri. Buruk atau baiknya diri sendiri tidak dibandingkan dengan yang lain.

Padahal, pengalaman orang untuk menyelenggarakan pemilu yang damai seperti yang sudah kita alami –dan mudah-mudahan ke depan tetap begitu– bukan pekerjaan yang gampang. Oleh karena itu, prestasi yang sudah dicatat oleh rakyat Indonesia ini merupakan prestasi yang luar biasa kalau diletakkan dalam kerangka global. Artinya, ini luar biasa kalau tidak dilihat seperti katak dalam tempurung.

Hal lain yang menarik dan membanggakan dalam hubungannya dengan demokrasi kita adalah kenyataan bahwa masyarakat kita sekarang –dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya– menurut studi saya, secara normatif semakin yakin dengan demokrasi. Mereka yakin, bahwa demokrasi memang sistem politik yang terbaik untuk negara seperti Indonesia. Angka orang yang percaya seperti itu mencapai 85 % dari responden survei.

Kapan riset itu Anda lakukan?

Minggu yang lalu di pertengahan Juli. Jadi masih baru. Sebelum itu, tingkat keyakinan akan demokrasi sebagai sistem politik terbaik berkisar antara 65-70 %. Yang dimaksud demokrasi dalam persepsi mereka, terdapat dalam bentuk pemilu, kebebasan berbicara, kebebasan unutk mengkritik pemerintah, misalnya.

Dalam survei itu, kita menanyakan apa saja yang mereka anggap penting dalam demokrasi. Jawabannya antara lain, pentingnya mengkritik pemerintah, pemilu yang bebas, kebebasan berorganisasi, kebebasan dalam menjalankan ajaran agama, dan lain-lain.

Nah, hasil survei ini sangat posistif, dan secara normatif serta kultural mengindikasikan bahwa masyarakat muslim Indonesia sudah merasa bahwa demokrasi itu merupakan bagian dari kehidupan mereka. Biasanya, ancaman dari optimisme ini datang dari sejauh mana pemerintahan demokrasi itu bisa mengimplementasikan norma atau prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Bila pemerintahan gagal, orang biasanya akan bersikap apatis.

Bung Saiful, dalam pemilu presiden kemarin, pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar hanya memperolah suara sekitar 3 %. Sementara dalam pemilu legislatif, partainya menangguk sekitar 8 % suara. Pertanda apakah ini?

Saya kira, inilah manifestasi atau refleksi dari terjadinya perubahan orientasi politik dalam diri umat Islam. Bapak Hamzah Haz yang mengklaim diri sebagai pemimpin partai Islam, ternyata tidak terlalu dilirik oleh umat Islam sendiri. Siapapun boleh mengklaim begitu, tapi ternyata masyarakat tidak membeli jualan semacam itu. Mungkin saja aspek Islam itu penting, tapi tidak cukup kalau hanya menekankan kesan bahwa dia pemimpin partai Islam; bahwa dia jagoan partai Islam yang cukup signifikan.

Fenomena kemerosotan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari sekitar 10-11 % pada Pemilu 1999, menjadi hanya sekitar 8 % pada Pemilu Legislatif 2004 kemarin juga mengindikasikan bahwa bagi masyarakat muslim Indonesia, dalam hal politik, tidak cukup agama diterjemahkan dalam bentuk simbol-simbol yang lama semacam itu. PPP itu kan bagian dari masa lalu yang di dalamnya tidak banyak berubah, baik dari sudut platform, program, dan seterusnya.

Jadi menurut saya, kenyataan bahwa PPP masih mampu menangguk suara yang siginifikan (sekitar 8 %), betul-betul karena faktor pemilih loyal. Bagi pemilih loyal, soal pilihan politik itu baginya sudah persoalan hidup-mati dan bagian dari identitas politiknya. Jadi menurut saya, itu adalah bukti lain lagi, bahwa umat Islam Indonesia tidak melihat persoalan politik melulu dari kacamata agama.

Sebagian tokoh Islam mengklaim bahwa itu pertanda masyarakat kita belum mendalami Islam, sehingga tidak memilih tokoh Islam dalam politik?

Saya kira, sah saja kalau ada yang berpendapat seperti itu. Mungkin akan dikatakan, bahwa orang Islam Indonesia itu Islam-KTP atau abangan. Tapi bagi saya, melihat persoalannya tidak dengan cara men-judgement seperti itu. Coba tanya saja mereka.

Selama ini, ukuran-ukuran Islam itu kan ada pada kriteria ortodoksi Islam yang basic saja. Jadi ukurannya arkânul Islâm ataurukun Islam yang lima itu. Kalau mereka sudah bersyahadat, menunaikan salat, berpuasa, dan kalau mampu membayar zakat dan naik haji, that’s Islam. Itu kan definisnya di dalam Alqur’an. Makanya, kalau itu yang ditanyakan kepada mereka, mereka menjawab telah melakukannya. Tapi kalau ditanya soal pilihan politik, jawabannya akan lain lagi.

Dalam riset yang Anda lakukan, apakah orang-orang yang dalam kategori ortodoksi Islam itu banyak yang memilih tokoh-tokoh seperti Megawati dan SBY?

Menarik juga hasilnya di situ. Nampaknya tidak ada pembedaan antara pemilih yang rajin salat dan tidak rajin salat dalam pilihan partai. Pemilih Megawati terdiri dari mereka yang rajin dan tidak rajin salat. Porsinya kurang lebih sama. Ini sama halnya dengan pemilih PKB atau PAN. Jadi, kurang lebih sama saja. Memang ada letak perbedaannya, tapi tidak signifikan dalam analisis kita.

Jadi di situ betul-betul sudah terjadi semacam polarisasi politik, di mana dasarnya bukan lagi agama tapi lebih pada faktor-faktor lain. Faktor lain itu misalnya, bagaimana persepsi mereka tentang kemampuan memerintah seorang calon presiden. Kondisi ekonomi yang dialami masyarakat itu seperti apa? Ekonomi kantidak peduli apakah seseorang itu salat atau tidak. Jadi, orientasi masyarakat dalam menentukan pilihan sudah ke sana.

Menurut saya itu sehat, mungkin karena saya merasa modern. Lantas kenapa itu saya anggap sehat? Sebab, masalah ekonomi merupakan masalah sehari-hari yang bisa dipertukarkan lintasagama. Artinya, kalau memang faktor agama penting dalam perilaku pemilih, maka tidak mungkin seorang muslim memilih capres yang agamanya tidak jelas. Demikian juga sebaliknya; orang yang kurang muslim, mungkin tidak akan mau memilih partai yang identitas Islamnya terlalu kuat.

Jadi tidak betul juga kalau dikatakan kedua kandidat presiden yang lolos putaran kedua nanti tidak mencerminkan kepentingan Islam. Buktinya, Megawati didukung unsur Islam dari kiai-kiai, sementara SBY didukung oleh partai yang memperjuangkan syariat Islam misalnya PBB?

Betul! Yang menarik lagi, kenapa itu bisa terjadi dan mengapa mereka mudah saja mau bekerjasama. Andai ideologi Islam begitu kuat memengaruhi perilaku orang dalam berpolitik, kenyataan itu tidak akan mungkin terjadi. Tapikan fakta riilnya itu terjadi.

Itu artinya, Islam sebagai sebuah ideologi politik sudah memudar dan tidak terlalu penting lagi. Nah, lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa ini adalah sebuah perkembangan dan kemajuan dalam sejarah politik umat Islam dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ini.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.