Home » Politik » Sekularisasi » Soheib Bencheikh: “Berkat Sekularisme, Islam Bisa Berkembang di Prancis”
Soheib Bencheikh
Soheib Bencheikh

Soheib Bencheikh: “Berkat Sekularisme, Islam Bisa Berkembang di Prancis”

Tolong nilai artikel ini di akhir tulisan.

Sekularisme tidak mesti berarti laknat bagi agama-agama. Dalam hal-hal tertentu, sekularisme justru menjadi penyelamat bagi agama yang dianut golongan minoritas. Di Perancis contohnya, berkat sekularisme, Islam dan umat Islam justru mendapat oksigen untuk bernafas lega dan berkembang secara lebih sehat.

Karena prinsip sekularisme yang menjunjung tinggi netralitas dalam pengelolaan sosial-politik kenegaraan, agama dan umat dari agama manapun diperkenankan mengekspresikan keberagamaan mereka secara wajar. Dengan begitu, identitas keberagamaan justru mendapatkan tempat yang cukup layak dan mereka tidak merasa terancam.

Untuk mengetahui bagaimana komunitas Islam beradaptasi di negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai sekularisme seperti di Perancis, Novriantoni dari Jaringan Islam Liberal (JIL) mewawancarai Soheib Bencheikh, Mufti Agung Marseille Perancis, yang pada pertengahan Maret lalu berkunjung ke Jakarta untuk berbicara tentang “Sumbangan Islam dalam Pembentukan Dunia Plural” dalam Seminar Internasional yang diselenggarakan Masyarakat Penutur Bahasa Perancis (Francophonie), Kedutaan Besar Swiss dan International Centre for Islam and Pluralism (ICIP).

Pria yang lahir di Jeddah (Arab Saudi) dan lulusan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir ini juga menulis buku Marianne et le Prophete: I’Islam dans la laicite (Marianne dan Nabi: Islam di dalam Laicite). Wawancara berlangsung di ruang lobi Hotel Nikko, pada hari Kamis (18/3). Berikut petikannya:

 

Soal pertama, apakah orang Islam di Perancis, khususnya di Marseille membutuhkan keberadaan seorang mufti?

Pertama-tama saya tegaskan bahwa Islam tidak mengenal sistem klerikal. Adapun para imam dan mufti, keberadaan mereka bukanlah layaknya seorang pendeta, tapi lebih di posisi pengasuh dan pendidik yang mencoba memberi pelita bagi orang-orang mukmin, tanpa memaksa ataupun menghakimi mereka.

Nah, Perancis mencoba memperhatikan dan mengatur umat Islam, karena Islam merupakan agama kedua di negeri ini. Maka dalam konteks itulah, pada tahun 1995 saya dinobatkan sebagai seorang mufti di Marseille setelah menyelesaikan studi di Universitas Sorborne.

Mufti, kita tahu Perancis adalah negara sekuler yang sangat teguh berpegang pada undang-undang laicité. Pertanyaannya, apakah umat Islam tidak merasa kesulitan untuk hidup di negara yang mengagungkan nilai-nilai sekularisme itu?

Di luar Perancis, khususnya di negara-negara muslim, sekularisme banyak dipahami sebagai kekafiran dan ateisme. Dengan anggapan itu, mereka menganggap Islam tidak punya masa depan di Perancis. Padahal, kalau bukan oleh sekularisme yang pada hakikatnya merupakan netralitas administratif(hiyâdatul idârah) dalam mengelola negara, kita justru akan kewalahan. Sekularisme bukan antiagama, tapi juga tidak bersama agama.

Anda mendefenisikan sekularisme sebagai netralitas administratif?

Ini merupakan tafsiran konstitusional bagi laicité di Perancis. Saya perlu menekankan, bahwa berkat sekularisme, agama Islam bisa berdiri sama tinggi dengan agama Katolik, disetarakan dalam hak-hak dan kewajiban. Tapi di samping itu, kami juga tidak punya cara lain untuk mengatur kehidupan bernegara, kecuali dengan menjunjung tinggi demokrasi yang berarti kekuasaan mayoritas.

Dilema kami, saat ini Islam tidak tampil dengan wajah yang tampan. Kini orang takut akan Islam karena tingkah laku segelintir orang yang mengatasnakan Islam dalam melakukan tindak-tindak teror. Untunglah, berkat sekularisme negara dan prinsip-prinsip HAM, umat Islam dapat bernafas lebih lega.

Tapi kebanyakan umat Islam punya citra negatif akan sekularisme. Pertanyaan saya, apa Anda membayangkan akan terjadi harmonisasi sejarah antara Islam dengan sekularisme kelak?

Bila sekularisme ditafsirkan sebagai netralitas negara dalam mengelola penyelenggaraan negara, tentu tidak akan menjadi problem apa-apa bagi umat Islam. Bahkan sebaliknya, pemisahan agama dari politik justru menjernihkan Islam sebagai doktrin spiritual langit, bukan instumen yang (dapat) diselewengkan demi mengejar kekuasaan semata.

Dan berkat pemisahan antara agama dan politik, Islam juga dapat mengembalikan farmulanya yang awal. Maksud saya, dia akan kembali menjadi ajaran-ajaran yang dipromosikan saja (yu’radl) bukan sebagai ajaran yang dipaksakan (yufradl). Ini persis seperti apa yang dikatakan Al-Qur’an, “barang siapa yang hendak beriman, berimanlah, dan barang siapa yang hendak kufur, kufurlah!

Anda mengatakan sekularisme dapat mengembalikan formula awal Islam dalam soal pengelolaah kekuasaan politik. Apakah punya alasan bahwa formula awal Islam itu lebih dekat ke watak sekuler?

Kita mesti sadar bahwa kebanyakan mazhab-mazhab Islam, baik dalam bidang fikih, tafsir ataupun kalam, berkembang menjauh dari kekuasaan politik. Orang Islam –sebagaimana kita baca dari sejarah– adalah merdeka untuk menentukan mazhab apapun yang mereka kehendaki pada awalnya.

Pembauran antara agama dan politik dalam Islam merupakan fenomena baru yang –menurut saya– justru membahayakan Islam sendiri, utamanya ketika dia digunakan sebagai instrumen untuk merebut kursi kekuasaan oleh partai-partai, atapupun ketika digunakan untuk mengukuhkan legitimasi kekuasaan sebuah rezim.

Anda mengatakan pembauran Islam dan politik atau ideologisasi Islam sebagai fenomena baru. Sejak kapan pastinya?

Dimulai sejak paruh pertama abad ke dua puluh, ketika partai-partai politik berbasis agama didirikan untuk mengikuti kontestasi politik guna merebut kekuasaan. Dalam konteks ini kita bisa menyebut munculnya gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir sebagai contoh.

Apakah juga karena kontribusi para ideolog Islam seperti pandangan-pandangan tokoh Ikhwanul Muslimin, khususnya Sayyid Qutb?

Sayyid Qutb pergi terlalu terlalu jauh ketika mengemukakan gagasan-gagasan radikalnya dalam bukunya Ma’âlim fit Tarîq, khusushnya tentang istilah jahiliyah abad kedua puluh, hakimiyah Tuhan, dan tentang kekafiran para penguasa. Ini merangsang sebagian kaum muslim untuk berpikir ekstrem dan lebih membabi buta lagi dalam pelbagai tidak mereka dalam mengekspresikan keislaman.

Apakah orang Islam di Perancis tidak merasa bahwa pembauran dengan budaya Perancis dapat mengancam identitas keislaman –dalam pemaknaan yang ideologis—mereka?

Ketika kita membaca sejarah, kita akan dapati bahwa Islam selalu berinteraksi dengan banyak kebudayaan. Dan sekularisme sebagaimana yang diterapkan di Perancis adalah bentuk netralitas; netralitas yang tidak berpihak ataupun menentang sesuatu.

Itulah yang namanya netralitas. Kita bisa berinteraski dengan budaya Perancis yang punya latar belakang Katolisisme, sembari tetap berpegang pada spiritualitas dan nilai-nilai keislaman yang kita punya.

Apakah nilai-nilai tersebut tidak malah terancam oleh sekularisme Perancis?

Sama-sekali tidak. Mungkin ini justru tantangan yang harus kita jawab; apakah Islam bisa tetap eksis tanpa kekuasaan politik yang membelanya sebagaimana di negeri-negeri muslim atau tidak. Kalau Islam dianggap agama yang memuaskan, cahya yang bersinar, maka dia tak pernah butuh pada kekuasaan yang memaksakannya atas rakyat. Kalau dia unggul, dia akan bisa eksis sebagai nilai-nilai, norma-norma dan ideal-ideal kehidupan, dan tidak perlu dipaksakan kepada orang lain.

Tapi demonstrasi menentang undang-undang pelarangan simbol-simbol agama di sekolah menengah negeri di Perancis kemarin, seakan-akan mengonfirmasi bahwa ada masalah antara identitas keislaman yang diperjuangkan sebagian muslim Perancis dengan prinsip laicité yang dianut Perancis!

Justru sebaliknya. Demonstrasi yang kita saksikan setelah munculnya undang-undang pelarangan simbol-simbol afiliasi agama itu, justru menunjukkan bahwa masyarakat Perancis adalah masyarakat yang otonom dan bebas. Di sana dibolehkan pelbagai ideologi dan falsafah hidup untuk mengekspresikan diri mereka kapan mereka mau.

Untuk kalian ketahui, yang mengikuti demonstrasi itu adalah minoritas umat Islam di Perancis. Kebanyakan muslim di Perancis setuju dengan undang-undang itu, karena mereka mencermati bahwa ekstremitas dalam pelbagai ajakan beberapa pihak muslim di Perancis, merupakan ancamam bagi masa depan mereka di Perancis.

Undang-undang itu sendiri, berusaha menyembunyikan setiap simbol-simbol afiliasi agama di sekolah-sekolah menengah negeri. Sebetulnya, orang-orang Katolik yang mayoritas di sana lebih berhak untuk berdemonstrasi dibandingkan orang Islam, karena mereka juga terkena dampak undang-undang tersebut. Tapi mereka justru tidak melakukannya.

Anda telah menulis buku berjudul Marianne dan Nabi: Islam di dalam Laicité. Bisa diceritakan sidikit isinya?

Buku ini merupakan studi hukum dan filsafat agar Islam menemukan tempatnya di dalam iklim baru ini, dan agar mampu mendapat jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang belum ditemukan jawabannya dalam khazanah klasik kita.

Apa contohnya?

Umat Islam menemukan dirinya minoritas di dalam sebuah negeri yang netral dan punya kebudayaan yang tidak juga Kriten karena negaranya sekuler bahkan tidak beragama. Dengan status sebagai minoritas, kita tidak mungkin berpegang pada fikih mayoritas sebagaimana yang kita miliki sejak lama, atau fikih ketika kita menjadi penguasa di tengah-tengah kelompok minoritas.

Dengan begitu, kita harus menemukan fikih atau gagasan-gagasan baru tentang fikih yang sesuai dengan kondisi kita sebagai kelompok minoritas di tengah-tengah negara yang netral dan berpegang teguh pada undang-undang. Ini semuanya hal-hal baru dalam khazanah Islam. Itulah sebagian yang saya usahakan dalam buku itu.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.