Home » Agama » Ahmad Baso: “RUU KUB Bersemangat Orde Baru”
Ahmad Baso

Ahmad Baso: “RUU KUB Bersemangat Orde Baru”

Tolong nilai artikel ini di akhir tulisan.

Sekalipun agama misi seperti Islam, Katolik atau Krsten itu secara doktrinal punya kewajiban menyiarkan agamanya?

Iya. Sebetulnya ada aturannya ‘kan! Selama tidak melanggar pasal-pasal KUHP, yakni pasal pemaksaan, menyiarkan agama tidak jadi masalah. Dalam KUB ini, ada unsur tambahan yang membuat orang gampang dikriminalisasi, yaitu agama. Misalnya, kawin beda agama sudah bisa dianggap kriminal. Ikut serta dalam perayaan agama lain juga kriminal. Mendirikan rumah ibadah yang tidak seagama dengan lingkungannya juga kriminal. Jadi, patokannya karena agama semua ‘kan!?

Padahal, masyarakat kita sudah terbiasa berhubungan secara pluralistik. Di kalangan bawah,sebetulnya soal hubungan antaragama ini tidak ada problem. Saya kuatir, justru nanti akan menjadi masalah ketika UU KUB ini diberlakukan.

Maksud Anda?

Dampaknya yang lebih jauh kalau RUU ini diberlakukan memang akan memunculkan sekat-sekat baru dalam hubungan warga negara atas dasar agama. Muncullah segregasi sosial yang mencolok nantinya.

Apa implikasi praktis lainnya dari RUU ini bila disahkan?

Akan ada polisi syariat, polisi KTP agama, dan penyensor isi-isi ceramah. Dulu kopkamtib yang mengurus soal itu. Sekarang, mungkin akan ada polisi tersendiri. Dalam soal penyiaran agama, memang harus ada pengaturan, tapi bukan dalam bentuk undang-undang tentang agama, namun masuk dalam pasal KUHP biasa, dalam soal pemaksaan, misalnya.

Jadi, penyiaran agama itu menjadi boleh asal tidak memaksa. Selama ini agama-agama bebas menyiarkan agama mereka, tapi jangan kepada penganut agama yang sudah beragama. Dalam RUU KUB ini juga dinyatakan seperti itu; penyiaran agama tidak boleh dilakukan kepada orang yang sudah beragama.

Tapi agama yang dimaksud di sini adalah lima agama yang resmi. Jadi yang bukan lima agama resmi seperti Konghucu dan penghayat kepercayaan, tidak boleh menyiarkan agama, tapi akan selalu menjadi objek penyiaran agama.

Artinya RUU ini diskriminatif; membolehkan menyiarkan agama kepada orang-orang yang tidak diakui agamanya, yaitu Konghucu, pengahayat, Sikh, dan sebagainya. Itu berbahaya, karena mengundang diskriminasi warga negara atas dasar agama.

Apa Anda mencium kekhawatiran menyusutnya populasi umat mayoritas di balik desain RUU ini?

Memang ada kekhawatiran akan menyusutnya jumlah mayoritas di balik itu. Inilah yang selalau dijadikan materi kampanye oleh orang-orang yang mendukung RUU ini. Sekarang ‘kan waktunya dekat dengan momentum pemilu. Isu ini akan menggalang suara.

Selalu saja yang dijadikan acuan itu adalah soal mayoritas-minoritas. Apa yang dimaksud dengan mayoritas di sini belumlah jelas; apakah sosiologis, atau karena kedekatan dengan kekuasaan, sehingga membenarkan diri mengatasnamakan suara mayoritas.

Menurut saya, kebenaran jangan dikaitkan dengan jumlah. Ini berbahaya karena akan memunculkan klaim-kalim, dan itu akan merusak hubungan antarumat beragama. Faktanya, yang mayoritas sendiri (muslim) tidak pernah seragam pandangannya.

Lantas, bagaimana respons dan sikap NU dan Muhamadiyah sendiri terhadap RUU ini?

NU dan Muhamadiyah sudah mengeluarkan pernyataannya menolak, seperti yang diutarakan KH Hasyim Muzadi dan Buya Syafi’i Ma’arif. Bagi mereka, urusan kerukunan diserahkan saja kepada umat beragama dan dikelola secara kultural saja. Sebab masyarakat sudah punya mekanisme tersendiri untuk membangun situasi harmonis di antara mereka.

Di Maluku, kita mengenal instrumen pela gandong atau baku bae. Di Lampung juga ada mekanisme tersendiri. Di Sulawesi Selatan, mereka punya instrumen sepakataoatau saling menghormati. Semua sudah dijalankan masyarakat, tak perlu undang-undang. Hanya saja, karena negara masih mau mengatur segala hal, soal kerukunan inipun mau disandarkan kebenarannya pada negara yang konon mau merukunkan.

Saya kira, argumen kita untuk menolak atau mendukung, bukan pada soal mayoritas atau minoritas, tapi lebih pada soal jaminan kebebasan dan perlindungan terhadap warga negara dalam soal agama. Misalnya kalangan penghayat kepercayaan. Mereka punya keyakinan beragama sendiri, tapi malah tidak diakui haknya untuk dicatat dan difasilitasi oleh negara, dan tidak pula mendapatkan hak sipil. Bagi saya, itu yang perlu diperhatikan.

Anda ingin mengatakan bahwa pemuka agama sebaiknya jangan memberi ruang lagi bagi otoritarianisme negara atas umat beragama?

Kalau menurut logika RUU ini, jelas implikasinya akan kian menambah tingkat otoritarianisme negara. Sebab, RUU ini memang menambah kuasa negara atas warganya dalam soal agama. Seperti saya sebutkan tadi, jika RUU ini berlaku, akan ada polisi syariat.

Semua orang yang ikut dalam perayaan agama lain akan dipantau. Juga akan ada litsus bagi ceramah agama. Para muballigh akan di-training seperti penataran P4 agar tidak meyimpang dari ketentuan pemerintah, dan supaya tidak mengganggu stabilitas negara.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.