Home » Gagasan » Pembaruan » Menegaskan Kembali Pembaruan Pemikiran Islam
Abdul Moqsith Ghazali (Foto: Satuharapan.com)

Menegaskan Kembali Pembaruan Pemikiran Islam

5/5 (2)

Perbedaan keyakinan dan agama pun bukan alasan untuk merendahkan kemanusiaan seseorang. Apalagi untuk membunuh. Sebab, soal keyakinan adalah soal individual antara manusia dengan Tuhannya. Dan Allah memberi kebebasan penuh bagi manusia untuk memilih suatu agama atau keyakinan. La ikraha fi al-din (tak ada paksaan dalam soal agama). Dengan demikian, orang yang membunuh umat agama lain hanya karena soal perbedaan agama sesungguhnya telah melanggar risalah kemanusiaan yang dibawa Nabi Muhammad.

Sejarah menunjukkan hubungan harmonis antara Nabi Muhammad dengan para tokoh agama lain. Mulai dari kebiasaan tukar menukar hadiah antara Nabi Muhammad dan Muqauqis (raja Iskandariah Mesir) yang Kristen sampai kepada keikutsertaan Mukhairiq (tokoh Yahudi Madinah) dalam Perang Uhud bersama Nabi. Bahkan, dalam al-Qur’an ada pengkuan bahwa orang yang paling enak dijadikan sebagai sahabat atau teman adalah orang-orang Nashrani. [wa latajidanna aqrabahum mawaddatan li alladzina amanu alladzina qalu inna nashara].

Ketiga, traktat kenabian adalah traktat etik dan bukan traktat politik. Said al-Asmawi berkata bahwa Allah menghendaki Islam sebagai agama, tapi para pemeluknyalah yang membelokkannya menjadi politik-siyasah [inna Allah arada al-Islam diynan wa arada bihi al-nas an yakuna siyasatan]. Itu sebabnya tak ada perintah eksplisit dalam al-Qur’an agar Nabi Muhammad mendirikan sebuah negara.

Tak ada cetak biru pemerintahan dalam Islam. Nabi Muhammad melalui hadits-haditsnya tak juga mengintroduksi jenis pemerintahan tertentu. Pengelolaan pemerintahan Madinah adalah improvisasi politik sementara Nabi Muhammad ketika pengaturan jenis pemerintahan yang ideal dan efektif belum ditemukan. Sebab, untuk urusan duniawi, dengan terus terang Nabi Muhammad mengaku ketak-cakapan dirinya. Nabi bersabda, “antum a’lamu minni bi umuri duniyakum” [engkau lebih tahu tentang urusan duniawi kalian].

Dengan demikian, berdirinya negara Indonesia yang berjangkar pada Pancasila dan UUD 1945 tak bertentangan dengan risalah kenabian. Indonesia memang tak dirancang sebagai negara Islam. Tapi, bukankah di negara ini, umat Islam bebas menjalankan ajaran agama Islam. Tak pernah ada halangan bagi umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam. Umat Islam boleh melaksanakan shalat; dimana saja, kapan saja, dan berapa saja. Mau puasa sepanjang masa, tak dilarang. Umrah berkali-kali juga boleh.

Memakai jilbab, berjenggot lebat, bercelana di atas tumit, pun tak ada hambatan. Kebebasan umat Islam dalam menjalankan ajaran agama bahkan tafsir-tafsir keagamaan ini menyebabkan tak dibutuhkannya upaya formalisasi syariat Islam. Memformalisasikan ajaran yang sudah hidup dan lama terpraktekkan dalam masyarakat adalah buang-buang energi dan tindakan sia-sia.

Sikap terhadap Karya Lampau

Umat Islam selalu menunjukkan keterkaitannya pada masa lalu. Tumpukan kitab kuning peninggalan intelektual ulama terdahulu tak susut bahkan makin meninggi di lembaga-lembaga pendidikan Islam Indonesia. Pesantren sebagai lembaga tafaqquh fi al-din di Indonesia intensif mengajarkan, juga mendiskusikan, hasil karya para ulama salaf. Kreasi intelektual para ulama klasik itu telah menjadi sokoguru intelektual ulama Indonesia, dari dulu hingga sekarang.

Bahkan, keulamaan seseorang belakangan amat ditentukan apakah yang bersangkutan memiliki kemampuan mengakses kitab kuning atau tidak. Secara berseloroh, sebagian teman berkata; sekiranya di rak buku seseorang kita temukan jejeran kitab kuning, maka pastilah ia seorang ulama. Sebaliknya, jika lemari buku seseorang penuh dengan “kitab putih”, maka yang bersangkutan tak mungkin disebut ulama.

Pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita memperlakukan khazanah keislaman klasik itu? Pertama-tama, mestilah disadari bahwa sebuah karya intelektual tak lahir dari ruang kosong. Ia muncul dari sebuah konteks. Konteks keindonesiaan kita hari ini tak sama dengan konteks ketika karya ulama salaf itu disusun. Karena itu, tak bijaksana kalau kita terus memobilisasi pandangan keislaman lama yang tak relevan untuk memecahkan problem masa kini. Kita tak mungkin mengcopy pemikiran-pemikiran lampau yang berlangsung di kawasan Timur Tengah untuk diterapkan di Indonesia, tanpa proses kontekstualisasi bahkan modifikasi. Yang bisa kita lakukan adalah menangkap spiritnya dan tak melulu memperhatikan teksnya.

Karya para ulama klasik bukan wahyu, melainkan tafsir atas wahyu. Ia merupakan produk ijtihad. Persoalan siapa yang merumuskannya, untuk kepentingan apa, dalam kondisi sosial yang bagaimana dirumuskan, serta lokus geografis seperti apa, dengan epistemologi apa akan cukup besar pengaruhnya dalam proses pembentukan sebuah karya. Karena itu seharusnya kita meletakkan sebuah pemikiran dalam susunan konfigurasinya saat pemikiran itu diproduksi di satu sisi, dan dalam konteks epistemologisnya di sisi lain.

Mengetahui konteks-konteks tersebut bukan hanya penting bagi pengayaan pengetahuan sejarah sosial suatu pemikiran, melainkan juga berguna untuk kebutuhan kontekstualisasi pemikiran lama atau bahkan penyusunan pemikiran keislaman baru, yaitu jenis pemikiran yang bertumpu pada problem-problem kemanusiaan dan kondisi obyektif masyarakat Indonesia.

Kedua, kita mesti memilah-milih antara teks yang relevan dan yang tak relevan. Kita tak bisa mengawetkan tafsir-tafsir lama yang cenderung menistakan perempuan dan umat agama lain. Kita tak mungkin mempertahankan pandangan ulama yang melarang perempuan menjadi pejabat publik atau menghalalkan penumpahan darah umat agama lain. Tafsir yang demikian tak boleh mendominasi percakapan intelektual kita hari ini.

Betapapun canggihnya sebuah pemikiran jika berujung pada tindak kekerasan, maka ia batal dengan sendirinya. Karena itu, sekiranya mungkin, kita perlu mencari tafsir lama lain yang lebih mengapresiasi perempuan dan menghargai umat lain. Jika tak mungkin, kita seharusnya memproduksi tafsir baru yang memanusiakan kaum perempuan dan menghargai umat non-Muslim.

Sementara pandangan lama yang masih relevan dan masih bisa kita resepsi untuk memuluskan jalan bagi dialog dan kerja sama agama-agama di Indonesia di antaranya adalah pandangan Muhyiddin Ibn Arabi. Ketika para ahli fikih bersilang-sengketa mengenai kedudukan non-Muslim di negeri mayoritas Muslim, Ibn Arabi melangkah jauh dengan mengintroduksi agama cinta. Perbedaan-perbedaan di ranah eksoterik fikih ini luluh dalam agama cinta Ibn Arabi. Salah satu deretan bait puisinya adalah:

Aku pernah menyangkal sahabatku
karena agamaku tak sama dengan agamanya

(Kini) hatiku telah terbuka
Menerima semua bentuk (agama)
Padang rumput bagi rusa,
Rumah untuk berhala-berhala

Gereja bagi para pendeta,
Ka`bah untuk orang tawaf
Papan-papan Taurat
Lembar-lembar Qur’an

Aku mereguk agama cinta
Kemana pun dia menuju
Cinta kepada-Nya
adalah agama dan keyakinanku

Lewat tasawwuf-falsafinya, Ibn Arab membuka tirai dan menghapus sekat di antara para pemeluk agama yang berbeda. Sebagaimana Ibn Arabi, Jalaluddin Rumi menyuarakan pendapat serupa. Bahwa visi pokok ajaran agama adalah cinta dan kasih. Kerap diceritakan bahwa di antara murid-murid Rumi terdapat orang-orang Nashrani dan Yahudi. Apa yang dirintis Ibn Arabi dan dilakukan Rumi adalah jalan untuk menampilkan keramahan agama. Itu senafas dengan teks agama yang menggambarkan ketak-terbatasan rahmat dan kasing sayang Allah. Teks itu berbunyi, ”wa rahmati wasi’at kulla sya’in” [sesungguhnya kasih sayang-Ku melampaui semua hal].

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.