Home » Gagasan » Pluralisme » Musdah Mulia: “Situasi Sosial-Keagamaan Kita Bisa Lebih Buruk”
Musdah Mulia

Musdah Mulia: “Situasi Sosial-Keagamaan Kita Bisa Lebih Buruk”

4.5/5 (2)

Bu Musdah, sejak reformasi, kita tampaknya sudah tak dapat menolak keragaman pandangan sosial-politik. Misalnya, kita sudah enteng dan bebas mengkritik presiden dan aparat pemerintahan. Tapi untuk menunjukkan keragaman pandangan agama, tampaknya masih berat. Misalnya, betapa beresikonya mengkritik sudut pandang keagamaan MUI. Tanggapan Anda?:

Memang sulit. Karena agama itu menyangkut aspek kepercayaan. Dan kepercayaan itu adalah sesuatu yang dianggap tak boleh dibuat-buat dan tidak boleh beragam. Akidah itu dianggap tunggal, dan kalau berbeda dengan akidah yang satu itu, kita akan dianggap kafir.

Nah, stigma kafir atau murtad itu saya kira ada di semua agama. Tetapi sayangnya, kita senang kalau orang lain murtad dan masuk agama kita, tapi tak suka kalau orang yang seagama dengan kita murtad atau menyeberang ke agama lain.

Jadi dalam soal agama, kadang-kadang ada juga perasaan kalah dan menang. Selamanya orang beragama itu ingin menang dan tak ingin kalah. Kita merayakan orang yang masuk ke agama kita sebagai sebuah kemenangan, dan menganggap musibah jika mendengar orang seagama keluar ke agama lain.

Jadi, beragama itu terkadang seperti berdagang juga; ada hitungan untung- ruginya. Saya kira, pikiran dan perasaan kalah-menang, untung-rugi seperti itu, mestinya tak layak ada di dalam keyakinan agama. Itu adalah hal-hal yang jauh dari esensi agama itu sendiri.

Pada tahun 2005 ini, MUI mengeluarkan 11 fatwa. Salah satu butirnya mengharamkan pluralisme agama. Tanggapan Anda?

Menurut saya, dengan fatwa itu kita kembali ke titik nadir kehidupan keagamaan yang sebenarnya sudah sangat maju di Indonesia. Saya kira, fatwa itu tidak akan membawa perubahan yang signifikan dalam proses kemajuan kehidupan beragama di Indonesia. Sayang sekali, fatwa itu justru dijadikan justifikasi untuk tindak kekerasan atas nama agama di banyak tempat.

Itu betul-betul menyedihkan. Karena itu, saya kira peran Depag, atau peran pemerintah secara luas, terletak pada proses membangun koridor yang lebih tegas, menjadi wasit yang lebih adil atas segala kasus sosial keagamaan yang terjadi di masa-masa berikutnya. Maksudnya, baik Depag atau negara, hendaknya tidak membedakan antara yang mayoritas dan yang minoritas.

Keinginan kita, pemerintah selalu bertindak selaku wasit yang adil; tidak memihak mayoritas, dan tidak pula menindas yang minoritas. Perannya diharapkan tidak memihak sekte atau kelompok yang lebih mayoritas, misalnya NU atau Muhammadiyah saja, tetapi juga memperhatikan kelompok yang kecil-kecil. Saya kira ini penting sekali. Ke depan, seharusnya ada aturan yang lebih transparan, rinci, dan lebih adil mengenai hubungan antar kelompok agama.

Terkait soal komunitas God’s Kingdom, penanganannya tampak sangat konvensional. Lia Aminudin ditangkap, para penentangnya mungkin puas, setelah itu kasus dianggap selesai. Tapi, dari situ kita tidak pernah belajar untuk berbeda dalam suasana damai…:

Ya. Ketika membaca kasus Lia, saya hanya berpikir, andaikan salah seorang petinggi negeri kita menjadi pengikut Lia Eden, kasus pengepungan seperti itu tak akan terjadi. Sebenarnya, kebenaran agama itu kadang-kadang juga tergantung siapa yang sedang berkuasa. Jadi soal kuat-kuatan juga. Tapi dengan begitu, kita tidak pernah tahu bagaimana membangun sikap pluralisme dalam beragama; menghormati perbedaan akidah, aliran, dan kepercayaan.

Betapapun konyolnya sebuah aliran, kita mestinya harus tetap menghargai. Kalau ada yang ingin menganut, silakan saja, sepanjang mereka tidak memaksa kita untuk menganutnya juga. Kenapa Anda merasa terusik kalau mereka tidak memaksa Anda untuk menganut aliran tersebut? Itu saja yang penting buat saya.

Terkait persoalan sosial-keagamaan tahun 2005, apakah agama dan agamawam sudah tampak berperan cukup baik dan bijak?

Pertanyaan ini menarik. Tahun kemarin kebetulan saya menangani gerakan solidaritas penanggulangan busung lapar. Sejak Juni lalu, kami mendata sekitar 2,8 juta anak-anak Indonesia yang mengalami busung lapar akut dan sudah tak bisa disembuhkan. Kalaupun mereka sembuh, meraka akan mengalami apa yang disebut goblok permanen. Mereka itu betul-betul tak akan bisa menjadi generasi yang dapat diandalkan.

Kita juga mendata sekitar 7 sampai 8 juta kandidat busung lapar. Tapi anehnya, ketika kita ribut kesana-kemari soal busung lapar, pemerintah menganggapnya hanya persoalan biasa, dan menyebutnya sebagai gejala kelaparan awal. Jadi selalu ada tradisi penyangkalan atas masalah.

Saya berpendapat, selama kita selalu menyangkal sebuah kenyataan pahit, itu tak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, pengakuan bahwa ada busung lapar sebenarnya sudah bisa dianggap solusi awal yang menggembirakan. Tapi sampai sekarang, sikap kebanyakan kita tampaknya masih seperti itu juga.

Persoalannya, kenapa ini terjadi di negara yang katanya makmur, jumlah calon hajinya tiap tahun melebihi kuota yang 200.000 orang itu? Saya kira, ini dikarenakan orang beragama lebih banyak menekankan aspek pemuasan individual, bukan pemecahan soal kemanusiaan. Bagi saya, gejala orang beragama yang tak peduli pada sesama itu adalah persoalan menarik.

Orang merasa sudah beragama dan saleh untuk kepentingan pribadinya saja, sembari tak peduli apakah tetangga dan anak-anak di sekitarnya lapar. Tampaknya, urusan yang terpenting di dalam beragama adalah bagaimana egoisme dan syahwat spiritual seseorang terpenuhi. Bukankah itu paradigma keagamaan yang selalu dikembangkan?!

Apa prediksi Anda tentang situasi sosial-keagamaan kita di tahun 2006?

Saya kira akan lebih buruk kalau pemerintah tidak tegas memberi solusi dan membiarkan aksi-aksi kekerasan atas nama agama berjalan terus. Pemerintah tidak bisa melakukan taktik pembiaran atas kasus-kasus kekerasan, karena melakukan pembiaran itu sama saja dengan melanggar HAM.

Namun yang cukup mengembirakan, kemungkinan aksi terorisme akan berkurang karena sudah ada pengakuan akan keberadaannya. Yang menarik, kemarin saya membaca fatwa ulama yang mengatakan bahwa bom bunuh diri itu haram.

Sekarang, mungkin para teroris akan berpikir-ulang: “Kalau begitu, sekarang jangan lagi bunuh diri, tapi bomnya diperuntukkan bagi orang lain saja!” Nah, sekarang para petinggi negeri ini mulai waswas dengan taktik baru para teroris. Sekarang pemerintah sudah membangun sebuah solusi atau program-program mengatasi terorisme. Saya kira itu perkembangan yang sangat baik.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.