IslamLib Membebaskan, Mencerahkan
Untuk pemilu presiden putaran kedua, calon presiden dan wakilnya yang akan lolos sudah bisa dipastikan. Untuk putaran yang paling menentukan ini, seleksi atas capres dan wakilnya mesti lebih diperketat. Janji-janji yang mereka umbar perlu diverifikasi lebih mendalam; agenda-agenda kongkret mereka perlu didesak agar dipertunjukkan ke muka publik.
Masyarakat harus bisa mengontrol dengan tidak membiarkan capres dan wakilnya memimpin negeri ini dengan cek blanko, atau istilah yang lebih populer, cek kosong. Karena itu, diperlukan gerakan mekanisme menagih janji kepada capres dan wakilnya apabila mereka menang dalam pilpres putaran kedua September nanti.
Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk menagih janji tersebut? Ulil Abshar-Abdalla dari Kajian Islam Utan Kayu mewawancarai Goenawan Mohamad, penyair sekaligus aktivis, dan mantan pemimpin redaksi majalah Tempo yang sangat antusias membuat gerakan menagih janji untuk capres dan wakilnya bila mereka memerintah negeri ini kelak. Berikut petikannya.
Mas Goen, pemilu presiden putaran pertama telah usai, dan hasilnya sudah kelihatan terang. Pemilu juga berlangsung cukup baik, dan kita gembira akan hal itu. Tapi tersisa satu hal: bagaimana caranya agar presiden mendatang tidak memerintah dengan cek kosong?
Lebih tepatnya, memerintah dengan cek blangko; cek yang tinggal diisi sendiri oleh orang yang menerimanya. Ada kekurangtepatan sebenarnya dalam penggunaan kata “cek kosong”. Cek kosong adalah cek yang tidak ada uangnya di bank, sementara cek blangko adalah cek yang bisa diisi seenak orang yang menerima cek tersebut. Jadi semacam mandat tanpa syarat.
Kira-kira, mengapa kita perlu menetapkan mandat, atau mengisi cek itu terlebih dahulu?
Selama pemilihan presiden putaran pertama, kita mengenal lima pasang calon presiden dan wakil presiden. Masing-masing sudah mengemukakan gagasannya. Memang tidak terdapat perbedaan yang tajam antara gagasan-gagasan yang mereka kemukakan.
Mungkin karena pada dasarnya problem Indonesia ini sudah dianggap jelas dan sama dihayati oleh berbagai kalangan. Misalnya soal isu pendidikan, isu pertumbuhan ekonomi yang hanya 4,55 persen, soal pengangguran, dan lain sebagainya. Jadi, ada persoalan-persoalan yang jawabannya kurang lebih sama dari beberapa kandidat presiden yang kemarin bertarung.
Memang tidak ada perbedaan signifikan antara satu capres dengan lainnya, tapi masyarakat kan punya cara sendiri dalam menilai mereka. Misalnya, kalau tokoh ini berkuasa nantinya, kemungkinan dia akan menguntungkan agama ini. Apakah penilaian seperti itu baik menurut Anda?
Itu tidak baik, karena penilaian seperti itu semacam lukisan abstrak saja. Para kandidat itu sekarang sedang menentukan kebijakan mereka untuk Indonesia masa mendatang. Karena itu, tidak cukup bagi mereka kalau hanya mengemukakan pernyataan yang masih samar, umum, dan tidak bisa dinilai.
Misalnya pernyataan akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Persoalannya, apa artinya menegakkan hukum tanpa pandang bulu itu. Jadi perlu pertanyaan lebih lanjut, misalnya: apa rencana anda soal hukuman bagi tindak koruspi; apakah koruptor akan ditembak mati?
Dalam konteks penegakan hukum, apa perlu kita meminta jaksa agung yang kita dambakan?
Itu adalah tahap kedua. Dalam tahap petama, masyarakat perlu membuat semacam mekanisme penagih janji. Ide ini datang dari Eep Saefulloh Fatah. Jadi ini suatu gerakan civil society, atau dari masyarakat yang secara langsung tidak terlibat dalam partai. Mereka yang vocal ini bergabung bersama-sama individu yang punya kehendak kuat untuk memperbaiki keadaan.
Bagi para politisi yang aktif di parlemen maupun di luar parlemen, diharapkan bersama-sama membuat jaringan kerja untuk meminta kedua calon presiden yang masuk putaran kedua mengumumkan agenda yang lebih spesifik.
Jadi agenda kemarin yang mereka kampanyekan belum cukup jelas?
Belum cukup, karena waktunya tidak cukup banyak. Mereka bersaing dalam jumlah yang begitu banyak (lima pasang), sehingga sukar membedakan antara satu sama lain.
Nah, yang akan datang, kita juga menginginkan mereka mengumumkan orang-orang yang akan menjalankan agenda yang telah mereka rumuskan. Tidak usah semuanya. Misalkan saja, kalau proritas mereka adalah penegakan hukum, maka calon jaksa agung merupakan prioritas untuk disebut nama.
Dari sana akan kelihatan apakah mereka serius dengan agenda mereka atau tidak. Mungkin menteri kehakiman, pendidikan, ekonomi, dan sosial tidak perlu disebut kalau proioritasnya adalah penegakan hukum. Calon menteri kebudayaan pun tiak perlu diumumkan, kalaupun akan diadakan.
Mas Goen, kalau ada agenda 100 hari pertama pemerintah mendatang, apakah akan diperhatikan sungguh-sungguh oleh masyarakat?
Saya kira, kalau bahasanya jelas dan cukup memuaskan masyarakat, strategi itu akan jitu dan berhasil. Seperti pernah saya katakan, berapa juta orang rakyat yang jagonya kalah dalam pemilu presiden putaran pertama.
Dari duet Wiranto-Wahid tercatat kurang lebih 22% pemilih, pendukung Amien Rais sekitar 14%. Kalau dijumlah, itu kan sudah berjumlah 36% suara. Belum lagi kalau ditambah pendukung Hamzah-Agum sekitar 3 %.
Artinya, akan ada banyak suara yang seharusnya menentukan sikap pada pemilu presiden putaran kedua. Dan mereka itu harus dibujuk, bukan hanya dengan cara berkoalisi. Saya kira, saat ini, bagi mereka yang pagi-pagi sudah menyatakan akan golput maupun mengatakan ingin berkoalisi, perlu menjelaskan golput karena apa, dan koalisi untuk apa.
Maksud Anda?
Misalnya kemarin itu saudara Din Syamsudin (Sekjen MUI-Red) dan beberapa kalangan Islam sudah mengatakan akan golput. Golput tidak berarti salah, dan sebagai suatu reaksi bagus-bagus saja. Cuma dasarnya apa? Kalau dasarnya hanya karena jagonya kalah dan lalu sakit hati, mungkin akan kurang bagus bagi perkembangan demokrasi dan kesehatan para pemilih.
Nasib mereka kan sebagian juga akan ditentukan pemerintah yang kelak terpilih. Yang mau berkoalisi pun, sekarang sudah tawar-menawar. Tapi dasarnya apa? Kalau PKB misalnya mau berkoalisi dengan SBY, atau PAN mau berkoalisi dengan Megawati, dasarnya apa? Kan belum ada dasarnya, baru soal bagi-bagi kursi.
Menurut saya, itu kebiasaan yang salah dan sebaiknya tidak diulangi. Karena itu, masyarakat harus mendesak mereka-mereka yang bertindak tanpa dasar ini.
Kalau bicara soal perilaku politisi kita, apa Anda optimis hal semacam ini akan mereka lakukan secara maksimal. Kita sama-sama tahu, koalisi itu kan dasarnya sederhana saja: bagi-bagi kekuasaan!
Betul. Tapi kalau ada suara yang kuat dari masyarakat –dan meminta itu hak dan kewajiban kita semua– saya kira mereka mau tidak mau akan memenuhinya. Jangankan diminta sejumlah besar orang yang alasannya benar, diminta untuk menyanyi di AFI saja mereka mau, kok! Kewajiban mereka kanbukan menyanyi, tapi membikin program.
Kekuatan apa yang dapat kita gunakan untuk mendesakkan tuntutan ini?
Dua hal. Pertama, kekuatan moral; menyangkut soal masuk akal sehat atau tidak, menggugah hati nurani atau tidak. Kedua, kekuatan politik. Suara-suara seperti ini jangan hanya berhenti di luar parlemen, tapi juga harus mengajak teman-teman di dalam parlemen. Artinya juga mengajak para caleg yang akan datang.
Kedua, kekuatan politik yang bisa dilakukan dengan cara mengajak rakyat lima tahun mendatang untuk tidak memilih calon yang agendanya terlalu buruk.
Tadi Anda menyebut kekuatan politik. Apa ada bayangan tentang partai-partai apa saja yang akan diajak untuk melakukan agenda ini?
Tidak besar, tapi ada. Saya kira, PAN calon partai yang bisa diajak, terlepas apakah nantinya konsisten ataupun tidak. PKS juga pernah mengatakan akan beroposisi, walaupun tidak berarti mereka tidak akan duduk di kabinet. Desakan untuk mengumumkan agendanya ini akan kita mintakan menjelang September nanti.
Setelah September, mereka boleh tidak ikut beroposisi, tapi paling tidak menjelaskan agendanya apa. Jadi kalaupun PAN dan PKS mau ikut pemerintah, boleh saja. Tapi mereka wajib dan punya hak untuk meminta para capres, baik SBY mapun Megawati, untuk mengumumkan program dan orang-orang yang akan mereka pilih sebelum September.
Bagaimana dengan kekuatan sosial organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah dan LSM-LSM?
Mudah-mudahan bisa. Karena itu, saya dengan teman-teman sedang berusaha melakukan itu. Dulu ada gerakan antikoruspi yang diprakarsai NU, Muhammadiyah, dan sejumlah kelompok agama. Saya berharap gerakan ini lebih efektif dari itu.
Saya melihat perkembangan gerakan NU dan Muhammadiyah itu baru sampai pada resepsinya. Setelah itu saya tidak mendengar lagi. Mungkin karena belum ada mekanisme. Harusnya, kalau kita sudah membuat pernyataan, kita juga harus membuat mekanismenya.
Mas Goen, negeri ini kan sering mendapat pemimpin yang bagi sebagian orang tidak ideal. Tokoh reformasi seperti pak Amien Rais ternyata hanya mendapat dukungan 14% pemilih. Ada apa gerangan?
Saya lihat, memang yang dipilih rakyat kok tidak ada tokoh reformasinya. Amien Rais yang tokoh reformis hanya mendapat kurang lebih 14% suara. Kenapa dan apa yang harus dilakuan?
Memang perlu ditelaah, mengapa itu perlu terjadi. Mungkin karena pada dasarnya, masyarakat tidak menghendaki perubahan yang mencolok di mana-mana. Dan mungkin, Amien Rais dipersepsi sebagai orang yang ingin perubahan yang maju. Fenomena ini kan biasa saja dalam sejarah.
Waktu saya ketemu Amien Rais, saya katakan bahwa hal biasa kalau seorang tokoh reformis gagal. Nabi Nuh saja ratusan tahun siang-malam berusaha dan berdoa, kemudian gagal. Tapi celakanya, solusinya menjadi kurang menarik; banjir bah di mana-mana.
Makanya, seperti yang pernah saya tulis dalam kolom saya (Tempo, 5/7), dalam memilih presiden kelak, kita jangan pernah berasumsi akan mendapatkan yang sempurna.
Saya pernah mengatakan bahwa pemilihan umum adalah kombinasi antara harapan dan ironi. Kita perlu berharap, tapi kita juga perlu punya cadangan asumsi bahwa belum tentu akan berhasil. Karena itulah pemilu perlu dilakukan secara periodik, supaya bisa mengoreksi kesalahan kita yang lalu.
Pada pemilu presiden lalu Anda menjagokan Amien Rais dan ternyata gagal. Apakah Anda ngambek?
Saya tidak ngambek, karena seperti dalam sebuah pertandingan, akan selalu ada yang kalah dan yang menang. Dulu saya sering main tenis dan selalu kalah. Jadi saya sudah terbiasa kalah. It’s not the end of the world, ini bukan akhir dari kehidupan. Dan juga, untuk orang seperti Amien Rais dan Gus Dur, saya kira tidak menjadi presiden pun mereka masih bisa mengerjakan yang lain-lain.
Jadi berpolitik tidak terbatas pada saat pemilu, dan bisa dibuat dalam berbagai tahap?
Betul. Dan tak jarang orang menjadi bagus justru karena tidak menang. Buktinya mantan presiden Amerika, Jimmy Carter. Bagaimanapun juga, Carter itu kan pernah kalah. Tapi sekarang wibawa dan namanya harum karena dia ikut membangun pemilu yang adil dan demokratis di mana-mana, sekalipun dicaci-maki oleh Kwie Kian Gie.
Jadi, fenomena orang kalah itu biasa saja, dan masih tetap bisa berguna bagi dirinya dan orang lain, tanpa menjabat presiden.