IslamLib Membebaskan, Mencerahkan
Arus deras migrasi aktivis ormas Islam ke parpol-parpol, salah satunya disebabkan lemahnya pemberdayaan aspek ekonomi di tingkat ormas. Pemimpin baru Muhammadiyah harus bekerja keras mengembalikan basis ekonomi warganya.
Demikian perbincangan Novriantoni Kahar dari Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan Dr. Yudi Latif, Wakil Rektor Universitas Paramadina, Kamis (7/7) lalu.
Bung Yudi, apa yang menarik dari Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang kemarin?
Yang menarik tentu soal sustainability atau kemampu-bertahanan Muhamadiyah sebagai ormas Islam yang berpuluh-puluh tahun telah berkiprah secara sosial-budaya di Indonesia.
Partai politik boleh jatuh bangun, tapi institusi sosial keagamaan yang lebih berjejak dalam operasi-operasi atau gerakan sosial dan kebudayaan, justru punya stamina yang jauh lebih panjang. Saya kira, rumusan tua itu merupakan fenomena yang sangat menarik dari Muhammadiyah.
Rahasia sustainability itu dikarenakan investasi cultural capital yang panjang, baik berupa lembaga-lembaga pendidikan, dan institusi-institusi sosial seperti rumah sakit, panti jompo, dan lain-lain. Semua itu menunjukkan kemampuan Muhammadiyah dalam merespons kebutuhan-kebutuhan aktual masyarakat yang termarginalisasikan oleh state atau negara.
Dalam sejarah panjangnya, Muhamadiyah memang menunjukkan bahwa persoalan-persoalan kebangsaan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh organisasi-organisasi politik. Organisasi kemasyarakatan atau civil society yang independen, bertanggung jawab, dan mampu menginvestasikan dirinya untuk merespons tantangan masyarakat justru akan punya efektivitas luar biasa.
Jadi, rahasia sustainability Muhammadiyah terletak pada kemampuan memosisikan diri di tengah-tengah antara kepentingan negara dan kekuatan kapital?
Ya, dia sadar betul, sebagai organisasi sosial, dia tidak perlu terlalu terobsesi untuk terjun dalam power gain atau proses-proses perebutan kekuasaan, tapi lebih memokuskan diri pada investasi politik dalam pemberdayaan masyarakat.
Dari segi rutinisasi dan upaya bertahan pada apa yang diwariskan sebelumnya, Muhammadiyah pada era reformasi ini tampaknya masih berada di jalur civil society. Hanya saja, kita tidak melihat adanya terobosan rekonstruktif dan proses revitalisasi setelah Muhammadiyah mengalami ledakan kuantitatif pada organ-organ dan lembaga-lembaga yang ada di tubuhnya.
Muktamar kali ini, tampaknya kurang merespons persoalan-persoalan kebangsaan yang aktual. Anda melihat abainya Muhammadiyah dalam merespons isu-isu kebangsaan atau tidak?
Saya kira, kalau itu yang terjadi, Muhammadiyah jelas telah keluar dari khittahnya. Sebab dasar dari mengadanya Muhammadiyah sedari awal adalah munculnya kesadaran tentang problem marginalisasi masyarakat yang timbul akibat ketidakadilan struktur kekuasaan. Artinya, selama ini negara yang tidak selalu memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat.
Di masa kolonial ketika Muhammadiyah berdiri (1912) banyak sekali masyarakat yang tidak punya akses terhadap pendidikan. Pada waktu itu, Achmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah mengatakan bahwa sebenarnya perjuangan kemerdekaan tidak melulu harus lewat jalur politik. Yang juga penting adalah bagaimana mewaspadai kolonisasi kesadaran.
Itu ia katakan ketika terjadinya domestifikasi masyarakat akibat ketertinggalan dan upaya menyesuaikan diri dengan modernitas. Karena itu, Muhamadiyah didirikan sebagai upaya menyesuaikan modernitas dengan konteks lokal melalui upaya penyadaran masyarakat bahwa kehadiran Barat tidak dinihilkan sama sekali. Dia ada di dalam kehidupan masyarakat.
Karena itu, cara yang terbaik untuk menghadapinya adalah dengan mengambil aspek-aspek terbaik dari modernitas dan kehadiran Barat itu sendiri demi memberdayakan masyarakat. Itu semua dilakukan dengan cara meniru metode-metode dan mengakomodasi beberapa subyek-subyek yang dipromosikan Barat sendiri, seperti teknologi pendidikan dan organisasi-organisasi modern.
Jadi, Barat dihadirkan secara sadar, tapi juga diterima dengan sangat kritis, terutama tentang mana yang bisa diakomodasi dan mana yang harus dinafikan.
Bagaimana Achmad Dahlan bisa melakukan itu?
Seorang Dahlan itu menarik karena meski memeroleh pendidikan di Haramain, dia juga berinteraksi dengan Rasyid Ridha. Dan itu terjadi di awal tahun 1900-an. Dan begitu pulang dari Haramain, ia juga punya kelenturan untuk mengakomodasi lingkungan-lingkungan epistemik Barat seperti yang telah diadopsi Budi Utomo. Dia juga mampu bersosialisasi dengan lingungan Budi Utomo yang berpendidikan Barat.
Dari proses interaksi yang selalu berpikir secara global itu, ia mampu menyerap unsur-unsur modernisme Islam ala Abduh dan berdialog dengan pikiran-pikiran yang dikembangkan Budi Utomo dan lain-lain. Hasilnya, dia memiliki kelenturan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan lokal.
Jadi, dia tidak terjebak dalam kolektivisme yang menolak apa pun yang datang dari Barat, sekaligus tidak terlalu terobsesi dengan kecenderungan rejeksionisme yang melihat Barat sesuatu yang harus dinafikan. Inilah yang menarik dari sosok Dahlan.
Karena itu, meski orang memandang Muhamadiyah selalu dalam kategori Islam yang puritan, aspek modernisme yang dicontohkan Dahlan justru mampu mengakomodasi berbagai elemen di dalam masyarakat.
Dalam sejarahnya, Muhamadiyah awal juga disokong orang-orang Kweekschool, sekolah pendidikan guru yang notabene tidak punya pemahaman tentang Islam, tapi mengerti betul teknik dan metode pedagogi serta menguasa bahasa Barat.
Semua itu seakan-akan merupakan kekuatan yang tidak punya unsur-unsur konstitutif atas perkembangan dakwah, tapi justru menjadi organ penting dalam perkembangan Muhamadiyah awal.
Selain terinspirasi pembaharuan Abduh, Muhammadiyah awal juga banyak diinspirasi puritanisme Muhammad bin Abdul Wahab. Bagaimana bisa puritanisme dan modernisme berpadu di Muhammadiyah?
Selama ini, orang memang melihat Muhamadiyah dari satu sisi, yaitu fikih dan teologinya. Dilihat dari fikih, Muhamadiyah memang mengadopsi mazhab Hanbali dan teologi Wahabi. Tapi di sisi lain, ia juga terinspirasi gagasan modernisme Muhammad Abduh yang memberi ruang bagi tajdid dan proses introduksi atau adopsi pikiran-pikiran modern.
Jadi, dari situ ada kemungkinan mengadopsi unsur-unsur baru dari Barat. Ketika sistem khilafah tumbang di Turki, muncul rencana konfensi Islam di Kairo dan juga di Arab Saudi. Waktu itu di lingkungan Muhammadiyah ada pertentangan, konferensi mana yang mau diikuti. Ternyata Muhamadiyah lebih memilih konferensi Kairo.
Dari situ jelas, dalam hal pilihan antara Wahabisme yang lebih radikal dan Abduh yang lebih lentur, Muhamadiyah mengambil Abduh. Saya kira, Muhammadiyah awal memang mampu mengindegenisasi modernisme dan Wahabisme dengan konteks-konteks kebudayaan Jawa yang lebih akomodatif. Dia mampu melakukan dialog-dialog dengan elemen-elemen lain sehingga mampu berada di titik moderat.
Apa yang membuat Muhammadiyah relatif sukses menggabungkan antara puritanisme dan modernisme?
Kalau menjelmakan Wahabisme seperti di Arab Saudi, Muhammadiyah mungkin bisa menjadi picik. Sebab di Saudi, fikih dan teologi corak Wahabi dijadikan dasar justifikasi keberlangsungan sebuah rezim.
Rezim Saudi menjadikan fikih dan teologi Wahabi sebagai ideologi atau penyangga ortodoksi kerajaan. Karena menjadi penyangga ortodoksi rezim, maka ia harus dikuduskan. Ia harus menjadi seperti Pancasila atau asas tunggal yang harus dipelihara, disosialisasikan, ditatarkan dan dikuduskan. Keduanya menjadi dasar mengada atau pun dasar legitimasi suatu rezim.
Nah, pada Muhamadiyah di Indonesia, Wahabisme tidak pernah menjadi penyangga ortodoksi negara. Dalam perkembangannya, Muhamadiyah tidak pernah menjadi seperti Wahabisme di Saudi yang menjelmakan diri di dalam lingkaran kekuasaan, tapi justru mengambil jalan di luar kekuasaan.
Artinya, kita beruntung puritanisme Muhammadiyah justru disalurkan ke aktivitas-aktivitas civil society?
Pertama, pada aktivitas-aktivitas civil society dan gerakan kebudayaan. Dalam perjumpaannya dengan kekuatan masyarakat, Muhammadiyah sadar bahwa dia harus berdialog, karena masyarakat bukan sesuatu yang monolitik, bukan sesuatu yang homogen. Mau tidak mau, akan terjadi proses negosiasi.
Dan karena itu, fikih yang merezim tidak pernah bisa dipakai dalam proses itu. Dia juga harus mengadopsi unsur-unsur lain yang lebih penting seperti metode-metode dan pendekatan Barat yang terbukti dalam konteks zamannya jauh lebih diinginkan masyarakat. Itulah yang kemudian diakomodasi Muhammadiyah.
Kedua, Muhamadiyah secara sadar dan sejak dari awal sudah menempatkan dirinya di luar dunia politik formal. Wahabisme sebagai ajaran, tidak pernah menjadi Pancasilanya Muhammadiyah.