Home » Lembaga » Muhammadiyah » Yudi Latif: “Muhammadiyah Harus Kembali pada Khittahnya”
Yudi Latif (Foto: konfrontasi.com)

Yudi Latif: “Muhammadiyah Harus Kembali pada Khittahnya”

1/5 (1)

Di era reformasi ini, banyak ormas-ormas Islam yang sudah terseret cukup jauh ke dalam politik praktis. Apakah Muhammadiyah masih berada pada track mereka yang sebenarnya?

Akibat keterlibatan Amien Rais di dalam politik praktis, memang ada kesan bahwa Muhamadiyah mau tidak mau harus berada di balik gerakan atau pun kepentingan politik yang diusungnya.

Tapi sejauh ini, orang Muhammadiyah masih bisa membedakan antara PAN dan Muhamadiyah. Masih ada jarak yang telatif antara keduanya, dan tampak tidak sangat berdempetan. Memang ada arsiran, tapi tetap ada rongga di mana orang bisa membedakan yang mana suara Muhammadiyah dan mana suara PAN. Posisi seperti itu saya kira harus terus dijaga karena sejarah Indonesia ini masih panjang.

Keunikan atau kekuatan Muhammadiyah memang karena selalu bisa menempatkan dirinya di dalam percaturan politik. Meski secara perseorangan atau faksi-faksi tertentu di Muhammadiyah terjun ke dunia politik praktis, Muhammadiyah tidak pernah menjadikan dirinya sebagai organisasi politik.

Tahun 1930-an, Muhammadiyah memang pernah mendukung Partai Islam Indonesia (PSI) dan juga mendukung Masyumi. Tapi sebagai organisasi, Muhamadiyah tetap punya komitmen terhadap organisasinya, dan gerakan-gerakan kebudayaan dan kemasyarakatan. Itulah yang membuat dia mengada sampai sekarang.

Sekarang memang ada kehawatiran kalau sesuatu yang membuat Muhammadiyah survive dirongrong oleh passion atau godaan besar politik praktis yang begitu kuat sekarang ini. Saya yakin, kalau Muhammadiyah bermetamorfosis menjadi gerakan politik, atau kalau kepemimpinan Muhammadiyah tega menjadikannya kendaraan politik, percayalah kalau Muhammadiyah akan menjadi organisasi yang tidak punya pengaruh dan akan menjadi kerdil.

Sebab, secara politik, kalangan Islam perkotaan sudah sangat fragmented. Orang Muhamadiyah sudah tersebar di PKS, PBB, PPP, dan bahkan di Golkar. Jadi, sebenarnya kekuatan Muhammadiyah sudah tersebar ke mana-mana.

Karena itu, andai Din Syamsudin mengibarkan bendera Muhammadiyah sebagai bendera partai tertentu, atau meletakkannya di bawah subordinasi partai tertentu, percayalah kalau itu akan membuat konstituen Muhammadiyah justru semakin mengecil.

Sebaliknya, jika Muhammadiyah bisa ditempatkan sesuai khittahnya, sebagai gerakan kemasyarakatan dan kebudayaan, maka elemen-elemen yang secara politik berserakan akan menemukan common denominator atau titik temu dan titik jangkarnya di Muhamadiyah. Di dalam ruang budaya dan sosial itulah Muhamadiyah bisa menjadi payung besar bagi anggotanya yang tersebar di berbagai partai politik.

Bagaimana masa depan Muhammadiyah di bawah Pak Din yang dikenal sebagai politisi ulung itu?

Saya kira, Pak Din memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya dibanding kontestan lain ada pada kenyataan bahwa ia figur yang relatif muda dan secara nasional dikenal banyak orang.

Kelemahannya, by nature ia memang cenderung lebih berpikir politis. Padahal sejauh yang kita simak, yang dikehendaki orang dari pemimpin baru Muhammadiyah adalah sebuah kejujuran. Artinya, bagaimana ia bisa menempatkan kepemimpinan itu betul-betul untuk kemaslahatan jam’iyah Muhamadiyah, bukan untuk kepentingannya sendiri atau untuk mengantarkan obsesi-obsesi politiknya.

Di samping soal kejujuran, banyak juga pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Muhammadiyah ke depan, dan itu perlu kerja keras dan dedikasi tinggi. Muhammadiyah juga perlu memperbaiki institusi-institusi pendidikan yang mereka punya. Kita tahu, dari sekian ratus sekolah Muhammadiyah, hanya satu-dua saja yang punya reputasi baik secara nasional.

Apakah Pak Din perlu mengubah wataknya politisnya dalam memimpin Muhammadiyah?

Ya. Pepatah lama mengatakan, “Kalau kita memimpin, maka kita harus lebih besar dari diri kita sendiri.” Artinya, dia harus memahami betul watak Muhamadiyah yang dia pimpin. Kalau nahkoda ini tidak handal, maka dia akan membawa organisasi besar itu ke liang jurang.

Karena itu, saya kira dia memang perlu menarik batas yang jelas antara kepentingan yang sifatnya pribadi dan kepentingan organisasi. Kalau memang dia memiliki kecenderungan ke arah politik, semoga dia bisa melengkapi organisasinya dengan rekrutmen kepimimpinan yang lebih baik, yang memiliki kecenderungan pemberdayaan jam’iyah Muhammadiyah.

Sapta marga Muhamadiyah juga menyebutkan perlunya pemberdayaan perempuan. Setelah sekian puluh tahun Muhamadiyah berdiri, memang ada Aisyiah, tapi Aisyiah sendiri didesain untuk memisahkan antara mana yang bisa dilakukan laki-laki dan perempuan. Di dalam pemilihan 13 pengurus pusat Muhammadiyah kemarin, posisi perempuan jelas sangat terpinggirkan.

Artinya secara sosiologis harapan kesetaraan gender tidak berkembang di Muhamadiyah?

Tidak terjadi. Faktanya, Aisyiah hanya mengurusi urusan perempuan. Muhammadiyah sebagai gerakan urban yang selama ini selalu menyerap unsur-unsur modernitas, dalam hal pemberdayaan perempuan justru masih jauh terbelakang dibanding perkembangan zaman yang menuntut aktualisasi perempuan lebih luas.

Orang tidak harus menjadi pendukung feminisme untuk terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat. Keterlibatan itu bisa dikarenakan tuntutan-tuntutan aktual saja; sekarang penduduk ini sudah mayoritas perempuan, dan banyak sekali bidang-bidang yang bisa dikerjakan perempuan.

Mereka yang sudah berpendidikan tinggi, harus diberi ruang yang lebih partisipatif di dalam organisasi. Siapa tahu itu justru akan menjadi driving force perkembangan organisasi-organisasi kebudayaan Muhamadiyah.

Muhamadiyah dan NU sejauh ini sudah giat dalam gerakan anti-korupsi. Apa kekurangan gerakan itu selama ini?

Agenda pemberantasan korupsi memang tidak bisa bersifat legalistik saja. Tidak cukup mengandalkan proses penegakan hukum saja, tapi harus juga didukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Yang membuat derasnya arus Muhammadiyah masuk ke sektor birokrasi atau partai, justru lemahnya infrastruktur ekonomi yang dulu menjadi ciri khas Muhammadiyah. Dulu Muhammadiyah lahir dari kandungan para pedagang. Ketika mereka cukup berdaya, mereka mampu menjadi penyangga gerakan-gerakan kultural dan pendidikan.

Ketika Muhammadiyah kurang mampu memberdayakan aspek ekonomi pendukungnya, pelan-pelan pesonanya hilang. Dulu, Clifford Geertz pernah menyebut bahwa para santri itu adalah treder. Dalam perkembangannya, lemahnya unsur-unsur penyangga ekonomi pedagang santri, menimbulkan migrasi orang-orang Muhamadiyah secara luar biasa ke sektor birokrasi dan partai politik.

Karena itu, pemberantasan korupsi dan pemberdayaan masyarakat itu harus berjalan beriringan. Pemimpin baru Muhammadiyah harus sungguh-sungguh memperhatikan kembali khittah dasarnya sebagai organisasi yang kansen pada basis ekonomi massanya.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.