Home » Lembaga » MUI » M. Syafi’i Anwar: “MUI Perlu Mereformasi Diri”
Gedung MUI di Jalan Proklamasi. (Foto: tempo.co)

M. Syafi’i Anwar: “MUI Perlu Mereformasi Diri”

4/5 (1)

Djohan Effendi

Bagaimana Pak Djohan melihat peran dan fungsi MUI selama ini?

Yang ingin saya garisbawahi, kelahiran MUI harus dilihat dari situasi dan kondisi masa itu. Di masa Orba, memang ada ketegangan politik antara pemerintah dan umat Islam. Nah, MUI hendak dijadikan jembatan.

Karena itu, dulu pernah ada reaksi keras sekelompok tokoh Islam di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang tidak setuju dibentuknya MUI. Akibatnya, waktu itu KH Hasan Basri yang sempat menjadi seorang ketua MUI mengundurkan diri.

Di masa itu, agama-agama lain memang punya juga lembaga-lembaga agama, seperti MAWI (Majelis Wali Agung Gereja) untuk Katolik, dan DGI (Dewan Gereja Indonesia) untuk Protestan. Karena di Islam tidak ada institusi yang terpusat, maka segera muncul inisiatif untuk diadakan.

Tapi berbeda dengan organisasi lain yang independen seperti NU dan Muhamadiyah, MUI secara penuh dibiayai pemerintah. Karena itu yang menjabat sekjen MUI selalu Direktorat Jenderal Bimbingan Islam, Departemen Agama.

Kantornya juga dibuatkan pemerintah dan pelantikan pengurusnya dilakukan Menteri Agama, dan bertempat di Taman Mini Indonesia Indah. Jadi kemunculan MUI memang mewakili policy pemerintah, dan karena itu Dewan Dakwah menolak.

Dapatkah penolakan Dewan Dakwah itu diartikan sebagai penolakan kooptasi pemerintah atas ulama?

Ya. Karena itu, dalam pidato pembukaannya, Buya Hamka menyebutkan, “Sebetulnya banyak sekali ulama-ulama yang lebih berhak menduduki posisi ini, tapi mereka tidak mau.” Dan mereka dianggap Buya lebih beruntung karena tidak diajak pemerintah untuk masuk ke dalam kepengurusan MUI. Itulah yang diucapkan Buya Hamka waktu itu.

Jadi memang pada awalnya, kelahiran MUI dikarenakan keinginan pemerintah Orba. Dulu, MUI memang dimaksudkan sekadar sebuah wadah konsultatif, sama sekali tidak operasional. Saya kira, dalam anggaran dasar MUI, hal itu sudah ditegaskan. Yang operasional tetap ormas-ormas seperti Muhamadiyah, NU, dan lain-lain. Dalam perkembangan berikutnya, MUI memang berbeda.

Dulu ada polemik keras yang muncul karena keinginan kalangan Departemen Agama untuk mengadakan lembaga mufti. Usulan itu ditentang keras-keras oleh Buya Hamka. Dia menentang karena kalau ada itu (lembaga mufti), artinya akan ada satu otoritas yang intervensionis; mengawasi dan mengontrol soal-soal keagamaan masyarakat secara utuh.

Waktu itu terjadi polemik keras antara Ibrahim Hosen dengan Buya Hamka. Tapi faktanya waktu itu, pemerintah memang berkepentingan untuk menjinakkan umat Islam Indonesia melalui lembaga ini.

Buya Hamka tidak setuju lembaga fatwa, tapi beliau sendiri bersedia menjadi ketua MUI?

Pada tahap awalnya memang tidak ada masalah fatwa di MUI. MUI hanya jembatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat atau umat Islam ke pemerintah, dan mungkin juga menyampaikan aspirasi pemerintah ke masyarakat. Itu tujuan awalnya.

Baru pada perkembangan berikutnya ada soal fatwa. Seingat saya, dulu kalau KH. Mukti Ali dimintai fatwa masalah hukum agama selalu mengatakan, “Ke Majelis Syuriah NU, Majlis Tarjih Muhamadiyah, atau ke lembaga lain saja!” Jadi tidak ada obsesi untuk terjadinya sentralisasi fatwa. Sebab apapun yang difatwakan sebuah lembaga sentral akan selalu menuai reaksi, karena tidak mungkin hanya ada satu pendapat.

Dalam pembukaan Munas MUI VII lalu, Presiden Yudhoyono mengharapkan MUI berperan sebagai “penjaga akidah umat”. Apa komentar Pak Djohan?

Saya agak kaget membaca beritu itu dari koran. Karena penasaran saya mencari teks asli pidatonya. Ternyata di dalam teks asli tidak ada ungkapan seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana komentar itu sampai muncul di koran; mungkin disampaikan secara lisan.

Tapi kalau pun ada penyerahan wewenang seperti itu, saya jadi teringat ke masa-masa Dinasti Abbasiah, ketika institusi khilafah dikuasai kaum Muktazilah. Saat itu terjadi mihnah atau inkuisisi soal keyakinan karena adanya penyerahan wewenang seperti itu oleh rezim. Dengan cara itu, orang yang berbeda pendapat harus dihabisi.

Kita tahu, Imam Ibnu Hanbal dipukuli di lapangan karena dia tidak setuju dengan madzhab yang sedang berkuasa. Karena itu, soal ini menurut saya berbahaya sekali, karena akan memungkinkan terjadinya semacam inkuisisi.

Setiap orang yang berbeda dan dianggap menyimpang dari keyakinan “yang benar” akan dikucikan, bahkan diserang karena tidak sesuai dengan pendapat yang didukung oleh mazhab penguasa atau mazhab yang didukung penguasa.

Perlukah reformasi atau reposisi peran MUI?

Ada ungkapan yang selalu menjadi pegangan kita: ulama itu pawaris nabi. Tapi selama ini, kata ulama itu sudah direduksi sedemikian pendek menjadi ahli agama saja. Padahal dasarnya, perkataan ulama lebih tepat disebutkan pada ilmuan atau cendekiawan.

Kalau merujuk ke Alquran, yang disebut ulama itu akan selalu mengacu kepada para saintis. Ulama yang takut pada Allah kalau melihat konteks ayat Alqur’an adalah para saintis. Tapi dalam masyarakat, pengertian ulama menjadi terbatas pada ahli agama.

Saya berpendapat, pewaris nabi itu bukan hanya ahli fiqih atau ahli kalam, tapi ilmuwan, cendekiawan di semua bidang ilmu. Merekalah yang disebut pewaris nabi. Karena itu, pengertian ulama harus dikembalikan pada apa yang dimaksud saat ayat Alqur’an diturunkan.

Saya tidak tahu apakah MUI perlu direformasi atau tidak. Tapi sebetulnya institusi MUI itu sejak semula sudah bersifat seakan-akan atau kuasi-pemerintah. Saat ini mungkin ada perkembangan dimana MUI seakan-akan ingin melepaskan diri dari penilaian seperti itu.

Saya kira hal seperti itu biasa terjadi. Pertama-tama pemerintah mengira Islam di Indonesia akan lebih bisa toleran, lalu dia bentuk suatu lembaga, tapi akhirnya lembaga itu menguasai. Jadi pemerintah semacam memelihara anak macan.

Saya melihat, sekarang apa yang dikeluarkan MUI seakan-akan harus diikuti dengan tindakan-tindakan lebih operasional. Misalnya, kalau ada fatwa lembaga ini atau itu sesat, maka ia harus diserang dan dilarang.

Tapi nampaknya pemerintah sekarang akan memberi peran lebih besar pada MUI dalam soal keagamaan.

Saya kira, yang mungkin lebih arif adalah kembali kepada Majlis Tarjih Muhammadiyah, Majlis Syuriah NU, atau yang lain-lain dalam soal fatwa-fatwa. Dua lembaga itu lebih dari MUI. Karena apa pun yang difatwakan MUI berkenaan soal ibadah, orang tidak akan melihatnya.

Mereka lebih melihat Majlis Tarjih dan Majlis Syuriah. Karena itu, MUI sebenarnya lebih menangani masalah-masalah sosial untuk kemaslahatan umat, bukan pada masalah teologi atau ajaran.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.