IslamLib Membebaskan, Mencerahkan
Tapi bukankah yang melakukan politisasi di tubuh NU itu bukan cuma Pak Hasyim, tapi juga beberapa rais syuriah yang ada di daerah-daerah? Bukankah Gus Dur juga sering memolitisasi NU?
Bedanya, Pak Hasyim bermain di dalam NU, Gus Dur bermain lewat PKB. Jadi meski bermain di jamaah NU, dia menggunakan bendera PKB. Sementara Pak Hasyim betul-betul mengunakan organisasi dalam tubuh NU, mulai dari PB sampai ke tingkat ranting. Semua dikerahkan untuk target politik tertentu yang berjangka pendek.
Dulu di masa Orde Baru, Gus Dur memang bermain politik, tapi politiknya bukan politik di jalur partai atau birokrasi, Jadi bukan demi mengejar jabatan tertentu dalam politik. Walaupun di era reformasi dia mencalonkan diri sebagai presiden, dia kan menggunakan kendaraan PKB, yang memang bertugas memobilisasi suara di dalam lingkungan NU. Jadi dia tidak menggunakan bendera PBNU.
Bung Baso, isu muktamar kali ini telah tereduksi pada soal suksesi kepemimpinan. Kalau mau melihat persolaan muktamar lebih luas, apa sebetulnya tantangan NU yang lebih mendasar kini dan ke depan?
Waktu kumpul-kumpul di Cirebon kemarin, kaum muda NU mengajukan suara alternatif tentang masa depan NU, bahkan merumuskan semacamplanning tentang NU 10 tahun ke depan, atau NU 2010. Persoalan yang dibahas antara lain: 1) bagaimana sebetulnya akar historis NU itu.
NU itu kan akar historisnya adalah sebuah gerakan sosial keagamaan. Itulah yang akan kita kembalikan melalui khittah. Sebab, khittah itu punya relevansi dalam realitas kebangsaan, bukan dalam realitas politik tertentu saja; 2) bagaimana memosisikan NU kembali sebagai gerakan kultural. Gerakan kultural itu berarti keberpihakan NU bukan di jalur birokrasi, tapi di jalur masyarakat.
Ketika NU berdiri tahun 1926, dia telah memosisikan diri sebagai organisasi sosial yang mengurus masalah-masalah umat atau rakyat. NU ke depan mestinya kita posisikan ke situ. Itu agenda kita. Nah, memang permainan kita bukan di arena muktamar ini saja, tapi fokus ke lima tahun ke depan. Setidaknya, kita sudah memobilisasi kekuatan NU dalam Mubes di Cirebon kemarin, demi memaksimalkan potensi kultural NU.
Sekarang kita bicara soal materi yang akan dibahas dalam muktamar. Dalam muktamar nanti tentu ada bahtsul masail. Nah, isu-isu apa saja yang akan dibicarakan?
Sejauh ini, yang saya tahu agendanya masih agenda kubu Pak Hasyim, sebab panitianya masih “orang-orang” Pak Hasyim. Sejak awal, waktu ada rencana akan digelar muktamar di Solo, agendanya ada lima, sesuai dengan perhitungan lima kursi yang akan dialokasikan untuk NU ketika itu. Di antaranya, bagaimana sikap NU terhadap soal perikanan dan kehutanan.
Sampai sekarang, agenda itu kelihatannya belum berubah. Kalau sekarang muktamar masih membahas itu, berarti sama saja dengan model yang dulu pernah dirancang kubu Pak Hasyim untuk menggolkan posisi jatah lima menteri.
Makanya, sekarang tidak ada lagi agenda yang menarik dalam bahtsul masail. Saya tidak tahu perkembangan terakhirnya, apakah ada agenda yang lebih spesifik. Mungkin yang lebih menarik sekarang adalah pembicaraan tentang khittah.
Soal khittah ini memang sempat membingungkan banyak kalangan ketika Pak Hasyim mencalonkan diri sebagai cawapres. Waktu itu, Pak Hasyim berkelit bahwa masalah khittah tidak akan terganggu, karena pengurus yang ingin berpolitik praktis atau terlibat dalam pencalonan diri untuk jabatan di birokrasi, bisa berhenti sementara dari kepengurusan NU.
Jadi khittah dianggap tetap berjalan ketika kepengurusan di tubuh NU berjalan sebagaimana biasa dengan adanya caretaker. Hanya saja, persoalan interpretasi khittah ini menjadi keprihatinan kita. Sebab, sejak Pak Hasyim mencalonkan diri untuk kemudian gagal, akhirnya muncul suasana demoralisasi di lingkungan NU.
Ada perasaan bersama bahwa NU sudah tidak punya arti lagi ketika dengan mudahnya terseret dalam kontestasi di bidang politik. Apalagi, kontestasi itu dipakai oleh sejumlah pengurus dari pusat sampai daerah dengan menggunakan nama NU. Makanya, muncul suara-suara, kalau ingin memperbaiki NU ke depan, langkah pertama adalan dengan tidak memilih Pak Hasyim lagi.
Tapi Bung Baso, ada juga yang menyebut masalah NU bukan semata-mata karena Pak Hasyim yang menjabat tanfiziyah. Bagaimana dengan syuriah yang menurut sebagaian kalangan juga kurang optimal berperan dan tidak tegas dalam mengarahkan biduk NU?
Pada batas fungsi keulamaan di syuriah, langkah-langkah yang sudah ditempuh Kiai Sahal, nampaknya sudah optimal, meski masih ada kekurangan. Misalnya, Pak Hasyim yang sudah melangkah lebih jauh itu tidak ditegur, atau bahkan dinonaktifkan seterusnya, bukan sementara.
Tapi mungkin pertimbangan Kiai Sahal lain lagi; apa salahnya Pak Hasyim mengundurkan diri atau nonaktif sementara untuk mencalonkan diri demi kepentingan politik tertentu? Apalagi tidak ada aturan organisasi untuk itu.
Yang salah memang kalau menggunakan nama lembaga NU untuk masuk dalam proses politik, dan memanfaatkan lembaga NU untuk meraih keuntungan suara. Sekarang pertanyaannya: apakah yang telah dilakukan Pak Hasyim itu dalam pertimbangan Dewan Syuriah belum bermasalah?
Nah, untuk itu nanti salah satu agenda muktamar adalah bagaimana membujuk Kiai Sahal untuk tidak lagi memilih Pak Hasyim. Karena, salah satu usulan muktamar adalah bagaimana supaya rais am punya hak untuk mempertimbangkan boleh tidaknya seseorang tampil sebagai calon di tanfidziyah.
Isunya, Gus Dur, hari ini (Kamis, 25/11) meminta Kiai Sahal untuk tidak lagi mempertimbangkan dicalonkannya Pak Hasyim. Hanya saja, apa alasan yang bisa dianggap valid untuk dikemukakan ke Kiai Sahal?
Asumsinya, kalau Pak Hasyim dianggap bersalah, berarti syuriah juga bersalah, karena sistem pemilihannya per paket. Jadi sebetulnya tidak ada keterputusan antara tanfidziyah dan syuriah. Masalahnya adalah sejauh mana kita melihat dan mengevaluasi syuriah sekarang ini.