Home » Politik » Ali Maschan Musa: “Agama dan Politik Tak Bisa Dipisahkan”
Ali Maschan Musa

Ali Maschan Musa: “Agama dan Politik Tak Bisa Dipisahkan”

5/5 (1)

Pak kyai, kita tahu, umumnya pesantren sangat terbuka. Apakah keterbukaan itu tidak memudahkan jalan untuk disusupi pihak-pihak yang punya “agenda tertentu”?

Ya, memang ada. Tapi sekali lagi, pertama-tama harus jelas dulu, pesantren dalam klasifikasi yang mana? Di Jawa Timur, Kapolda tidak sampai menyatakan hal seperti yang dinyatakan Kapolda Jawa Tengah. Beliau hanya menyarankan agar para pengurus pesantren mendata para santrinya secara detail. Dan itu sudah kita lakukan. Di lingkungan pesantren NU, santri yang datang mesti didata secara detail. Jati diri semuanya menjadi jelas.

Apakah para kyai di Jawa Timur pernah melakukan pertemuan untuk membahas hal-hal seperti ini?

Biasanya, ketika ada isu-isu seperti itu, kami langsung melakukan koordinasi dengan Kapolda, tidak melakukan rapat. Kapolda menegaskan bahwa mereka tidak akan mengatakan begitu, dan juga tidak dalam rangka mewaspadai pesantren.

Tapi mereka hanya mengimbau agar administrasi pesantren ditata lebih jelas. Sebab, peluang-peluang untuk disusupi itu memang ada. Kalau soal itu, kami kira tidak ada persoalan. Itu sudah dilakukan oleh pesantren. Artinya, kalau ada santri yang datang, mereka semua akan didata secara detil dan jelas.

Lantas, bagaimana pendapat Anda sendiri tentang Jemaah Islamiyah?

Menurut saya, sampai sekarang istilah Jemaah Islamiyah itu masih dalam tanda petik. Jadi, kalaupun mereka ada, sampai sekarang belum ada penjelasan tentang hakikat Jemaah Islamiyah secara transparan. Kaitannya selalu saja dengan bom.

Memang, menurut saya, kata Jemaah Islamiyah itu terkadang agak mengaburkan. Orang di bawah mengartikannya sebagai jemaah Islam, orang Islam itu sendiri. Menurut saya, istilah-istilah seperti itu perlu dirumuskan ulang. Hanya saja, kita mendukung upaya pemerintah untuk memberantas terorisme. Kita jelas di belakang mereka.

Kalau kita melihat sejarah gerakan Islam, bukankah tidak bisa diabaikan bahwa sebagian gerakan Islam memang menganut ideologi yang radikal. Bagaimana tanggapan Anda?

Sejak dulu itu sebenarnya sudah terjadi. Sejak Indonesia berdiri, sikap mereka terhadap pemerintah, terhadap Presiden Soekarno memang keras. Jadi sejak dulu memang ada kelompok yang keras dan kritis kepada pemerintah. Tetapi sekali lagi, gerakan seperti itu tidak berada pada posisi mainstream.

Tapi untuk memudahkan, perlu juga dikatakan bahwa hampir di semua agama ada saja kelompok yang memilih haluan di garis keras. Di agama Islam ada, Kristen ada, Hindu ada, dan Budha juga ada. Terhadap golongan seperti ini, kami meminta aparat kepolisian untuk tidak bertindak represif.

Mestinya, terhadap kelompok dengan pemahaman keislaman yang eksklusif dan sektarian ini, kita justru perlu melakukan proses dialog lebih giat lagi. Polisi semestinya segera mengajak mereka untuk berdialog.

Kalau pihak kepolisian tidak punya pengetahuan keislaman, mereka bisa mengajak tokoh-tokoh agama yang bersangkutan. Polisi dalam konteks seperti ini, hanya menyediakan forum saja. Menurut saya, dialog itu penting dari pada melakukan represi bila sudah terjadi kasus-kasus tertentu.

Apakah selama ini dialog sudah dilakukan?

Hampir tidak ada. Saya sudah sering menginformasikan kepada kepolisian bahwa mereka yang sangat sektarian, eksklusif dan kaku itu mesti dirangkul. Di kampus-kampus umum juga banyak kelompok kajian keagamaan semacam itu. Saya sering mendatangi dan berdialog dengan mereka.

Apakah NU Jawa Timur sudah mengadakan semacam dialog tersebut?

Secara institusional tidak, tapi saya pribadi sering berkenan datang bila diundang mereka. Jadi, kelompok-kelompok yang kecil dan kelihatan eksklusif itu, oleh saya justru didatangi.

Jadi Anda tidak memustahilkan adanya satu-dua kelompok radikal?

Ya, dan itu sangat kecil menurut saya. Dan jalan penyelesaian berbagai perkara dengan mereka justru dengan mengajak dialog. Sebenarnya yang harus diperhatikan oleh pihak kepolisian tidak hanya kalangan pesantren, tapi juga kalangan yang ada kaitannya dengan tindak-tindak kekerasan seperti itu.

Dilihat dari gejala yang ada, penyebaran gerakan keras seperti ini, kebanyakan terkonsentrasi di kota-kota, sementara basis NU ada di pedesaan. Apakah ada perkembangan terbaru menurut Anda?

Secara umum memang begitu. Tapi kasus pondok Amrozi itu bukan fenomena kota lagi. Itu di kampung. Jadi sekarang, menurut saya tidak bisa lagi dipisahkan fenomena kota dan desa. Artinya, orang yang punya paham keras, tidak lagi bisa disebut sebagai fenomena khas kota ataupun desa.

Anda tadi menyebut pesantren Amrozi yang terletak di Tenggulun. Nah, kalau Anda ingin mengklasifikasi pesantren seperti ini, di mana letaknya yang tepat kira-kira?

Selama ini, menurut informasi yang ada, di Jawa Timur memang ada pesantren cabang Ngruki yang didirikan oleh alumni Nguki dulunya. Termasuk yang di Gresik, ada satu pesantren yang pengelolanya alumni Ngruki semua. Tapi saya belum bisa mengatakan klasifikasi itu terletak di mana. Itu klasifikasi yang tidak tiga tadi. Jadi perlu ada klasifikasi baru lagi.

Sekarang banyak pondok pesantren yang meniru Ngruki, bagaimana sikap Anda?

Kita tidak perlu khawatir bila tiap ulama, ustadz atau kyai berkeinginan mendirikan pesantren. Di sinilah perlunya dialog tadi menurut saya. Kita tidak mungkin melarang alumni Ngruki di mana-mana untuk mendirikan pondok pesantren. Mestinya, dialog dan dialog ini tetap harus digalakkan menurut saya.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.