Home » Politik » Bachtiar Effendi: “Islam dan Nasionalisme tidak Mesti Bertentangan”
Bachtiar Effendi

Bachtiar Effendi: “Islam dan Nasionalisme tidak Mesti Bertentangan”

Tolong nilai artikel ini di akhir tulisan.

Saya kira sebaliknya juga betul. Soekarno itu juga pembaca Islam yang baik. Cokroaminoto tentu seorang nasionalis yang tidak bisa kita ragukan. Apa pelajaran yang bisa kita tarik dari parafounding fathers kita itu?

Kalau mau belajar, apa yang dilakukan Bung Karno, Hatta, Sjahrir, Wahid Hasyim, Sukiman, Bagus Hadikusumo dan lain-lain itu, sebetulnya tidak ada hubungannya dengan nasionalisme atau tinggi-rendahnya tingkat kecintaan mereka terhadap nation bernama Indonesia. Mereka hanya dibedakan oleh sudut pandang masing-masing. Yang satu ingin Islam sebagai dasar negara, yang lain menginginkan Pancasila; yang satu menginginkan agama sebagai dasar kebangsaan, yang lain ingin kesatuan bangsa.

Sebetulnya itu yang harus kita pahami benar supaya tidak muncul kategori-kategori yang tidak tepat. Saya kira, tidak ada hubungan antara nasionalisme dengan penerimaan atas Pancasila. Juga tidak ada hubungan yang diametral antara nasionalisme dan Islam. Jadi, seseorang bisa menjadi muslim yang taat sekaligus seorang nasionalis, atau menganut ideologi Pancasila dan sekaligus nasionalis.

Kita tahu, semua pejuang kemerdekaan kita dulunya paham betul bahwa mereka sedang berhadapan dengan Indonesia yang bhineka atau beragam. Jadi soal persatuan dan kebersamaan itu menjadi sesuatu yang penting. Dalam pandangan Pak Natsir, yang bisa menyatukan kita adalah Islam. Tapi dalam pandangan Soekarno, yang bisa menyatukan adalah Pancasila. Hanya itu saja titik perbedaan antar mereka.

Kesalahan yang dibuat kalangan ilmuwan sosial adalah menyamakan atau mengait-ngaitkan antara perbedaan ideologis antara Islam dan Pancasila dengan rasa cinta tanah air. Itu yang menurut saya salah. Pak Deliar Noer menganggap orang-orang seperti Natsir itu seorang nasionalis-islami atau religius, sementara Soekarno dianggap religiously neutral nationalist atau nasionalis yang netral agama.

Pak Syaifuddin Ansari bahkan menyebut Soekarno nasionalis-sekuler. Kategori seperti itu menurut saya juga tidak tepat betul, dan kita harus hati-hati dengan kategori-kategori yang enak didengar tapi bisa missleading itu.

Siapa yang bisa meragukan keislaman Soekarno? Memang harus kita katakan, yang paling tahu keimanan dan keislaman Soekarno tentu saja Tuhan. Tapi dengan akal sehat kita bisa menelusuri bahwa dia seorang yang belajar Islam secara intens dengan Cokroaminoto.

Jadi sebenarnya, bapak nasionalisme Indonesia sekaligus bapak politik orang Islam itu adalah Cokroaminoto. Nah, Soekarno itu belajar Islam dari Cokroaminoto dan Cokroaminoto sangat percaya pada Soekarno. Dia (Cokroaminoto) tidak sedikit pun meragukan keislaman Soekarno.

Dengan seluruh nilai-nilai ke-Jawa-an, saya harus katakan: tidak mungkin Cokroaminoto akan menyerahkan putrinya untuk dinikahi Soekarno kalau dia masih meragukan keislaman Soekarno. Pernikahan Soekarno dengan Utari itu memang tidak berlangsung lama, tapi itu jelas bukti konkret bahwa Cokroaminoto percaya pada Soekarno.

Ketika dibuang di Pulau Ende sana, Soekarno juga rutin berkomunikasi tentang Islam dengan Pak Natsir dan gurunya Hasan Bando, seorang pemimpin Persis. Dan kalau kita baca tulisan-tulisannya, kita tahu bahwa itu luar biasa; mencerminkan keprihatinan, kegelisahan, dan komitmennya terhadap nilai-nilai keislaman.

Gejala seperti itu kan terjadi di mana-mana, dan perbedaan itu biasa saja terjadi. Yang satu ingin melihat Islam seperti ini, yang satu ingin seperti itu. Semuanya didasarkan pada rasa cinta terhadap Islam. Yang satu ingin lebih diformalkan, yang lain ingin lebih diletakkan dalam konteks kekiniaan.

Di dalam sebuah tulisannya tentang Masyarakat Kapal Udara, Bukan Masyarakat Onta, Soekarno pernah bertanya: bagaimana menyikapi tata cara fikih yang menganjurkan pembasuhan enam kali dengan air dan sekali dengan tanah ketika kita dijilat anjing?

Mungkin Soekarno berpikir, kalau cuma dibasuh sekali dua kali dengan air, mungkin kotornya tidak bisa bersih. Asumsinya, dengan tanah bisa bersih. Tapi sekarang kan sudah ada Kreolin. Dalam benak Soekarno, itu cukup sekali basuh, tapi dengan alat pembersih. Nah, pandangan sepeti itu tidak ada hubungannya dengan liberal dan tidak liberalnya seseorang, tapi hanya soal logika-logika saja.

Mas Bachtiar, pada masa Orba, nasionalisme tampaknya ditafsirkan top-down, sehingga masyarakat tidak menganggapnya sebagai ide kreatif dari bawah. Lalu, nasionalisme dianggap paket rezim status quo yang bertindak totaliter. Apa kontribusi yang layak diajukan umat Islam untuk menafsirkan ulang nasionalisme?

Saya kira, mengharapkan Islam tidak punya pengaruh dan peran apa-apa sembari berdiri di pojok sana dalam seluruh proses nation building, dan day to day politic mungkin tidak pernah akan kesampaian. Saya tidak katakan naïf, tapi sulit berharap pada pikiran seperti itu. Saya kira orang-orang Islam juga tahu bahwa mereka hidup di Indonesia.

Walaupun secara doktrinal Islam itu bersifat universal, tapi penafsiran atas gagasan-gagasan keislaman, sebagian besar juga tidak bisa lepas dari kondisi di mana sang penafsir berada. Karena kebetulan mereka berada di Indonesia, karakter dan hal-hal yang mewarnai ke-Indonesia-an juga tidak bisa dilepaskan dalam menafsirkan Islam. Artinya Islam tidak berkembang di alam yang vakum.

Karena itu, Islam dan nasionalisme tidak perlu atau harus dipertentangkan. Adanya pertentangan-pertentangan itu sebetulnya muncul dari prasangka dan ketakutan-ketakutan saja. Misalnya saja prasangka atas globalisasi. Hal-hal yang terjadi di sini dengan segera bisa diketahui di luar sana, dan bahkan diasumsikan adanya kekuatan-kekuatan besar yang bisa mendikte kita.

Saya baru membaca buku Confessions of an Economic Hit Man, sebuah pengalaman pribadi John Perkins. Di situ dia mengungkap bahwa kita tidak bisa menolak bahwa di dunia ini selalu saja ada kekuatan-kekuatan pengintai yang membuat dunia ketiga selalu bergantung secara ekonomi.

Karena itu, wajar kalau ada saja orang yang mengatakan kalau kita ini kurang nasionalis dalam perdebatan seputar kebijakan ekonomi. Tapi di lain pihak, ada juga yang mengatakan bahwa nasionalisme kita terlalu sempit. Nah, bagi saya, Islam harus diletakkan di dalam konteks kekinian dan di mana kita berada untuk mencari posisi yang tepat.

Tapi nampaknya belakangan ada tantangan serius atas nasionalisme dengan penempatan agama atau suku pada posisi di atas kebangsaan. Akibatnya, muncul persepsi tentang second member of society atau anggota masyarakat kelas dua. Tanggapan Anda?

Ini memang sesuatu yang sulit dihindari, apalagi pada masa di mana orang merasa boleh bicara dan berpendapat apa saja. Ini saya kira juga harga atau konskuensi yang harus bayar bersama ketika memutuskan bahwa sistem yang berlaku pada masa Pak Harto dulunya sudah tidak bisa lagi dipertahankan.

Sekarang orang tidak bisa lagi mengatakan “kamu jangan bicara seperti itu” pada pihak mana saja. Tapi kita tidak bisa hidup bernegara kalau kebebasan itu tidak didasarkan pada sebuah aturan-aturan yang disepakati bersama.

Masa transisi ini tidak menghadirkan sesuatu yang bersifat selesai. Mungkin juga ada pihak-pihak yang tidak suka pada amandemen UUD 1945 dan ingin mengembalikan posisi UUD 1945 pada bentuk awalnya. Sesuatu yang harus kita perhatikan secara sungguh-sungguh adalah: di alam kebebasan, kondisi seperti itu tidak bisa kita pertahankan kalau tidak ada nilai-nilai dasar yang kita sepakati bersama.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.