Home » Politik » Demokrasi » Islam dalam Transisi Demokrasi di Indonesia
Luthfi Assyaukanie ketika memberikan orasinya (Foto: IslamLib)

Islam dalam Transisi Demokrasi di Indonesia

5/5 (1)

Persoalan besar yang melanda sebagian umat Islam di mana-mana adalah keinginan untuk menerapkan keyakinan mereka untuk semua orang. Tuntutan penerapan hukum Islam (Syariah) tidak hanya terjadi di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim saja, tapi juga di negara-negara Barat yang mereka anggap “kafir.”

Inggris dan Australia adalah dua negara di mana sebagian minoritas Muslimnya menuntut diterapkannya aturan Syariah bagi warga Muslim di sana. Tentu saja, usulan ini mendapat protes dan reaksi keras.  Ini adalah tantangan besar kaum Muslim di dunia modern.

Keinginan untuk menjadi pemeluk agama yang baik kerap berbenturan dengan aturan main dalam negara modern. Loyalitas mereka diuji antara memilih ajaran agama atau patuh pada konstitusi negara. Bagi sebagian orang, ini bukan pilihan mudah.

Secara umum, pada dasarnya kaum Muslim sudah tidak lagi memiliki persoalan dengan demokrasi. Kontroversi apakah Islam kompatibel dengan demokrasi tidak lagi menjadi isu besar yang diperdebatkan, seperti lima atau enam dekade silam.

Bagi mereka, masalahnya kini bukanlah apakah Islam cocok dengan demokrasi, tapi bagaimana demokrasi bisa digunakan untuk mendukung aspirasi dan cita-cita politik mereka. Inilah yang kini terjadi di Mesir dan juga di Indonesia. Bagi mereka, demokrasi bukanlah persoalan, tapi justru sebuah jawaban yang bisa digunakan untuk memperjuangkan agenda politik mereka.

Pengalaman telah mengajarkan kelompok-kelompok Islam untuk tidak melawan sesuatu yang secara massif diterima orang. Alih-alih menentang demokrasi, kaum Islamis justru mendukungnya dan menggunakannya untuk kepentingan dan aspirasi politik mereka. Dengan kerja keras dan kampanye yang simpatik, merekaberusaha memobilisasi massa, memenangkan Pemilu, menguasai parlemen, dan mengubah konstitusi.

Tapi, politik selalu tidak mudah. Demokrasi adalah arena di mana hasrat-hasrat harus dinegosiasikan. Para pengelola partai Islam harus berhadapan dengan lawan-lawan politik yang berbeda ideologi dan kepentingan. Mereka juga harus berhadapan dengan konstituen sendiri untuk menjelaskan setiap keputusan dan langkah yang diambil. Di sini, demokrasi menjadi tidak gampang. Dalam banyak kasus, demokrasi tidak berujung pada apa yang ditakutkan banyak orang: one man, one vote, one time.

Yang terjadi justru sebaliknya. Partai-partai Islam dipaksa untuk beradaptasi dengan keadaan. Para politisi Islamis harus menurunkan tuntutan mereka dan menyesuaikannya dengan kenyataan yang mereka hadapi.

Berbagai studi tentang hubungan Islam dan demokrasi menunjukkan bahwa demokrasi tidak membuat kelompok-kelompok Islamis semakin radikal, tapi justru membuat mereka semakin moderat dan pragmatis.

Bahkan, absennya demokrasi, sering kali, malah membuat kelompok-kelompok Islam semakin ekstrim. Persis seperti yang ditulis Mustafa Akyol, seorang sarjana Turki, dalam sebuah artikelnya:

Di Tunisia dan Mesir, kaum Islamis yang sebelumnya dianggap sebagai musuh demokrasi, kini malah mempromosikan dan secara riang merayakannya. Bahkan kelompok ultra-ortodoks semacam Salafi pun kini punya wakil di parlemen Mesir. Semua ini berkat Pemilu, yang beberapa tahun sebelumnya mereka kecam sebagai produk sesat.

Bagi siapa saja yang prihatin dengan gerakan ekstrim di Timur Tengah, ini adalah kabar gembira. Eksklusi dan represi lah yang membuat kaum Islamis menjadi ekstrim… Kaum Islamis akan menjadi makin moderat jika mereka tidak dimusuhi, dan akan semakin menjadi pragmatis ketika mereka dilibatkan dalam pemerintahan.

Kecenderungan itu sebetulnya sudah terbukti di Indonesia. Ekstrimisme agama muncul bukan karena kelompok-kelompok Islam bebas mengekspresikan keyakinan mereka, tapi justru karena mereka dilarang, dimusuhi, dan ditekan.

Perlakuan rezim Soeharto terhadap kelompok-kelompok Islam dulu adalah contoh yang sangat jelas. Tindakan represif Soeharto hanya semakin menyuburkan kelompok-kelompok radikal. Ketika transisi politik terjadi di negeri ini dan ketika semua kelompok yang dimusuhi Orde Baru diajak serta, mereka melunak dan menjadi lebih pragmatis.

Teologi Politik Baru

Sejak gelombang demokratisasi melanda Timur Tengah dua tahun silam, daftar negara-negara Muslim yang mengadopsi demokrasi bertambah. Semakin banyak negarayang mengadopsi sistem demokrasi. Kendati semua orang sepakat bahwa demokrasi bukanlah sistem yang ideal, mereka setuju bahwa demokrasi adalah sistem terbaik yang dimiliki manusia sekarang ini.

Karena alasan inilah, berbagai negara di dunia berlomba-lomba mengadopsi demokrasi. Seperti dicatat Samuel Huntington, pada awal abad ke-20, hanya ada 29 negara di dunia yang mengadopsi demokrasi. Pada tahun 1950an, ada 36 negara. Pada akhir 1980an, bertambah lagi menjadi lebih dari 100 negara. 

Kaum Muslim kerap dikecualikan dalam setiap perbincangan tentang demokrasi. Hingga dua dekade silam, tidak ada satupun negara berpenduduk mayoritas Muslim yang benar-benar menjalankan demokrasi.  Islam selalu dikaitkan dengan otoritarianisme, keterbelakangan, dan anti-demokrasi.

Namun, sejak Indonesia memulai transisi politik dan pelan-pelan mengkonsolidasikan demokrasinya, tesis inkompatibilitas Islam dan demokrasi, mulai dipertanyakan. Gerakan Musim Semi Arab yang dimulai di Tunisia dua tahun silam, semakin meruntuhkan tesis “pengecualian Islam” (Islamic exceptionalism).

Para sarjana kini ramai-ramai berbicara tentang gelombang demokratisasi di negara-negara Muslim. Ada yang menyebutnya sebagai gelombang keempat demokrasi, meneruskan tesis Huntington.  Indonesia memainkan peran penting dalam “gelombang keempat” demokrasi ini, bukan hanya karena Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di muka Bumi, tapi juga karena Indonesia yang lebih dulu memulai gelombang keempat ini. Karena posisinya yang unik ini, beberapa negarawan di Barat menyebut Indonesia sebagai model ideal bagi demokrasi Muslim. 

Media asing dan laporan-laporan ilmiah tentang hubungan Islam dan demokrasi kerap memotret Indonesia sebagai negara Muslim yang cukup berhasil dalam proses transisi menuju demokrasi. Tapi, bagi kita yang berada di dalam dan dari hari ke hari menjalani proses ini, menyaksikan bahwa gambar yang dipotret laporan-laporan itu tidak seindah realitasnya. Setiap kali ada orang yang berbicara tentang “Indonesia sebagai model” yang terbayang di benak kita adalah berbagai persoalan yang seolah tak ada ujungnya.

Kita lantas teringat akan pemerintahan yang lembek, para pejabat publik yang korup, anggota dewan yang tidak cakap, penyerangan terhadap Ahmadiyah, perusakan rumah-rumah Syiah, pengusiran jemaah Kristen yang tengah beribadah, penyegelan dan penggusuran gereja, kebrutalan tentara, keculasan para petinggi polisi, dan kecurangan para hakim dan jaksa.

Daftar ini akan sangat panjang jika kita memasukkan semua persoalan yang kita hadapi. Orang yang kritis akan segera menyimpulkan, Indonesia sama sekali tidak layak menjadi model demokrasi, tidak bagi negara Muslim, tidak juga bagi negara manapun.

Kualitas demokrasi di suatu negara sangat bergantung kepada apa yang oleh Gabriel Almond dan Sidney Verbasebut “budaya kewargaan.” Menurut kedua sarjana ilmu politik ini, masyarakat yang memiliki modal budaya yang mendukung nilai-nilai kewargaan (civic values) cenderung bisa berdemokrasi dengan baik. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki tradisi kewargaan yang rendah akan sulit menghadirkan demokrasi yang berkualitas.

Budaya kewargaan adalah sekumpulan nilai yang dianut masyarakat dalam berpartisipasi dan berinteraksi sesama mereka. Di antara nilai-nilai civic ini adalah rasa bangga menjadi warga negara, mampu mengemukakan pandangan secara bebas, terlibat dalam pemilihan, bersikap toleran terhadap kelompok berbeda, mampu bekerjasama dan saling percaya, dan terlibat aktif dalam organisasi-organisasi politik.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.