Home » Politik » Demokrasi » Islam dalam Transisi Demokrasi di Indonesia
Luthfi Assyaukanie ketika memberikan orasinya (Foto: IslamLib)

Islam dalam Transisi Demokrasi di Indonesia

5/5 (1)

Salah satu persoalan yang kita hadapi dalam transisi menuju demokrasi ini adalah konflik-konflik dan ketegangan yang kerap terjadi dalam masyarakat. Sikap-sikap intoleran dan permusuhan kepada suatu kelompok merupakan kendala utama dalam membangun demokrasi yang beradab.

Para tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama, bertanggungjawab persis pada poin ini. Agama, sebagai salah satu pembentuk budaya, memainkan peran penting dalam menentukan hitam-putihnya demokrasi kita. Budaya kewargaan menuntut adanya pemahaman dan penafsiran agama yang sejalan dengan cita-cita demokrasi.

Saya kira, inilah alasan para pembaru Muslim sejak awal abad ke-20 berbicara tentang pentingnya menafsirkan ulang teologi politik Islam. Sejak Ali Abd al-Raziq di Mesir hingga Nurcholish Madjid di Indonesia, agenda reformasi politik Islam bertujuan satu, yakni bagaimana mengajak kaum Muslim berpartisipasi dengan sistem politik modern dan berinteraksi sepenuhnya dengan dunia di mana mereka hidup.

Tantangan politik terbesar awal abad ke-20 adalah bagaimana mengubah mindset kaum Muslim dari paradigma khilafah (sistem politik lama) keparadigma negara-bangsa. Pada mulanya, terjadi penolakan luar biasa di hampir seluruh negara Muslim.

Penutupan khilafah pada 1924 di Turki diprotes keras dan menimbulkan gelombang gerakan pro-khilafah di India, Mesir, dan Hijaz. Para pembaru Muslim berusaha keras memberikan justifikasi bahwa khilafah hanyalah salah satu pilihan politik saja, bukan sebuah doktrin agama yang wajib diikuti. Ali Abd al-Raziq memiliki andil yang sangat besar bagi pengembangan argumen menolak khilafah dan menerima model politik baru yang lebih baik.

Kurang dari seratus tahun kemudian, gagasan khilafah menjadi sesuatu yangobsolete, kuno, dan ditinggalkan kaum Muslim. Tak ada lagi perasaan berdosa bagi kaum Muslim karena meninggalkan khilafah. Kini, tidak ada satupun negara mayoritas Muslim di dunia yang memimpikan sistem khilafah. Model politik yang kita jalani sekarang jauh lebih baik ketimbang sistem teokrasi yang otoriter.

Di Indonesia, para pembaru Muslim mencarikan alternatif dari sistem khilafah. Sebagian mereka merasa cocok dengan negara yang netral dari agama (seperti yang dilakukan Soekarno). Sebagian lain memilih “negara Islam” yang demokratis.

Para tokoh Masyumi seperti Muhammad Natsir, Muhammad Roem, dan Syafruddin Prawiranegara, yakin betul bahwa bukan khilafah yang cocok bagi kaum Muslim di Indonesia, tapi sebuah sistem baru negara bangsa yang mengkombinasikan nilai-nilai demokrasi dan keislaman. 

Penolakan kaum Muslim terhadap khilafah dan penerimaan mereka terhadap sistem demokrasi bukan semata-mata dilandasi kesadaran pentingnya mereaktualisasikan ajaran-ajaran Islam, tapi juga karena kesadaran pentingnya mendorong kaum Muslim untuk terlibat aktif dengan realitas di dunia modern.

Anjuran untuk mengadopsi sistem demokrasi didasari oleh keinginan mulia agar umat Islam menjadi dinamis, mengikuti perkembangan, berpartisipasi dengan dunia luar, serta berikhtiar untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Pada tahun 1950an, kaum Muslim Indonesia mengajukan konsep negara Islam yang demokratis sebagai alternatif dari khilafah. Seberapapun kontroversialnya konsep ini, langkah para tokoh Masyumi dan tokoh-tokoh Islam ketika itu patut dihargai. Tidak mudah meninggalkan sistem lama yang diwariskan selama ribuan tahun. Negara Islam yang demokratis adalah alternatif terbaik yang dimiliki kaum Muslim Indonesia pada saat itu.

Saya menganggap konsep “negara Islam” yang diusulkan oleh Masyumi ketika itu hanyalah sebuah “alternatif sementara” untuk menjembatani transisi politik kaum Muslim dari paradigma khilafah ke paradigma negara modern.

Patut selalu diingat, para tokoh Masyumi dan tokoh-tokoh Islam Indonesia tahun 1950an, tidak pernah memisahkan konsep “negara Islam” dari “demokrasi.” Natsir, tokoh paling sentral dalam Masyumi, bahkan menggunakan sebuah istilah yang lebih moderat, yakni “Negara Demokrasi Islam.” 

Sebagai alternatif sementara, “negara Islam” harus dipahami bukan sebagai lawan dari “negara modern,” tapi justru sebagai “jembatan” bagi kaum Muslim untuk memasuki dunia politik modern. Terbukti, setelah lebih dari 50 tahun gagasan negara Islam diperkenalkan, semakin banyak kaum Muslim di Indonesia yang meninggalkan gagasan ini dan lebih merasa nyaman dengan gagasan negara netral yang tak membawa-bawa simbol agama. Tidak ada satupun partai-partai Islam sekarang, yang tertarik untuk menjual ide “negara Islam” dalam kampanye politik mereka.

Para pembaru Muslim sadar bahwa meninggalkan warisan lama yang tumbuh dalam gen kita adalah sesuatu yang maha sulit. Seperti kata John Maynard Keynes, ekonom Inggris ternama, “The difficulty lies, not in the new ideas, but in escaping from the old ones.”  

Menerima demokrasi adalah mudah, yang sulit adalah meninggalkan kebiasaan lama yang kita warisi sejak ribuan tahun. Tugas terberat kita sesungguhnya bukanlah memperkenalkan gagasan-gagasan baru, seperti kebebasan, hak asasi manusia, persamaan gender, dan toleransi, tapi mengajak kaum Muslim meninggalkan keyakinan-keyakinan lama mereka.

Tantangan terbesar demokrasi dalam masyarakat Muslim bukanlah mengajak mereka mendirikan partai, menyelenggarakan Pemilu, dan mengisi parlemen dengan wakil-wakil rakyat. Tetapi, bagaimana menumbuhkan nilia-nilai kewargaan (civic values) di tengah budaya yang miskin akan nilai-nilai itu.

Tantangan terbesar demokrasi adalah bagaimana mengajak kaum Muslim untuk bersikap toleran di tengah budaya intoleransi, bagaimana mengajak mereka untuk menghormati hak-hak minoritas di tengah rasa percaya diri berlebih sebagai mayoritas. Berbagai persoalan yang mengurangi kualitas demokrasi kita selama ini bersumber dari sikap-sikap semacam itu. Sebagiandibentuk oleh budaya lokal kita, sebagain yang lain berasal dari doktrin-doktrin agama.

Penutup

Mungkin kita harus menggalakkan lagi gerakan pembaruan Islam yang dalam beberapa tahun terakhir mulai meredup. Hingar bingar politik dan perlombaan “siapa yang paling salih” (holier than thou) lewat berbagai acara keagamaan, membuat kita lupa pentingnya pembaruan pemikiran Islam. Di zaman Orde Baru, proyek pembaruan Islam dirancang cukup rapi lewat patronase pejabat negara yang tercerahkan.

Pada tahun 1970an, proyek pembaruan Islam didukung penuh oleh Profesor Mukti Ali, menteri agama dalam Kabinet Pembangunan II. Pada tahun 1980an, proyek pembaruan Islam disokong oleh Munawir Sjadzali, menteri agama yang dikenal karena gagasan-gagasannyayang berani.

Dengan segala kekurangannya, Soeharto memilih pembantunya dengan benar. Menteri agama diserahkan kepada intelektual tercerahkan yang mampu memberi arah bagi jalannya pemikiran Islam.

Di zaman Reformasi, yang terjadi justru sebaliknya. Kualitas menteri-menteri agama jauh menurun dibanding menteri-menteri agama pada zaman Soeharto. Sungguh mengherankan, presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang sangat terdidik hampir selalu keliru memilih menteri agama dalam kabinetnya.

Menteri agama sekarang bukan hanya tidak peduli terhadap pentingnya pembaruan Islam, tapi malah menjadi musuh bagi upaya-upaya pembaruan pemikiran Islam di negeri ini. Menteri agama yang sekarang adalah menteri pertama dalam sejarah Indonesia yang pandangan-pandangannya dikenal tidak toleran dan sikapnya yang kurang bersahabat bagi kelompok-kelompok minoritas.

Pembaruan pemikiran bukanlah melulu sesuatu yang abstrak dan jauh dari kehidupan nyata kaum Muslim. Sebaliknya, pembaruan pemikiran adalah upaya memecah kebuntuan dan upaya pendewasaan masyarakat. Apa yang dibahas dalam wacana pembaruan Islam sesungguhnya sangat relevan dengan tantangan yang kita hadapi sekarang.

Meningkatnya kasus-kasus intoleransi di tengah masyarakat adalah akibat absennya wacana keagamaan yang kritis dan terbuka. Sikap-sikap intoleran lahir dari ajaran-ajaran yang tidak menghargai keragaman dan menghormati perbedaan. Jika yang disebarkan ke tengah masyarakat adalah rasa curiga dan kebencian kepada kelompok lain, yang akan dipetik adalah konflik dan kekerasan. Garbage in, garbage out.

Pembaruan Islam bukan sekadar latihan-latihan pikiran yang jauh dari realitas kehidupan kaum Muslim. Sebaliknya, pembaruan berusaha menjawab persoalan dan tantangan yang dihadapi kaum Muslim kontemporer. Dunia kita melaju dengan sangat kencang, persis seperti ramalan Gordon Moore, pendiri Intel, bahwa setiap 18 bulan (1,5 tahun), transistor dan sirkuit terpadu tumbuh dua kali lipat.

Hukum Moore tak hanya berlaku pada perkembangan sirkuit terpadu (sebagai komponen dasar prosesor), tapi juga pada produk-produk teknologi lain. Sebagian pikiran kita dibentuk oleh interaksi kita dengan lingkungan, termasuk dengan produk-produk teknologi yang semakin cerdas.

20 tahun silam, cara kita mengakses ilmu pengetahuan kurang lebih masih sama dengan orang tua kita dan kakek-nenek kita, yakni lewat mediumcetak (buku khususnya). Kini, cara kita mengakses ilmu pengetahuan sudah benar-benar berbeda. Tablet dan telepon genggam adalah perpustakaan raksasa yang bisa kita akses kapan saja.

Komputer dan gadget selalu memiliki dua sisi. Dia bisa sebagai hiburan dan alat untuk membuang waktu, tapi juga bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan tak terperikan. Internet dan media sosial bukan hanya membantu orang-orang kesepian untuk curhat, tapi juga membantu para ilmuwan dan peneliti untuk bertukar pikiran, berdiskusi, dan mengembangkan temuan-temuan terbaru mereka.

Penemuan virus berbahaya diketahui dalam hitungan detik oleh komunitas virologi yang terhubung dalam jejaring maya. Petualangan Curiosity berjarak ratusan juta kilometer di Planet Mars bisa kita ikuti lewat Twitter, dari menit ke menit. Cara kita memahami suatu masalah tidak lagi sama. Dulu, akses kepada pengetahuan begitu terbatas. Kini, yang membatasi pengetahuan adalah akal pikiran kita sendiri.

Kita hidup di zaman yang kontradiktif. Pada satu sisi, ada orang-orang yang hidupnya didorong oleh semangat Hukum Moore, menyongsong hari depan dengan kesiapan ganda dan terus-menerus memperbaiki mutu hidup mereka. Pada sisi lain, ada orang-orang yang mengajak dan menarik-narik kita ke belakang, semakin jauh ke belakang, menurut mereka, semakin baik.Dalam bahasa agama, kelompok pertama, disebut “mazhab khalaf,” sedangkan kelompok kedua disebut “mazhab salaf.”

Gerakan pembaruan Islam lebih memilih mazhab khalaf, yakni sebuah pendekatan yang berorientasi ke depan, ketimbang mazhab salaf yang lebih berorientasi ke belakang. Saya meyakini bahwa kebaikan-kebaikan manusia ada di depan, bukan di belakang.

 

Makalah ini disampaikan di Teater Utan Kayu, pada 11 April 2013.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.