Home » Politik » Demokrasi » Lakhdar Brahimi: “Demokrasi Penting, Supremasi Hukum Lebih Penting”
Lakhdar Brahimi (Foto: democracynow.org)

Lakhdar Brahimi: “Demokrasi Penting, Supremasi Hukum Lebih Penting”

Tolong nilai artikel ini di akhir tulisan.

Apa yang perlu dikritik dari Barat?

Misalnya sistem ekonomi kapitalisnya yang menurut saya tidak bisa diterapkan di dunia Islam. Bagi saya, sistem yang menopang perdagangan bebas dan eksploitasi sumber daya alam dan manusia yang melampaui batas ini tidak akan membawa perubahan nasib bagi banyak orang, tapi malah justru akan semakin memperlebar jarak kesenjangan ekonomi. Si kaya akan semakin kaya, sementara si miskin akan semakin miskin. Percayalah, dunia muslim yang terpuruk saat ini tidak akan berdaya melawan negara-negara kuat dan kaya dalam kancah persaingan pasar bebas.

Tapi beberapa Negara Teluk, seperti Qatar dan Uni Emirat Emirat misalnya, tampak berhasil memperoleh manfaat besar kapitalisme dan perdagangan bebas…

Iya benar, tapi negara-negara itu sangatlah kecil. Penduduknya sangat sedikit, sehingga mereka mampu mengatasi pelbagai persoalan ekonomi dan distribusi sumber daya ekonomi dengan mudah. Itu berbeda sekali dengan konteks Indonesia; sebuah negara besar dengan ribuan pulau yang membentang luas dan terpisah-pisah dengan populasi lebih dari 200 juta orang.

Selain itu, ada juga semacam paksaan dari kekuasaan pemerintah setempat untuk menerapkan sistem ekonomi rente dengan sedikit saja menyejahterakan rakyatnya. Tapi bagi negara-negara yang memiliki penduduk berlimpah seperti Mesir dan Indonesia, tidak mudah menerapkan sistem kapitalisme yang kurang bisa diukur tersebut.

Akan banyak risiko yang akan ditanggung oleh kesenjangan distribusi sumber-sumber ekonomi. Untuk negara-negara kecil seperti di Teluk yang berpenduduk tak lebih dari lima juta orang, risiko seperti itu tidak terlalu menjadi persoalan.

Apa tanggapan Anda tentang proses demokratisasi dunia Arab. Seperti kita tahu, beberapa proyek demokratisasi lewat kotak suara juga mengakibatkan bangkitnya kekuatan-kekuatan konservatif-radikal seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, Hamas di Palestina, dan juga sosok Ahmadinejad di Iran?

Sebetulnya kata demokrasi itu ibarat karet yang mudah melar-mengkerut dan karena itu bisa ditarik kemana-mana. Pemilu yang sehat, dan adanya suksesi kepemimpinan secara damai memang tahapan-tahapan demokrasi prosedural yang penting. Namun proses seperti itu tetap saja baru sebatas tahapan, bukan puncak yang berhenti dan harus dicukupkan di tahap itu saja.

Pemikiran seperti itu jugalah yang sudah dianut di negara-negara Barat yang sudah matang dalam berdemokrasi. Apakah demokrasi bisa diklaim sudah ada setelah terselenggaranya proses pemungutan suara secara jujur dan adil? Karena itu, pertanyaan setelah proses pemungutan suara adalah: apakah kebijakan pemerintah yang dihasilkan dari kotak suara itu akan benar-benar merupakan perwujudan dari keinginan rakyat?

Saya pernah menjadi duta besar Aljazair di Inggris dan sempat mengamati betul dinamika demokrasi di sana. Dan hal yang membuat saya sangat takjub bukanlah demokrasi lewat pemilu. Itu adalah hal terakhir yang saya kagumi karena sifatnya yang rutin dan sudah hampir tidak bermakna apa-apa.

Justu yang paling membuat saya takjub di sana adalah adanya supremasi hukum dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam pengamatan saya, supremasi hukum inilah yang paling menakjubkan, sehingga Anda tahu, bila hak-hak Anda sebagai warganegara dikurangi atau dirampas, Anda yakin bahwa hak Anda tersebut akan dapat diperjuangkan dan dikembalikan.

Ini berbeda sekali dengan apa yang terjadi di banyak negara muslim. Kalau hak-hak Anda dirampas, Anda hanya bisa pasrah dan jangan terlampau berharap akan dapat merebutnya kembali. Jadi, kekuasaan para hakim dan keputusan pengadilan sangat besar perannya dalam menjamin hak-hak warganegara.

Di negara-negara dengan tingkat supremasi hukum yang tinggi seperti itu, Anda tidak kuatir hak-hak Anda akan dirampas tanpa dapat kembali. Di banyak negara dengan tingkat supremasi hukum yang tinggi seperti itu, badan-badan dunia seperti Amnesti Internasional sudah seperti tak punya pekerjaan.

Karena itu saya bisa memastikan bahwa pemilu hanyalah prosedur dan rutinitas dari serangkaian proses demokratisasi. Yang jauh lebih penting adalah aspek kedaulatan hukum. Sebab setelah pemilu selesai digelar, rakyat kebanyakan bisa tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Di situlah kekuasaan para hakim yang adil sangat menentukan.

Sementara itu, fenomena naiknya kekuatan konservatif dengan membonceng sistem demokrasi di beberapa dunia muslim belakangan ini memang menarik untuk diamati. Hemat saya, dengan standar demokrasi prosedural yang ada, mereka memang sah untuk naik ke tampuk kekuasaan.

Namun agenda-agenda yang disuarakan kelompok-kelompok itu memang bisa saja dianggap berlawanan dengan semangat demokrasi itu sendiri. Suara-suara yang punya kecenderungan kuat untuk memasung kebebasan, kurangnya penghargaan atas hak-hak minoritas, dan perlakuan terhadap perempuan yang kurang setara, dan contoh-contoh lainnya, merupakan persoalan yang sangat serius dalam sebuah negara yang mencoba untuk berdemokrasi.

Namun saya juga memahami mengapa rakyat di sana lebih mendengar suara-suara dan mendukung aspirasi kalangan yang konservatif. Ini mungkin sangat terkait dengan sikap pemerintah sebelumnya yang otoriter, korup, dan kurang peduli terhadap rakyatnya. Saya yakin, kalau suatu pemerintah itu peduli dan bersedia mendengarkan suara rakyat, rakyatnya juga tak akan berpindah ke lain hati. Saya kira ini jugalah yang menjadi problem dunia muslim saat ini.

Anda tentu mengenal Indonesia, karena dulu sempat tinggal di Indonesia cukup lama. Apa pendapat Anda tentang reformasi dan proses demokratisasi di Indonesia saat ini?

Saya pernah tinggal di Indonesia selama lima tahun, sejak 1956 hingga 1961. Karena itu saya sedikit banyak tahu tentang sejarah Indonesia. Kalau berbicara tentang demokrasi di Indonesia, saya kira sejarah Indonesia telah menunjukkan betapa demokrasi itu bisa juga disalahgunakan dan diselewengkan dari tujuannya semula. Di masa Presiden Sukarno, orang Indonesia mengenal apa yang dinamakan

Demokrasi Terpimpin. Banyak yang berpendapat, di masa itu tidak ada demokrasi, yang ada hanya kata terakhir. Di era Soeharto, Indonesia mengenal kalimat Demokrasi Pancasila. Bagi para pengeritiknya, lagi-lagi hanya ada kata terakhir, sementara demokrasi dan kebebasan tetap tidak ada. Saya berharap, demokrasi Indonesia saat ini jauh lebih baik dari yang dua sebelumnya.

Namun, saya juga mengamati bahwa dinamika politik dan sosial di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan cukup pesat dibanding ketika saya tinggal di Indonesia dulunya. Namun yang perlu Anda tahu, dari dulu saya sudah sangat mengagumi rumusan Pancasila. Bagi saya, Pancasila adalah sebuah rumusan yang bijak tentang bagaimana mengatasi peliknya keragaman suku, bahasa, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Dan ajaibnya, semua itu bisa dirumuskan bapak-bapak pendiri bangsa Indonesia dalam lima rumusan dasar.

Misalnya sila pertama tentang ketuhanan. Bagi saya, sila ini merupakan rumusan yang sadar akan keragaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Sila kedua tentang kemanusiaan. Sila ini juga merupakan perwujudan dari prinsip dan misi dari semua agama.

Islam, agama yang saya anut, bagi saya punya perhatian besar terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan. Alquran sendiri memilih untuk lebih banyak bicara kepada semua manusia lewat sapaan yâ ayyuhan nâs (wahai manusia), daripada menyapa dengan ungkapan yâ ayyuhal mukminun (wahai orang-orang yang beriman).

Ini sebetulnya merupakan sebuah pengakuan penting terhadap prinsip-prinsip kesetaraan manusia. Sila-sila selanjutnya juga sangat penting bagi Indonesia. Persatuan sangatlah penting bagi Indonesia dengan keragaman bangsa dan budaya yang ada. Karena itu, saya berharap agar nilai-nilai Pancasila itu diterapkan secara konsekuen dan kalau perlu dikenalkan dan disebarluaskankan kepada dunia.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.