Home » Politik » Demokrasi » R. William Liddle: “Hak-Hak Dasar Harus Dijamin Rezim Demokratis”
R. William Liddle (Foto: paramadina-pusad.or.id)

R. William Liddle: “Hak-Hak Dasar Harus Dijamin Rezim Demokratis”

Tolong nilai artikel ini di akhir tulisan.

Lalu bagaimana rezim demokratis menyikapi aliran atau kelompok agama yang tidak sesuai dengan keyakinan mainstream?

Ini juga masalah yang agak sulit, dan saya tidak tahu apakah kasus Lia Aminuddin dan Ahmadiyah relevan sebagai contoh. Mungkin saya akan mulai dengan sebuah prinsip, dan kita akan lihat apakah prinsip itu bisa dipertahankan atau tidak.

Seandainya sebuah organisasi kependetaan mengatakan bahwa salah satu sekte—taruhlah Ahmadiyah berada dalam lingkungan Katolik—tidak bisa diterima oleh Gereja Katolik, Sri Pausbisa saja melarang orang Katolik untuk mengikuti misa di Gereja Ahmadiyah. Itu bisa saja diserukan, tapi semua itu di luar jalur hukum kenegaraan. Ketika yang kita bicarakan adalah pendapat sebuah organisasi agama, itu bagi saya sah-sah saja dikemukakan.

Di dalam Islam, kebijakan seperti itu tentu agak sulit, sebab Islam sendiri tidak punya organisasi kependetaan, meskipun di sini ada Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Tapi kalau MUI dianalogikan dengan Gereja Katolik, lalu mereka mengatakan bahwa Ahmadiyah tidak sah menurut Islam, ya, silahkan saja.

Tapi pendapat MUI sebagai wakil dari masyarakat Islam hanya berlaku bagi mereka yang mau mengakui kepemimpinannya. Bagi masyarakat Islam yang tidak mau mengakui kepemimpinan MUI, ya mereka bebas saja.

Bolehkan MUI mengusulkan pelenyapan eksistensi Ahmadiyah kepada pemerintahan demokratis?

Salah satu kesulitan di Indonesia adalah: MUI adalah setengah pemerintah, sebab ia dulunya didirikan oleh rezim Orde Baru yang tidak demokratis. Tapi kalau MUI dipandang sebagai gabungan organisasi masyarakat Islam Indonesia, dan mereka mengusulkan untuk melarang Ahmadiyah, ya boleh-boleh saja. Hal seperti itu terjadi juga di Amerika.

Tetapi andaikan saya seorang politisi atau pejabat pemerintah di sebuah negara yang demokratis, saya akan melawan tuntutan itu. Saya akan katakan: “Sebagai orang Gereja atau orang Islam, silakan Anda melakukan apa yang Anda ingin lakukan. Tapi jangan meminta negara untuk bertindak, sebab itu bukan masalah negara!”

Tapi kadang-kadang negara demokratis bertindak sesuai aspirasi mayoritas. Inilah yang dikhawatirkan Fareed Zakaria: demokrasi pada akhirnya melenyapkan aspek kebebasan individu untuk menganut keyakinan sesuai dengan apa yang hati nurani mereka inginkan!

Ya, betul. Mungkin kita juga harus mengakui bahwa ada hak mayoritas dan ada hak minoritas di dalam sistem demokrasi. Selalu ada ketegangan atau pertentangan antara apa yang diinginkan atau dituntut mayoritas dengan apa yang diinginkan dan dituntut minoritas. Di setiap negara demokratis, mestinya akan selalu terjadi kompromi. Masalah agama, entah kenapa sering menjadi fokus pertentangan yang rumit itu.

Di titik ini saya mungkin bisa pakai contoh Amerika untuk menunjukkan formula pengaturannya. Misalnya soal aborsi. Kalangan Kristen konservatif Amerika berkeinginan agar aborsi dilarang sama sekali di Amerika, dan tuntutan itu sudah mereka perjuangkan puluhan tahun. Tapi mereka dikalahkan oleh salah satu keputusan Mahkamah Agung.

Tapi dalam kasus seperti ini, banyak juga orang yang pro-aborsi—atau yang biasa disebut di Amerika sebagai pro-pilihan—mengatakan begini: “Kami juga tak setuju dengan keputusan Mahkamah Agung, sebab itu bukan hak Mahkamah Agung. Keputusan seperti itu terlalu penting untuk ditangani Mahkamah Agung dan seharusnya diputuskan di DPR Amerika.”

Biasanya, gerakan perempuan yang pro-aborsi atau pro-pilihan selalu beralasan bahwa yang mereka persoalkan atau pertahankan adalah hak seorang perempuan atas tubuhnya sendiri, dan negara tidak punya hak untuk menentukan apa yang harus dibuat oleh perempuan terhadap tubuhnya sendiri. Nah, isu ini belum juga selesai di Amerika dan saya tidak tahu akan bagaimana penyelesaiannya nanti. Jadi demokrasi itu semacam on-going process atau proses tiada henti.

Apakah demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia sudah berjalan seiring atau justru sebaliknya?

Saya kira, selama ini masih baik-baik saja. Jawaban saya ini kembali lagi pada pemisahan konsep antara hak dan kewajiban. Yang penting, bukan segala hak dapat dituntut di dalam sistem demokrasi. Di dalam sebuah sistem demokrasi, Anda tak punya hak untuk melakukan hubungan seks di depan umum.

Itu dilarang oleh rezim demokratis sekalipun, terlebih kalau masyarakat ingin agar undang-undang melarangnya. Jadi kalau kita bicara soal kebebasan masyarakat dalam demokrasi, sebetulnya yang kita bicarakan adalah aspek-aspek kebebasan pokok seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, dan lain sebagainya.

Kalau semua kebebasan itu terjamin, negara Anda dapat disebut telah memiliki demokrasi yang kuat. Itulah yang kini saya lihat di Indonesia. Kalau Indonesia ingin jadi negeri demokratis yang konservatif, yang melarang pelbagai macam hal, dan dengan demikian pandangan agama konservatif akan mempengaruhi banyak undang-undang, itu hak mayoritas rakyat Indonesia, asalkan hak politik setiap orang dipertahankan.

Lalu bagaimana menentukan standar moral tentang apa yang diadopsi dan tidak diadopsi dalam sistem demokrasi?

Ya… kadang-kadang demokrasi memang diperlawankan dengan kebebasan atau moralitas. Seakan-akan, Anda sedang diberi pilihan antara moralitas atau demokrasi. Itu omong kosong. Sebab, moral akan selalu menjadi salah satu bagian yang diinginkan mayoritas, dan yang disebut mayoritas itu bukan cuma kalangan konservatif Islam atau konservatif Kristen.

Hampir semua masyarakat menginginkan negara tetap mempertahankan pilihan moral kalangan mayoritas. Hanya saja, kita semua berbeda tentang definisi apa itu moralitas. Untuk menentukan pilihan itu, diperlukan perjuangan yang lama seperti yang terjadi di negara saya. Perdebatan seputar aborsi itu saja belum selesai di Amerika, dan itu sangat terkait dengan aspek moralitas yang sangat dalam.

Pak Bill, banyak orang Indonesia kini percaya kalau pembelaan Amerika atas HAM dan demokrasi itu hanya omdo alias omong doang.Tanggapan Anda?

Belakangan, saya memang tidak terlalu bangga dengan kebijakan pemerintahan saya sendiri. Sebab prinsip utama demokrasi Amerika adalah perlindungan atas hak asasi manusia di Amerika dan di setiap kebijakan luar negerinya. Tapi apa yang Anda lihat dari pemerintahan Bush selama ini justru berbagai tindakan yang melawan dan melanggar HAM orang Amerika dan orang di negara lain. Jadi, saya merasa kurang enak untuk membicarakan masalah HAM dan Amerika.

Banyak orang berpikir, Amerika kini telah mengubah paradigmanya dari penangkalan menuju pemberian kesempatan pada kalangan Islamis untuk berkuasa di beberapa dunia muslim. Tanggapan Anda?

Kalau Anda tanya sikap pemerintahan atau Kongres Amerika dan lain sebagainya, sekali lagi saya katakan, umumnya mereka tidak banyak tahu tentang Indonesia, apalagi misalnya tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dianggap mewakili kelompok Islamis.

Tetapi mereka yang tahu cenderung percaya bahwa PKS merupakan partai Islamis yang memulai langkahnya dari gerakan fundamentalis yang semakin melunak, kompromistis, dan makin jadi bagian dari sistem. Di Amerika, proses demokrasi di Indonesia sejak tahun 1989, umumnya sangat dipuji, terutama ketika mantan Presiden BJ Habibie mengatkan Indonesia akan menjadi negara demokratis.

Lalu, di Indonesia ada pemilu demokratis tahun 1999, dan lahirnya pemerintahan demokratis. Ada Presiden demokratis berkali-kali. Jadi citra demokrasi di Indonesia, sejak saat itu sudah positif. Kalau dilihat dalam konteks itu, PKS merupakan bagian kecil dari gambaran demokrasi Indonesia.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.