Home » Politik » Demokrasi » Saiful Mujani: “Aspirasi Parokial Khianati Demokrasi”
Saiful Mujani

Saiful Mujani: “Aspirasi Parokial Khianati Demokrasi”

Tolong nilai artikel ini di akhir tulisan.

Dalam elitist theory of democracy, dijelaskan bahwa sebenarnya kita jangan terlalu berharap pada massa untuk berperilaku demokratis. Atau jangan pula berharap mereka menjadi orang-orang yang sangat komitmen terhadap nilai-nilai kebebasan sipil atau civil liberty. Di mana-mana, massa berprilaku sama: tidak punya komitmen terhadap nilai-nilai. Itu satu hal yang biasa dan wajar terjadi.

Karena itu, yang paling penting adalah perubahan di tingkat elite. Misalnya, ketika kita menyebut konflik Pilkada merupakan hasil dari pertarungan elite, tepatnya elite yang tidak siap kalah. Atau bagaimana konflik terjadi ketika seorang bupati yang sudah terpilih tiba-tiba harus turun di tengah jalan. Di-impeach oleh anggota DPRD tanpa alasan yang jelas. Hal semacam itu menunjukkan bahwa elite-elite belum punya komitmen terhadap nilai-nilai prosedural di dalam berdemokrasi.

Karena itu saya berpendapat bahwa yang pertama dilakukan untuk memperkuat dan memperbaiki kualitas demokrasi kita harus dimulai dari elite. Kita melihat sistem sosial politik yang sekuler itu adalah bagian yang sangat sentral dari demokrasi. Tapi kita melihat juga apa yang terjadi di daerah-daerah: para elite kita ingin menerapkan syariat Islam.

Mereka sebenarnya sudah menyimpang dari prinsip demokrasi. Kita pun tahu bahwa apa yang sedang terjadi di Aceh adalah pekerjaan (rekayasa) para elite politik. Dulu yang mengusulkan diberlakukannya syariat Islam di Aceh adalah Gus Dur.

Sekarang pun perdebatan mengenai mekanisme pemberlakuan syariat Islam masih dilakukan para elite di DPR. Jadi komitmen dan pemahaman terhadap demokrasi di tingkat elite sangat menentukan. Desain dan kualitas demokrasi akan ditentukan oleh mereka.

Nah, bagi saya Aceh merupakan kasus yang sangat penting. Aceh kita sebut sebagai “sebuah pemerintahan daerah yang bersandar kepada syariat Islam dan ditetapkan secara demokratis”. Ini hal yang baru di sepanjang sejarah peradaban Islam di seluruh dunia.

Itu beda dengan Kelantan di Malaysia dan Teheran di Iran, ya?

Beda. Kita tahu kualitas demokrasi di Malaysia. Iran pun pertama-tama menancapkan syariat Islamnya lewat revolusi, bukan demokrasi. Sebenarnya apa yang terjadi di Kelantan dan Trengganu lebih merupakan kelanjutan dari tradisi lama Islam. Itu sebenarnya bukan sistem baru. Beda dengan Aceh. Dulu Aceh pernah menerapkan pemerintahan Islam di masa pra-kemerdekaan, tapi kita tahu, kemudian terjadi keterputusan sejarah.

Ada keterputusan cukup panjang di mana pemerintahan Aceh sejak masa kemerdekaan sebenarnya adalah pemerintahan yang sekuler. Sekarang, ketika ada demokrasi dan ada aspirasi di tingkat elite, ironisnya elite sendiri yang justru membuat pemerintahan Islam di Aceh. Jadi ini buatan elite. Yang menarik dalam kasus Aceh adalah tidak adanya satu partai politik pun yang menolak aspirasi Piagam Jakarta dalam konteks pemerintahan Aceh.

Termasuk partai-partai “sekuler” atau yang nasionalistik?

Persis. Anehnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga mendukung penerapan syariat di Aceh. Tapi bagi mereka itu hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam. Itu kan sebenarnya aspriasi Piagam Jakarta. Aspirasi yang lebih keras tentang pemberlakuan syariat di Aceh datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Syariat Islam bagi mereka perlu berlaku bukan hanya untuk umat Islam, tapi bagi siapapun yang tinggal di Aceh. Jadi menurut saya, Aceh adalah test case: sejauhmana komitmen para elite politik di parlemen terhadap kebangsaan yang pluralistik.

Itu test case. Ternyata semuanya gagal. Tidak ada satupun kekuatan di parlemen yang menolak pemberlakuan syariat. Tidak ada satupun kekuatan di parlemen yang mengatakan, “Ok, syariat Islam diterapkan terhadap warga yang mau dan percaya bahwa syariat Islam itu harus ditegakkan oleh negara. Namun, kalau Saiful Mujani tidak percaya perlunya syariat Islam ditegakkan oleh negara, mestinya dia dikasih tempat juga, seperti di dalam hukum sekuler.”

Nah, kenyataan itu tidak mungkin terjadi kalau syariat Islam diterapkan negara. Kalau saya tinggal di Aceh, meskipun saya tidak setuju syariat, saya harus tetap taat. Jadi, Aceh adalah ujian atau kasus untuk melihat dan menguji komitmen demokrasi dari elite politik kita di parlemen maupun elite eksekutif kita secara nasional.

Ini kan belum diputuskan. Tapi Anda melihat kecenderungannya hampir pasti diputuskan begitu?

Dipastikan, aspirasi Piagam Jakarta akan menang untuk kasus Aceh. Kalaupun bukan versi PKS, mungkin versi yang lebih lunak. Mungkin versi yang menarik dan lucu adalah yang datang dari Partai Golkar. Isinya: syariat berlaku bagi semua yang beragama Islam dan juga bagi yang tidak beragama Islam, jika dia mau. Itu kan main-main namanya. Jadi sekali lagi, kasus Aceh adalah kasus yang sangat penting untuk menguji komitmen elite kita terhadap nilai-nilai dasar dari demokrasi.

Kalau beigtu, sulit menghindari istilah penghianatan terhadap falsafah dasar berdirinya negara ini?

Persis. Sekarang saya baru merasakan pentingnya Pancasila dan UUD 45. Kini orang sudah jarang memandang Pancasila sebagai sesuatu yang penting. Padahal inilah landasan dasar yang bisa menyelamatkan dan mempersatukan masyarakat kita yang bhinneka tunggal ika. Karena itu, jika desentralisasi tidak disertai dengan nilai-nilai tadi, maka yang mengemuka adalah agenda-agenda parokial yang dominan. Walaupun kita tahu, urusan agama adalah urusan nasional atau pusat, bukan urusan daerah.

Desentralisasi pun sebenarnya sudah menggariskan itu. Urusan agama, pertahanan, dan ekonomi adalah kewenangan pemerintah pusat, kan?

Ya, di mana-mana tetap begitu. Di Amerika misalnya. Di negara bagian manapun, tidak ada yang mata uangnya berbeda. Semuanya sama. Semua pakai dolar. Tidak ada yang pakai ringgit. Tapi Amerika tidak ngurusinagama. Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah kita, urusan agama sudah ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat.

Tapi ketika muncul aspirasi-aspirasi daerah yang menuntut hak untuk mengurusi itu juga, pemerintah pusat umumnya bersikap oportunistik. Mereka tidak mau mengambil resiko dan tetap komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Sebab, mereka punya persepsi bahwa masyarakat pada umumnya menginginkan penerapan syariat. Bagi saya, asumsi itu masih harus diuji.

Anda khawatir munculnya ”separatisme demokratis” di daerah-daerah lain juga?

Ya, misalnya seperti yang terjadi di Tangerang; di Bulukumba, Sulawesi Selatan; dan sebentar lagi Depok. Kalau ini sudah menjadi gejala umum, akan muncul undang-undang atau aturan-aturan yang non-publik. Undang-undang non-publik adalah undang-undang yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan hajat hidup orang banyak, tapi harus diterima oleh siapapun meski latar belakangnya berbeda. Undang-undang ini adalah undang-undang parokial, yang merupakan aspirasi dari suatu kelompok agama atau sosial tertentu, bukan aspirasi dari semua kelompok.

Kalau suatu undang-undang dibuat lintas kelompok dan untuk kepentingan nyata, bukan yang abstrak bagi banyak orang, itu baru undang-undang publik. Dan kalaupun undang-undang yang diberlakukan di beberapa daerah itu (dipaksakan) menjadi undang-undang publik, itu adalah undang-undang publik parokialistik.

Saya banyak belajar dari kasus-kasus ini. Ini mengkhawatirkan. Kayak PKS misalnya. Untuk kasus Aceh, partai ini menuntut aspirasi parokial yang maksimal: bahwa syariat Islam harus berlaku bukan hanya bagi pemeluk Islam, tapi juga pemeluk non-Islam.

Ini mengerikan. Kalau PKS menjadi kekuatan politik nasional, menjadi kekuatan mayoritas, kita bisa memperkirakan masa depan suram Indonesia. Bisa jadi UUD 45 dihapus; Pancasila diharamkan, dan akan diganti dengan Islam menurut persepsi mereka.

Dan itu bisa dipicu dengan/oleh adanya desentralisasi. Bayangkan saja, Jakarta akan dikepung oleh kekuatan syariat dari daerah yang terdesentralisasi tadi. Mulai dari Depok, Tangerang, mungkin juga Banten. Itulah gambaran pesimistis tentang masa depan demokrasi kita dengan sistem yang terdesentralisasi.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.