Smith Alhadar: “Banyak Yang Tak Ingin Irak Berhasil”

4/5 (1)

Pemilu Irak pascatumbangnya rezim Saddam Husein, telah berlangsung sukses 30 Januari lalu. Konstalasi kekuatan politik Irak setelah pemilu sudah banyak mengalami perubahan radikal. Sejumlah persoalan siap menghadang langkah rakyat Irak menuju negara yang demokratis.

Akan mampukah mereka mencapai kompromi dalam soal konstitusi baru atau justru berkubang dalam perang saudara? Bagaimana pula tanggapan negara sekeliling terhadap perkembangan Irak mutakhir?

Untuk menjawab beberapa persoalan tersebut, Ulil Abshar-Abdalla dari JIL mewawancarai Smith Alhadar, wakil ketua Indonesian Society for Middle East Studies (Ismes), Kamis (17/2) kemarin. Berikut petkannya.

 

Pak Smith, bagaimana Anda melihat pemilu Irak kemarin?

Bagi saya, meski masih cacat di sana-sini—misalnya ditentang oleh kelompok Sunni yang minoritas—tapi pemilu Irak 30 Januari lalu dapat dikatakan cukup sukses, terlebih kalau dilihat dari konteks sejarah politik Irak modern, bahkan konteks sejarah politik Timur-Tengah.

Meski banyak mengalami ancaman kekerasan dari kelompok Abu Mus’ab al-Zarkawi, pemilu tetap berlangsung. Rupanya, rakyat Irak juga menghendaki stabilitas, ketentraman, dan keamanan. Selain itu, pemilu ini juga merupakan peluang historis bagi mereka untuk mewujudkan negara demokratis yang tidak pernah mereka punya sejak lama.

Nampaknya kelompok Kurdi dan Syiah, yang berada di kawasan utara dan selatan Irak, paling antusias dalam pemilu kali ini. Sementara kawasan tengah, seperti di Baghdad, Mosul dan sekitarnya, tempat konsentrasi kaum Sunni, antusiasme sangat kurang. Mengapa?

O, jelas. Kita tahu, sepanjang sejarah Irak modern, kelompok Kurdi di utara dan Syiah di selatan, tidak pernah punya akses politik yang memadai. Padahal, mereka—terutama Syiah—merupakan kelompok mayoritas di sana. Jadi wajar saja kalau mereka yang selama ini dimarjinalkan menjadikan pemilu sebagai kesempatan politik untuk menikmati peluang kekuasaan.

Makanya, wajar belaka kalau kelompok Sunni enggan berpartisipasi dalam pemilu. Mereka shock karena tiba-tiba kekuasaan politik yang sudah mereka nikmati selama ini terancam hilang.

Seorang kolumnis Arab bernama Hasyim Saleh menulis artikel penting di harian Al-syarq al-Awsath (29/1). Menurutnya, sejak berdirinya Irak modern (tahun 1920) setelah lepas dari Inggris, konfigurasi politik Irak memang sudah bermasalah. Kata dia, sejarah politik Irak modern adalah kisah tentang 20% orang Sunni yang mempertahankan kekuasaan sembari meminggirkan Syiah dan Kurdi (80% penduduk Irak). Konfigurasi politik seperti itu cepat atau lambat pasti akan hancur. Bagaimana pendapat Anda?

Itu analisis yang tepat, yang bukan pengamat pun bisa memahami kenyataan seperti itu. Di dunia modern kini, di mana arus informasi global begitu dahsyat, mustahil sebuah negara besar didominasi secara terus menerus oleh sekelompok kalangan minoritas. Makanya, perlu pemikiran baru yang memungkinkan kekuasaan di-share atau dibagi-bagi.

Saya kira, pandangan seperti itu perlu demi kepentingan Irak secara keseluruhan. Dan tentu, sharing kekuasaan itu mesti berada dalam kerangka demokrasi. Dan saya lihat, proses politik di Irak saat ini nampaknya sedang menuju pemerintahan yang demokratis.

Kalau proses itu berjalan, maka ia akan memberi cukup ruang bagi kelompok Sunni yang sedang kecewa. Sebenarnya, saat ini pun, cukup banyak ruang bagi mereka untuk mengajukan aspirasi mereka, bahkan melebihi era Saddam Husein yang sangat represif itu.

Dilihat dari sejarah Irak modern, orang-orang Sunni Irak sudah sangat diuntungkan secara politik, terutama pada masa Saddam Husein. Mestinya, sekarang mereka jangan meminggirkan diri, ya?

Sekarang sikap mereka masih bisa dimaklumi. Perlu waktu untuk sampai pada kesadaran bahwa sikap itu tidak bisa dipertahankan lagi, dan mereka harus berdialog terus-menerus.

Tapi saya cukup gembira juga melihat tokoh-tokoh Syiah yang justru sadar bahwa momentum ini bukan kesempatan untuk membalas dendam. Mereka sadar, sekalipun menjadi mayoritas (55-60%), mereka tetap tidak bisa survive tanpa Sunni.

Salah satu tantangan Irak pascapemilu adalah pembentukan konstitusi baru. Mereka sudah punya konstitusi transisi, tapi akan mendraft ulang untuk dijadikan konstitusi baru yang permanen. Isu yang cukup hangat adalah soal watak negara Irak kelak: negara agama atau memisahkan urusan agama dan politik. Apa pendapat Anda?

Saya mengamati pemberitaan media massa tentang isu ini. Pada umumnya, kaum Syia’h tidak ngotot untuk mendirikan negara ala Iran. Bahkan ulama Syiah paling berpengaruh di Irak saat ini, Ayatullah Ali Husein al-Sistani, kabarnya tidak menghendaki konstitusi model Iran, apalagi dengan lembaga wilayatul faqih. Dia tidak menghendaki itu, bahkan tidak keberatan bila sekularisme diterapkan di Irak. Yang penting baginya, kebebasan beragama tetap terjamin.

Al-Sistani, seperti yang ditulis Mustafa Abdurrahman,berpendirian bahwa lembaga-lembaga keagamaan hendaknya tidak campur tangan secara langsung dalam urusan politik. Tapi, konstitusi negara hendaknya juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Nah, apakah sikap al-Sistani ini akan berpengaruh terhadap penyempurnaan konstitusi Irak?

Saya kira jelas berpengaruh, karena dia satu-satunya marja’, tempat rujukan agama yang sangat berpengaruh di golongan Syiah. Sikap dia tentu akan cukup menentukan proses pembentukan masyarakat Irak.

Menurut saya, dia sadar betul bahwa konstitusi yang dibutuhkan Irak adalah konstitusi yang akomodatif terhadap semua aspirasi, bukan hanya pada aspirasi agama tertentu. Itu penting bagi keselamatan Irak kelak.

Perdebatan konstitusi Irak juga menunjukkan kepada kita betapa sulitya membentuk negara Islam. Pertanyaannya: Islam mana dan versi siapa? Apa solusinya menurut Anda?

Saya kira persoalannya memang complicated. Sangat bermasalah ketika agama diajukan sebagai konstitusi. Saya kira al-Sistani sadar, begitu agama diajukan dalam konstitusi, dia justru menjadi problem bagi Irak, bahkan seluruh Timur-Tengah.

Kini negara-negara Arab di Timur-Tengah, khususnya yang punya penduduk Syiah yang cukup banyak, sudah mulai gelisah bila terbentuk pemerintahan agama di Irak (apalagi pemerintahan ala Syiah, Red). Makanya, akomodasi-akomodasi politik terhadap aspirasi yang berkembang penting sekali bagi mereka.

Bung Smith, Anda yakin Irak ke depan akan stabil dan demokratis?

Saya tentu mengharap berdirinya Irak yang demokratis. Tapi dalam konteks sekarang memang ada kekhawatiran-kekhawatiran menyangkut kebijakan Amerika Serikat yang kurang hati-hati terhadap aspirasi kelompok Sunni.

Saya khawatir kebijakan yang kurang hati-hati itu akan kontra-produktif terhadap niatnya untuk mewujudkan Irak modern yang makmur dan demokratis. Karena itu, meski tetap ada optimisme, terwujudnya Irak baru memang perlu waktu.

Dan proses menuju ke situ pastinya tidak akan mudah. Tapi kalau nanti terwujud pemerintahan yang demokratis di Irak, saya kira itu akan positif sekali. Itu akan ikut mempengaruhi kawasan Timur-Tengah, khususnya wilayah Teluk yang masih diimpin rezim-rezim yang belum bersentuhan dengan demokrasi.

Kita pernah menentang invasi ke Irak. Kini kita berharap ada hasil positif dari perubahan yang terjadi di Irak. Kalau invasi tidak menghasilkan apa-apa, tentu sia-sia sekali, ya?

Ya. Sekarang kita tidak perlu lagi duduk menangis akan invasi. Saya dulunya juga menentang invasi ke Irak, apalagi dilakukan tanpa mandat PBB. Namun setelah itu terjadi, saya menjadi salah seorang yang berpandangan agak kontroversial.

Saya pernah mengatakan, Amerika jangan dulu menarik pasukan dari Irak. Sampai saat ini, Irak masih dalam situasi tegang, dan ada upaya-upaya segelintir Sunni untuk memacing konflik sektarian Sunni-Syiah, terutama kelompok al-Zarkawi. Ini tentu sangat kita sayangkan.

Hasyim Saleh juga menegaskan, orang seperti al-Zarkawi yang bermaksud menyulut pertikaian Sunni-Syiah, sebetulnya sedang salah arah. Sunni-Syiah sebetulnya tidak mengandung perbedaan mendalam, seperti banyak dibayangkan orang.

Memang tidak ada alasan untuk bergelimang dalam konflik sektarian. Apalagi masyarakat Irak sendiri tidak terlalu mempersoalkan itu. Kita tahu, di kalangan Syiah ada Dewan Tertinggi Revolusi Islam Irak.

Selama pemerintahan Saddam, mereka mengasingkan diri di Iran, dan tidak pernah ngotot memajukan agenda pembentukan pemerintahan agama model Iran. Modal sejarah ini sangat positif bagi kaum Sunni untuk bisa berdialog dan mengetahui sejauh mana motivasi kalangan Syiah saat ini.

Bung Smith, seandainya Irak berhasil menjadi negara demokratis pertama di Teluk, apakah itu akan dapat menular ke negara Teluk lain seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, dan lainnya?

Saya kira cepat atau lambat pasti akan menular. Sebab, rakyat di negara-negara tersebut juga sangat menghendaki demokrasi tanpa dorongan luar sekalipun. Kalau di sana diadakan pemilu yang betul-betul demokratis, saya yakin rakyat akan sangat antusias dan mampu melahirkan rezim demokratis.

Dulu, sekitar tahun 1994, salah satu institusi di Barat secara diam-diam pernah melakukan polling di Arab Saudi. Pertanyaan inti yang diajukan adalah: apakah Anda menghendaki demokrasi? Jawabnya sangat mengejutkan. Lebih dari 80% rakyat Saudi meghendaki tatanan demokrasi di negara mereka.

Ternyata rakyat di negara tidak demokratis juga tidak senang dengan sistem politik otoriter?

Jelas sekali, karena yang ada pada mereka adalah sistem politik yang tidak punya masa depan. Saya pernah tinggal di Arab Saudi selama 5 tahun, dan merasa betapa sempitnya ruang berekspresi bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Di Arab Saudi, jangankan membentuk organisasi politik, organisasi profesional seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun tidak dibolehkan. Satu-satunya organisasi yang dibolehkan hanya perkumpulan sepak bola. Itu pun semuanya dipimpin keluarga kerajaan. Ironisnya pula, 40% kekayaan minyak Saudi dikuasai keluarga kerajaan.

Lebih ironis lagi, semua otoritarianisme itu dilakukan atas nama Islam, dan ditopang kuat para ulama negara!

Tepatnya ulama-ulama yang berkoalisi dengan kerajaan. Mereka ini sungguh sangat ironis! Mereka melihat demokrasi adalah produk sekuler dari Barat, dan bertentangan dengan Islam.

Padahal demokrasi adalah ajaran tentang kebebasan, penghormatan atas hak-hak manusia. Semua itu saya kira sangat islami dan justru perlu diperjuangkan, bukan malah ditentang dan mendukung rezim otoriter.

Seandainya Irak gagal menjadi negara demokratis dan terjerumus dalam perang sektarian seperti di Libanon tahun 1970-an, apakah itu akan menghambat tuntutan reformasi politik di kawasan Timur-Tengah?

Memang itulah yang diharapkan rezim-rezim dunia Arab yang sekarang sedang menggigil, takut akan agenda pembentukan negara demokratis di Irak. Mereka diam-diam tidak suka kalau Irak berhasil menjadi negara demokratis. Makanya mereka mengangkat isu yang menyulut rasa fobia atas kekuasaan Syiah. Mereka juga takut berlakunya teori domino yang mengancam kelangsungan kekuasaan mereka.