Home » Politik » Internasional » Mengapa Anti-Amerikanisme?

Mengapa Anti-Amerikanisme?

3.33/5 (3)

Evaluasi terhadap kebijakan AS di Timur Tengah, terutama soal Palestina itulah saya kira yang mestinya dibenahi oleh AS manakala mereka hendak memerangi terorisme.

AS harus berani berinstrospeksi, meminjam judul buku terbaru Bernard Lewis “what went wrong?” dalam hal sikap mereka terhadap masyarakat muslim, sebagaimana Bernard Lewis juga mengusulkan kaum muslim mawas diri juga dan bertanya “what went wrong?” kok sampai dari perut mereka bisa lahir terorisme 9-11.

Kaum muslim tidak perlu menyangkal bahwa memang ada yang salah dan patologis dalam tubuh umat, yakni gejala pengekspresian Islam dengan cara-cara teror dan bahasa kekerasan seperti dilakukan oleh jaringan al-Qaidah, kelompok Abu Sayyaf dan sejenisnya.

Kelompok teroris inilah yang telah membajak Islam untuk tujuan mereka sendiri dengan memberikan impresi pada dunia bahwa merekalah satu-satunya pembawa wajah Islam. Untuk menyembuhkan penyakit semacam ini, sikap apologetik dan menyalah-nyalahkan pihak lain (misalnya dengan merangkai fantasi tentang adanya konspirasi Barat melawan Islam) justru tidak akan menolong dan kontraproduktif.

Sikap yang tepat adalah mengakui adanya patologi tersebut dan bertekad menyembuhkannya dengan menampilkan citra Islam yang ramah, pluralis dan inklusif.

Tapi langkah koreksi diri dari kaum muslim ini harus juga diikuti dengan koreksi diri dari Amerika mengenai sikapnya dalam soal Timur Tengah. Amerika mestinya ikut menyokong rezim-rezim yang demokratis dan pluralistik dan memperkokoh civil society di Timur Tengah.

Itu yang pertama. Yang kedua, Amerika haruslah lebih banyak mendengarkan usulan masyarakat Arab dalam soal Israel dan bersikap empatik terhadap penderitaan Palestina.

Dua hal ini adalah tindakan preventif yang ampuh dalam jangka panjang untuk mereduksi terorisme. Karena dengan adanya demokrasi dan kebebasan berekspresi yang kuat, gerakan Islamisme yang marak sekarang ini akan mengalami moderasi karena dialektika mereka dengan demokrasi menjauhkannya dari jalan teror. Sebab, kalau mereka bisa meraih dukungan dengan demokratis, dan itu artinya mereka harus bertemu dengan ragam orang banyak, bahasa teror justru akan membikin mereka teralienasi.

Alienasi semacam itulah yang sekarang terjadi pada jaringan al-Qaidah. Pada titik ini, analisa Gilles Kepel menarik untuk ditengok. Dalam buku terbarunya, Jihad: The Trail of Political Islam, sosiolog Perancis ini membalik anggapan umum bahwa terorisme terhadap AS tahun lalu sebagai fenomena pasang naik dari fundamentalisme Islam.

Menurut Kepel, serangan tersebut justru tanda kebangkrutan gerakan Islam radikal, “simbol keputusasaan akibat isolasi, fragmentasi, dan merosotnya gerakan Islam, bukan tanda kekuatan dan kehebatannya.”

Ironisnya, AS tampaknya tidak bertanya “what went wrong?” untuk sekadar melakukan koreksi diri. Buktinya, pendekatannya dalam melawan terorisme masih unilateral dan bertahan pada prinsip “siapa yang tidak bersama kami berarti musuh kami”.

AS juga ngotot menggolongkan Irak dan Iran sebagai axis of evil dan bahkan kini merencanakan serangan terhadap Irak, padahal tak satupun pelaku teror WTC berasal dari kedua negara itu. Saddam Husein memang tiran yang represif. Akan tetapi menyerang Irak sekarang ini hanya akan memperkukuh posisi dirinya.

Dan siapapun tahu, Iran, melalui Presiden Khatami yang moderat, sedang merambah jalur transisi demokrasi. Sejarah tidak sedang berada di pihak Mullah di Iran sekarang ini. Tapi apa lacur, AS membutakan diri dari hal itu.

Sementara itu AS masih menjalin hubungan mesra dengan Saudi Arabia meskipun fakta menunjukkan, dari 19 pelaku teror WTC, 15 orang diidentifikasi sebagai berkewarganegaraan Saudi. AS tidak mau hubungannya dengan Saudi rusak karena dari situlah kepentingannya terpenuhi.

Ketakutan terhadap terorisme yang eksesif juga membuat AS menomorsatukan isu keamanan di atas segalanya, meskipun dengan resiko mengorbankan civil liberties dan isu hak asasi. Atas nama memerangi terorisme, ribuan orang yang dicurigai bisa ditangkap begitu saja, diinterogasi secara rahasia, tanpa bantuan hukum.

Atas nama melawan terorisme, ratusan tawanan perang Taliban yang dibawa ke Guantanamo tidak mendapatkan perlindungan hak asasi yang memadai. Dan atas nama keamanan, AS rela menyokong militer di Dunia Ketiga, termasuk militer Indonesia, yang masih punya masalah dengan HAM, asal bisa menangkap siapapun yang dituduh teroris.

Kampanye melawan terorisme ini pada akhirnya banyak dimanfaatkan oleh penguasa otoriter untuk menindas lawan politik atau oposisi, atas nama perang melawan terorisme. Demikianlah maka pemerintah Cina, misalnya, merasa punya nyali untuk memprosekusi perlawanan kaum muslim Uighur di provinsi Xinjiang.

Pemerintah Singapura merasa punya hak untuk menggunakan ISA untuk menangkap siapapun yang dianggap teroris. Dan atas nama ketakutan terhadap Islamisme, maka Mahathir di Malaysia, juga presiden Nursultan Nazarbaev dari Kazakhstan dan Askar Akaev dari Kirgizstan bisa menindas kaum oposisi. Dan last but not least, atas nama anti terorisme, Ariel Sharon pun merasa layak memberangus Palestina.

Kalau pilihan semacam ini diterus-teruskan oleh Amerika, bukannya mata rantai terorisme yang dipotong habis, melainkan benih-benihnya yang akan tumbuh subur. Jangan heran kalau anti-Amerikanisme bukannya hilang malah diminati.

Silahkan nilai tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.