IslamLib Membebaskan, Mencerahkan
IslamLib – Sehari sebelum pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember silam, saya menonton Singham Returns. Film besutan Rohit Shetty itu, mengisahkan tentang seorang polisi berjuluk Singham (singa) yang mendapati satu anggotanya tewas misterius. Dalam penyelidikannya, Singham menemukan keterkaitan antara pemuka agama licik bernama Baba Ji —yang mempunyai banyak pengikut loyal dan relasi intim dengan sejumlah politikus local— atas pembunuhan anak buahnya tersebut.
Singkat cerita, Singham berhasil menyeret Baba Ji ke pengadilan. Namun, ketika sidang akan dimulai, melalui politikus yang diusungnya maju dalam pemilu, Baba Ji memprovokasi massa —yang dijejali preman— melakukan unjuk rasa atas nama agama. Tak terbendung, kerusuhan pun pecah. Saksi yang didatangkan untuk menguak kejahatan Baba Ji, dibunuh guna menghilangkan barang bukti.
Di bawah tekanan sosio-politik yang datang silih berganti, perjuangan Singham tak berhenti. Pada akhirnya, dia berhasil menyingkap kejahatan-kejahatan beserta laku korup terstuktur, sistemis, dan masif yang didalangi oleh Baba Ji dan politikus-politikus jagoannya.
Menyaksikan sinema ini, saya merasa pengambilan gambarnya bukan di Mumbai, melainkan di Situbondo –kabupaten yang dielukan sebagai Kota Santri. Sebab, laiknya Madura, masyarakat Situbondo dikenal dengan religiusitasnya. Namun, saat pilkada, kekerasan nampaknya menjadi ciri khas baru di sana. Betapa tidak, bertempat di salah satu pondok pesantren, Sukirman dianiaya karena diduga merobek pamflet pasangan calon (paslon) bupati/wakil bupati yang terdapat foto kiai masyhur (detikNews, 14/11/2015). Rumah ketua majelis dzikir pendukung paslon lain yang notabene keturunan kiai, pun diteror bondet (detikNews, 27/11/2015). Baru-baru ini, pegiat antikorupsi yang vokal terhadap salah satu kiai malah dijebloskan ke jeruji besi (detikNews, 15/12/2015). Paradoks.
Peran Politik Kiai. Selepas Reformasi, seiring diberlakukanya kebijakan desentralisasi, geliat politik daerah menampilkan beragam dinamika, disebabkan kran demokratisasi yang semakin terbuka lebar. Adanya ruang yang lebih luas bagi orang-orang untuk berebut “kursi” di tingkat kabupaten, misalnya, menjadikan kompetisi politik lebih dekat ke basis sosial masyarakat. Dengan demikian, figur yang memiliki kultur, jaringan, dan modal sosial lainnya, dapat lebih mudah tampil ke permukaan. Prosesnya apakah dengan cara terlibat secara langsung mencalonkan diri; atau secara tidak langsung, melalui pengaruh yang dimiliki di tengah masyarakat, menjadi tim sukses.
Kiai, sejak dahulu, menurut Clifford Geertz dalam esainya The Javanese Kijaji: The Changing Role of A Cultural Broker (1960), berperan sebagai perantara kultural dalam masyarakat, melalui simbol-simbol agama yang melekat pada dirinya. Loyalitas masyarakat menjadi modal utama kiai untuk melakukan tawar-menawar politik (political bargaining). Karena itu, bagi politikus, mereka kerap dimanfaatkan sebagai kendaraan menduduki struktural kepemerintahan dengan agenda besar akumulasi kekuasaan.
Akan tetapi, hak kiai untuk memberikan dukungan terhadap politikus tertentu, seyogyanya tidak melunturkan kewajiban moralnya sebagai pencerah umat. Memang, fenomena munculnya premanisme politik berupa dehumanisasi sebagai manifestasi unjuk kekuatan untuk memaksakan kehendak itu, harus dicegah sedini mungkin oleh semua orang. Walakin, kiai sesungguhnya mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk meminimalisir laku anarkis ini. Salah satu bentuk pengejawantahannya ialah dengan menanamkan sikap kritis melalui suguhan informasi sekaligus edukasi politik yang baik dan benar kepada khalayak, supaya rakyat mampu menilai secara objektif semua langkah yang dijalankan para politikus, baik sesudah, maupun setelah pemilihan.
Tiga Jenis Kiai. Terkait masalah ini, DR Musta’in Syafi’i, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, mengelompokkan kiai menjadi tiga tipologi (www.nugarislurus.com, 22/8/2015). Pertama, kiai yang kejernihan melihat persoalan berdasarkan kacamata ketuhanan (al-‘ain al-bashirah)-nya lebih kuat dibandingkan mata duitan (al-‘ain al-bisyarah)-nya. Kiai tipe ini, selain mempunyai pandangan jauh ke depan, jiwanya juga bersih dan berperilaku lurus sesuai ajaran agama. Di samping itu, mereka zuhud, aktif menghindari dan mencegah hal-hal yang tak jelas halal-haramnya (syubhat), –apalagi yang jelas-jelas haram. Karena itu, sulit bagi mereka untuk membiarkan politik kotor ada di depannya.
Kedua, kiai yang “al-‘ain al-bisyarah”-nya lebih kuat dibandingkan “al-‘ain al-bashirah”-nya. Kiai tipe ini dibagi lagi menjadi dua kategori. Pertama, kiai yang sudah mengetahui adanya premanisme politik, politik uang (money politics), dan permainan busuk lainnya, tetapi membiarkannya, pura-pura tidak tahu. Mereka biasanya mempunyai kepentingan tersendiri, sehingga memilih jalur aman, demi tetap dapat mengeruk keuntungan. Kedua, kiai yang sudah mengetahui adanya kebusukan politik sekaligus membenarkan hal tersebut tetap berlangsung. Kiai tipe ini biasanya menguasai ilmu fiqih, pandai membuat rekayasa hukum (hilah) dengan sandaran pelbagai macam dalil. Hobinya berpolitik. Namun bukan murni untuk kemaslahatan umat seperti yang biasa didengungkannya, melainkan untuk memanen keuntungan pribadi dan kroni.
Ketiga, kiai yang “al-‘ain al-bashirah” dan “al-‘ain al-bisyarah”-nya sama-sama tidak jelas, juga tidak aktif. Kiai tipe ini bersih. Meski kesalihannya lebih condong hanya untuk dirinya sendiri, sehingga tidak menaruh perhatian terhadap apa yang terjadi di sekitar.
Kita sangat medambakan kiai tipe pertama. Sayangnya, kiai tipe kedua nampaknya kian mewabah saja. Bila sudah begini, apakah perlu diterapkan “lianzuo” untuk membasmi? “Lianzuo” adalah hukuman Tiongkok klasik, bila seseorang terbukti melanggar hukum, orang-orang terdekat –termasuk yang getol mendukungnya– juga turut dihukum. Sekadar tahu, dulu, terutama saat Dinasti Ming (1368-1644), ganjaran bagi pelaku korupsi adalah “baopi” (dikuliti).