Al-Banna

IslamLib – Banyak orang keberatan jika Islam diasumsikan tidak mengatur dunia politik. Alasan mereka, Islam bukan sekedar “ajaran langit” yang tidak menyentuh kehidupan riil umat manusia. Islam sebagai agama, tidak lengkap kalau tidak mengatur semua perkara umat manusia, sejak bangun tidur sampai kembali tidur.

Karena Islam mengatur semua –menurut pendekatan yang totalistik atas Islam ini– maka tak boleh lain, politik juga tidak lepas dari pantauan Islam. Makanya, slogan yang dikembangkan –khususnya di kalangan revivalis Islam– adalah ungkapan “Islam adalah agama dan negara” (al-islâm din wa daulah).

Dalam sejarah politik Islam modern, slogan itu merupakan sanggahan kaum revivalis Islam atas kuatnya arus sekularisasi politik di dunia Islam, lebih-lebih pasca ambruknya sistem khilafah (sebetulnya kesultanan Turki Usmani) pada tahun 1924.

Slogan “Islam adalah agama dan negara” lalu dengan lantang didengungkan pelbagai gerakan revivalis Islam, khususnya Al-Ikhwanul Muslimun dan Hizbut Tahrir. Lambat laun, slogan itu menjadi paradigma berpikir dan bertindak yang dominan di kalangan umat Islam, khususnya yang condong ke sayap politik.

Pelbagai argumen mereka kemukakan untuk mendukung keabsahan paradigma tersebut. Umpamanya, sepanjang sejarah Islam, sejak zaman Nabi sampai zaman globalisasi, Islam tak pernah berhenti berpolitik.

Bahkan, kelompok-kelompok Islam merupakan entitas politik tersendiri yang terus menerus diperhitungkan ketika berkuasa, dan ditakuti oleh rezim yang sedang berkuasa.

Argumen mereka seakan menguatkan tesis Arkoun yang menyebut bahwa pada hakikatnya, dalam sejarah politik Islam juga berlangsung sebentuk “teokrasi yang lebih lunak” dari praktek Eropa Zaman Pertengahan.

Anehnya, sembari tak henti-henti menista praktek interaksi agama dan politik Eropa Zaman Pertengahan, beberapa kelompok Islam juga berharap agama memegang kekuasaan politik negara. Paradigma inilah yang masih menguasai nalar politik Islam sampai kini, baik mereka yang moderat maupun yang radikal.

Untunglah belakangan muncul Gamal al-Banna –adik bungsu Hasan al-Banna, tokoh pendiri Al-Ikhwanul Muslimun– yang berusaha mengkritisi dan menentang paradigma itu, sembari memperkenalkan paradigma baru soal hubungan agama dan politik.

Melalui bukunya, Al-Islâm: Dîn wa Ummah wa Laitsa Dîn wa Daulah (2003), al-Banna secara tegas menentang paradigma Islam sebagai agama dan negara.

Baginya, Islam bukan agama dan negara, tetapi agama dan ummah. Keduanya sangat berbeda, karena yang pertama lebih berorientasi politik dan kekuasaan, sementara yang kedua berorientasi kultural dan keumatan.

Kajian al-Banna atas watak dasar kekuasaan politik –tidak terkecuali kekuasaan politik Islam– menyimpulkan bahwa politik dan kekuasaan negara pada dasarnya hanya mendistorsi agama.

Bagi al-Banna, kekuasaan politik seperti negara, sedikit sekali membawa kemaslahatan agama dibanding kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya.

Ketika masuk ke areal politik, agama hanya akan berfungsi sebagai legitimator kekuasaan dan akan bersifat sangat destruktif. Karena itu, al-Banna mengusulkan pentingnya penekanan orientasi kultural agama ketimbang orientasi politik dan kekuasaan.

Slogan yang benar menurut al-Banna, bukan “Islam sebagai agama dan negara” (dîn wa daulah), tapi “Islam sebagai agama dan umat”(dîn wa ummah).